Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 184 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 565 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN NOMOR REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT CABANG SENGKANG TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download file:

PENETAPAN NOMOR REKENING ...AN & PENGELUARAN.pdf

PENETAPAN NOMOR REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT CABANG SENGKANG TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 565, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 565

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN NOMOR REKENING PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PADA BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT CABANG SENGKANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk efektifitas Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana yang ada pada Bank Sul-Selbar Cabang Sengkang, perlu menetapkan Nomor Rekening Pemerintah Kabupaten Wajo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Wajo pada Bank Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Sengkang Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan PeraturanUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembarein Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabpaten Wajo Nomor 127); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7); 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Penerimaan dan Fengeluaran Pemerintah Kabupaten Wajo pada Bank Sulawesi Selatan dan Barat Cabang Sengkang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbail^n sebagaimana mestinya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 562 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

KUASA BUD I .pdf

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 562, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 562

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 dan untuk kelancaran tugas Bendahara Umum Daerah, perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angaka 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 1 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127); 11. Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Peraturan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 7); 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita daerah Kabupaten Wajo tahun 2022 Nomor 75);
KESATU : Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah a. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) b. Menerbitkan daftar penguji. c. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan lainnya yang di tunjuk. d. Mengusahakan dan dan Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan,' e. Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening kas umum Daerah. KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah yang dalam ha! ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputu

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 405 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR 562 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN ...ETAPAN KUASA BUD.pdf

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR 562 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 405, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI WAJO NOMOR 562 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati Wajo Nomor 800.1.3.3/ 1083/Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator setingkat Jabatan Struktural Eselon III dan untuk menunjang kelancaran tugas Bendahara Umum Daerah, maka Keputusan Bupati Wajo Nomor 562 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Um um Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditinjau kembali dan diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Wajo Nomor 562 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127); 11. Peraturan Tahun 2022 Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7); 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 75);
KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Wajo Nomor 562 Tahun 2022 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA : Dalam Pelaksanaan tugas kuasa Bendahara umum daerah bertanggung jawab kepada Bendahara Umum daerah yang dalam hal ini, kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kepala pengelolaan keeuangan dan pendapatan kabupaten daerah wajo KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputu

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana desa dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERBUP_NOMOR_2_TAHUN_2023..._JUKNIS_ADD_2023.pdf

PETUNJUK-TEKNIS-DAN-MEKANISME-PENYALURAN-DANA-DESA-DALAM-DAERAH-KABUPATEN-WAJO-TAHUN-ANGGARAN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD Kab. Wajo 2023 No.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana desa dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, diperlukan pengaturan mengenai Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo; b. bahwa petunjuk teknis dan mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar bagi setiap desa dalam melakukan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023; c. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.
UU Nomor 29 Tahun 1959 ; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Perpres Nomor 130 Tahun 2022; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 ; PMK Nomor 201/PMK.07/2022; Perda Kab. Wajo Nomor 7 Tahun 2022; Perbup. Wajo Nomor 75 Tahun 2022.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MEKANISME PENYALURAN DANA DESA BAB III PENGGUNAAN DANA DESA BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Dana Desa

Download file:

PERBUP_NOMOR_1_TAHUN_2023_TENTANG_ADD_2023.pdf

PETUNJUK-TEKNIS-ALOKASI-DANA-DESA-DAN-PENETAPAN-BESARAN-ALOKASI-DANA-DESA-SETIAP-DESA-DALAM-DAERAH-KABUPATEN-WAJO-TAHUN-ANGGARAN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab. Wajo 2023 No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung Program Pemerintah Daerah berdasarkan visi misi Bupati Wajo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024, perlu sinergitas yang terpadu dalam menyusun program kegiatan di setiap desa dalam daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu mengatur mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dengan Peraturan Bupati; c. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti.
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014; Permendagri Nomor 1 Tahun 2018; PMK Nomor 190/PMK.07/2021; Perda Kab. Wajo Nomor 7 Tahun 2022; Perbup. Wajo Nomor 75 Tahun 2022.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II PENGALOKASIAN. BAB III TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA. BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA. BAB V PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA. BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN. BAB VII PENGAWASAN. BAB VIII PENGHARGAAN. BAB IX SANKSI. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
43

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 575 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download file:

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ...DINAS KESEHATAN .pdf

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 575, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 575

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAJO DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023, Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kabupeten Wajo dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat pada unit pelaksana teknis daerah yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan yaitu Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran tugas pokok dan fungsi, besaran alokasi anggaran yang dikelola,beban kerja, lokasi kompetensi,rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan. Dinas Kesehatan • Kabupaten Wajo dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 1959 ' Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiiitas Sistem • Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabiiitas SistemKeuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 -tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangakat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127); 14. Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas Kesehatan (Lembaran daerah "Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Keija Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 9); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7); 16. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita -Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan KESATU :Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023 KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal: 1. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pengguna Anggaran; 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; 3. melaksanakan anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dipimpinnya; 4. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 5. mengadakan ikatan/peijanjian keija sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 6. melakukan pengendaJian atas pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan agar dilaksanakan secara efektif dan efisien. 7. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 8. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; 9. Secara formal dan material bertanggung jawab kepada pengguna anggaran/Pengguna Barang atas pelaksanaan Program yang berada dalam penguasaanya; dan 10. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berhalangan sementara karena sesuatu hal sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya daiam jangka waktu: a. Sampai dengan 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, maka tugas dan tanggung jawabnya dialihkan kepada Pejabat yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran; b. Lebih dari 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender, maka tugas, •wewenang dan tanggung jawabnya dialihkan kepada Pejabat yang oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. ditunjuk KEEMPAT Pagu Alokasi anggaran yang dilimpahkan sesuai kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang merupakan kewenangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023;

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 573 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA... NASIONAL (FKTP).pdf

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 573, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 573

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telahkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun '2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran • Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepubHk Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7); 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan* dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi JLaminan. Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Wilayah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 568 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

PENETAPAN BESARAN UANG PE...UN ANGGARAN 2023.pdf

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 568, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 568

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan huruf M Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan besaran uang persediaan berdasarkan perhitungan besaran uang persediaan yang dilakukan oleh bendahara umum daerah; b. bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas pencairan dana pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Wajo, perlu menetapkan batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan SatuanKerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IT di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7 ); 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75 );
KESATU : Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan merupakan dasar permintaan ganti uang persediaan. Permintaan dana ganti uang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diajukan apabila penggunaan dana uang persediaan telah mencapai minimal 75% (tujuh puluh lima persen). KETIGA : Pertanggungjawaban Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berupa GU atau GU Nihil. KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 560 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

SK PENGGUNA ANGGARAN.pdf

PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 560, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 560

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja Perangkat Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah, perlu menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Penanganan Pandemi Corona Virus Disease membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nornor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ); 3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturantentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan 5. Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Produk Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan 8. Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan 9. Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daer-ah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127); 11. Pera tu ran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7); 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 75);
KESATU KEDUA Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 sebagairnana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dirnaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal: a. menyusun Rencana J(erja Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah; b. menyusun DPA SKPD; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pem bay a ran; f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak. g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak Jain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. rnenandatangani Surat Perintah Membayar; i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya; j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya; k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya; I. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya; m. melaksanakan tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. KETIGA Tugas dan Tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang yaitu: a. mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada pengelola barang; b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaaan dan atau penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada kepala daerah melalui pengelolaan barang; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemindatanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD; g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola barang; h. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan barang milik atas dalam daerah yang ada penguasaannya;dan I. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang pengguna semesteran (LBPSJ dan Laporan Barang Penggunaan Tahunan (LBPT) serta Laporan lnventarisasi 5 (!ima) tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang. KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 KELIMA : bahwa dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Abstrak

Kesehatan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2022...OR 87 TAHUN 2019.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, wajokab.go.id

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAJO NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan mengantisipasi potensi penyebaran varian Omicron di Kabupaten Wajo, maka diperlukan langkah-langkah yang lebih intensif untuk mencegah dan memutus mata rantai penularannya; b. bahwa Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi penyebaran dan penanganan Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu diubah; c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), perlu pengaturan lebih lanjut mengenai percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/ PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2936) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1); 17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 87);
PASAL I: KETENTUAN BUPATI WAJO YANG DIUBAH PASAL II: PERATURAN BUPAI INI BERLAKU MULAI PADA TANGGAL DIUNDANGKAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2022.
-
-
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT