Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Dairi Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 25 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengganti Biaya Cetak Peta;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 30 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembinaan Usaha Kesehatan
Masyarakat Veteriner;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengembangan Kegiatan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Barang dan Jasa;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pariwisata;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2002 tentang Terminal;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Hasil Bumi;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasar;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata Iman Sitinjo;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyediaan Dokumen Barang dan Jasa;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Ketenagakerjaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Terminal;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelavanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Sidikalang;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2008 tentang Retribusi Perijinan Penyelenggaraan Sarana Kesehatan;
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Bupati Dairi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan
Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil di Kabupaten Dairi;
Peraturan Bupati Dairi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Memasuki Kawasan dan Pemanfaatan Fasilitas Taman Wisata lman Sitinjo;
Peraturan Bupati Dairi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Mess Pemerintah Kabupaten Dairi di Medan;
Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2020/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9582 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin memperkerjakan tenaga Kerja Asing serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah; bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan penghapusan jenis objek retribusi serta penetapan tariff retribusi dan pengaturan tersendiri atas jenis objek retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, serta perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No 97 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2017; PEREM KETENAGAKERJAAN No. 10 Tahun 2018, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2020.
Peraturan yang dicabut: Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. 12 Tahun 1998; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. 13 Tahun 1998; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. 14 Tahun 1998, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. 16 Tahun 1998, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. 20 Tahun 1998, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. 25 Tahun 1998, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. 29 Tahun 1998, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. No. 30 Tahun 1998, Perda Kabupaten Daerah Tingkat II No. 31 Tahun 1998, Perda Kabupaten Dairi No. 16 Tahun 2002, Perda Kabupaten Dairi No. 11 Tahun 2001, Perda Kabupaten Dairi Perda No. 12 Tahun 2001. Perda Kabupaten Dairi No. 13 Tahun 2001, Perda Kabupaten Dairi No. 14 Tahun 2001, Perda Kabupaten Dairi No. 22 Tahun 2001, Perda Kabupaten Dairi No. 04 Tahun 2002, Perda Kabupaten Dairi No. 07 Tahun 2002, Perda Kabupaten Dairi No. 10 Tahun 2002, Perda Kabupaten Dairi No. 11 Tahun 2002, Perda Kabupaten Dairi No. 12 Tahun 2002, Perda Kabupaten Dairi No. 03 Tahun 2005, Perda Kabupaten Dairi No. 04 Tahun 2005, Perda Kabupaten Dairi No. 04 Tahun 2006, Perda Kabupaten Dairi No. 02 Tahun 2007, Perda Kabupaten Dairi No. 05 Tahun 2007, Perda Kabupaten Dairi No. 07 Tahun 2007, Perda Kabupaten Dairi No. 20 Tahun 2008, Perda Kabupaten Dairi No. 21 Tahun 2008, Perda Kabupaten Dairi No. 22 Tahun 2008, Perda Kabupaten Dairi No. 23 Tahun 2008, Perda Kabupaten Dairi No. 08 Tahun 2009, PERBUP No/ 03 Tahun 2010, PERBUP No. 05 Tahun 2010, PERBUP No. 16 Tahun 2015, PERBUP Dairi No. 24 Tahun 2015
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dari.
47 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2020
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2020/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, Kepala Daerah menyampaikanan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir, maka dari itu perlu menetapkan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019
Dasar Hukum Perda ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 15 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No, 12 Tahun 2017; PP No,18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2017; PERDA KAB. DAIRI No. 08 Tahun 2008; PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016; PERDA KAB. DAIRI No. 5 Tahun 2018; PERDA KAB. DAIRI No. 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan disertai lampiran kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BLUD
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2020.
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
604 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2020
Penanaman modal sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, pembangunan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mempermudah pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif, dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan di daerah perlu diberikan insentif dan/atau kemudahan berusaha maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 15 tahun 1964, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 24 Tahun 2018, PP No. 28 Tahun 2018, PP No. 24 Tahun 2019, PERPRES No. 16 Tahun 2012, PERPRES No. 97 Tahun 2014, PERPRES No. 44 Tahun 2016, PERPRES No. 91 Tahun 2017, PERPRES No. 20 Tahun 2018, PERPRES No. 42 Tahun 2020, PERBKPM No. 6 Tahun 2020.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan Dasar Penanaman Modal Di Daerah, Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan, Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab, Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Sistem Informasi, Sosialisasi, Pendidikan, Dan Pelatihan, Koordinasi Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dari.
47 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan derajat, kedudukan, peran, dan kualitas serta untuk memenuhi kebutuhan hidup Antara perempuan dan laki-laki di dalam melaksanakan pembangunan di daerah secara terpadu, terencana, dan terkoordinasi pada seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah daerah dan instansi kesetaraan gender yang selalu mengedepankan nilai-nilai persamaan hak, dalam rangka percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Dairi diperlukan instrument hukum sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum yang berlandaskan sosial budaya, sebagai wujud komitmen dalam mensejahterakan masyarakat untuk kemajuan pembangunan daerah yang berkeadilan tanpa diskriminasi diberbagai bidang berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 23 Tahun 2014, PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008, PP No. 4 Tahun 2014, PP No. 9 Tahun 2015.
Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum tentang Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Wewenang dan Tanggung Jawab, Perencanaan dan Pelaksanaan, Focal Point, Pembinaan, Penghargaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dari.
20 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di Daerah maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak.
Dasar Hukum Perda ini adalah: UU No. 14 Tahun 1964, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 11 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, UU No. 39 Tahun 1999, PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN No. 3 Tahun 2008, No. 1 Tahun 2010, PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN No. 15 Tahun 2010, PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. 10 Tahun 2011, PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN No. 11 Tahun 2011, PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN No. 7 Tahun 2019, PERDA PROV SUMUT No. 3 Tahun 2014, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016.
Perda ini mengatur tentang: Ketentuan Umum Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, Maksud dan Tujuan, Asas dan Prinsip, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Perlindungan Anak, Koordinasi dan Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dari.
35 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. 2020/No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan Anti Korupsi
ABSTRAK:
Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas serta menguasai ilmu pengetahuan teknelogi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab serta guna mengwujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggungjawab dan adil perlu dilakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan Pendidikan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1954, UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2007, PP No. 74 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PERMENPENBUD No. 79 Tahun 2014, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016, PERBUP No. 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaran Pendidikan Ati Korupsi, Penghargaan, Pembindaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Sanksi serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Hlm 15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD. 2020/No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskiriminasi guna pemerataan akses dan mutu pendidikan serta bangunan gedung di sekolah dapat dimanfaatkan untuk ruang belajar agar seluruh calon peserta didik dapat tertampung maka untuk itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PERMENBUD No. 22 Tahun 2016, PERMENBUD No. 44 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020 tentang aman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
Peraturan yang diubah adalah Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2020
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 23 Tahun 2020
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGAIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD. 2020/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagaian Wewenang Bupati kepada Camat
ABSTRAK:
Camat dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk melaksanakan sebagain urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mengingat Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang pelimpahan sebagain wewenang Bupati kepada Camat sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi saat ini, maka dari itu perlu dilakukan penetapan Peraturan Bupati Dairi tentang pencabutan Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian wewenag Bupati kepada Camat
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, Uu No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 17 Tahun 2018, PERBUP DAIRI No. 15 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Peraturan Bupati Dairi Nomo 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 24 Tahun 2020
KOMPENSASI BAGI TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD. 2020/No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kompensasi Bagi Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Partauran Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keungan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Parturan Bupati tentang Kompensasi Bagi Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kabupaten Dairi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA KAB. DAIRI No. 4 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Tujuan Pemberian Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi, Dasar Perhitungan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dairi Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
ABSTRAK:
Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan peran serta masyarakat. Keberadaan lingkungan pada kelurahan di daerah selama ini telah diterima oleh masyarakat dan telah menjadi ciri khas bagi kelurahan, memeiliki peran aktif dan efektif dalam mendukung kelancaraan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat keluranan maka itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentan Penanganan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 2018, PEREMNDAGRI No. 80 Tahun 2015, PERDA KAB. DAIRI No. 7 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pengangkatan Kepala Lingkungan, Persyaratan Kepala Lingkungan, Mekanisme Pengangkatan Kepala Lingkungan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Lingkungan, Pemberhentian dan Larangan Kepala Lingkungan, Penganggaran, Penghasilan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
11 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
