APBDHonorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Barito Utara No. 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016
Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada :
a. PNS;
b. Calon PNS;
c. PNS yang ditugaskan diluar instansi pemerintah yang gajinya dibebankan
pada instansi induknya;
d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas; dan
e. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan
Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pasal 63 Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah perlu untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan di
Kabupaten Barito Utara. Untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan, maka perlu menetapkan
Klasifikasi dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK;
BAB III PENETAPAN NJOP SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK;
BAB IV PENGENAAN PAJAK MINIMAL;
BAB V KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Petunjuk
pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2010; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2010
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. sumber pendanaan;
b. penggunaan;
c. perencanaan;
d. pengganggaran;
e. pelaksanaan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun
2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/108/KEUDA
tanggal 14 Pebruari 2020, hal Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP) Kepada ASN Daerah Tahun
Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/15/M.PAN/9/2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24
Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2019 Nomor 2), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2019 Nomor 2), diubah
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit
yang disebabkan oleh virus dengue, dan ditularkan melalui
gigitan nyamuk Aedes aegypti dan/atau Aedes albopictus yang
hingga saat ini belum ditemukan obat dan vaksinnya. Kasus Demam Berdarah Dengue cenderung meningkat
dan berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa yang dapat
menelan korban jiwa
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
949/Menkes/SK/VT/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ Menteri/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017
Ditetapkannya Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi
penduduk dari Penyakit DBD sedini mungkin, dalam rangka
meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana
Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap
Kelurahan Tahun Anggaran 2020
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.07/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.660.000.000 (Tiga Milyar Enam
Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 14 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Imunisasi
ABSTRAK:
bahwa kesehatan bayi, anak balita, anak dan wanita usia subur
merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan
suatu daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera. Untuk meningkatkan derajat kesehatan dan
mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat Kabupaten
Barito Utara diperlukan tindakan imunisasi sebagai salah satu
upaya preventif dalam meningkatkan kekebalan seseorang
secara aktif terhadap suatu penyakit. Demi kepastian hukum dan untuk melaksanakan
program imunisasi sebagai salah satu upaya pencegahan
Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) maka
perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017;
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi:
a. jenis Imunisasi;
b. penyelenggaraan Imunisasi Program;
c. pencatatan dan pelaporan;
d. pemantauan dan penanggulangan KIPI;
e. peran serta masyarakat dan kemitraan;
f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 13 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Utara No. 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
Mencabut
PERBUP Kab. Barito Utara No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
PERBUP Kab. Barito Utara No. 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Barito Utara. Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu
mengatur kembali tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2010;
Perjalanan Dinas menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi :
a. perjalanan Dinas Jabatan; dan
b. perjalanan Dinas Pindah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 12 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 144 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan
dan Tambahan Uang Persediaan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun
2019; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 31 Tahun 2019
Pengisian kembali Uang Persediaan melalui SPP GU dapat diberikan
apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya
50% (lima puluh persen) dari dana UP yang telah dicairkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun
2018
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. organisasi Pemerintah Desa;
b. kedudukan, tugas dan fungsi;
c. tata kerja; dan
d. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2020.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
