Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 562 Tahun 2023

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KESATU : Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah a. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) b. Menerbitkan daftar penguji. c. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan lainnya yang di tunjuk. d. Mengusahakan dan dan Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan,' e. Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening kas umum Daerah. KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah yang dalam ha! ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputu

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 562 Tahun 2023 tentang PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wajo

Nomor

562

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sengkang

Tanggal Penetapan

30 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2022

Tanggal Berlaku

30 Desember 2022

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 562

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wajo

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 5 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

KUASA BUD I .pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 562, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 562
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 dan untuk kelancaran tugas Bendahara Umum Daerah, perlu menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf D angaka 2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516 ); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 1 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127); 11. Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Peraturan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 7); 12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita daerah Kabupaten Wajo tahun 2022 Nomor 75); KESATU : Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA : Tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah a. Menerbitkan dan menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) b. Menerbitkan daftar penguji. c. Memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan lainnya yang di tunjuk. d. Mengusahakan dan dan Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan,' e. Melakukan Pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening kas umum Daerah. KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab kepada Bendahara Umum Daerah yang dalam ha! ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputu
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. 4

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wajo Nomor 562 Tahun 2023

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT