Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan
ABSTRAK:
Bupati selaku penanggung jawab keberhasilan pelaksanaan pembangunan sebagai sebagaimana diwujudkan dalam visi dan misi serta dijabarkan dalam program prioritas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, dan target rencana pembangunan jangka menengah daerah, perlu dilakukan pengawalan percepatan pembangunan dengan didukung oleh tim yang handal dan profesional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana tela diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Pergub Kaltim No. 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 11 Tahun 2021; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Pembentukan dan Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Organisasi; Pengangkatan, Pemberhentian; Honorarium dan Perjalanan Dinas; Tata Kerja; Penilaian Kinerja; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 52 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
ABSTRAK:
Data statistik mempunyai peran penting untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah dalam rangka keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, serta penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan data statistik sektoral secara profesional, objektif, berintegrasi, dan akuntabel untuk menghasilkan data yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan, dan konsisten, diperlukan pedoman penyelenggaraan. Penyelenggaraan statistik sektoral lingkup Kabupaten Berau menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 16 Tahun 1997; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 51 Tahun 1999; Perpres No. 39 Tahun 2019; Peraturan BPS No. 4 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Prinsip dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Unsur Penyelenggara; Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral; Sumber Daya Manusia; Koordinasi; Kerja Sama dan Kemitraan; Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; Pengembangan Sistem Informasi; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 51 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk mendukung terlaksananya kegiatan Bantuan Keuangan Inspektorat Wilayah Tahun Anggaran 2021 mengenai Alokasi Bantuan Keuangan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 49 Tahun 2020 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Pengawasan APBD Tahun Anggaran 2021 No. 976/6268/2681-III/ BPKAD dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD maka Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 64 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 2 Tahun 2021; Perbup Berau No. 40 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Penjabaran Perbup No. 40 Tahun 2021 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2, Lampiran I, Lampiran II, dan Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 50 Tahun 2021
kampung - KARANGAN - kecamatan - biatan - BATAS - PeNetapan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD.2021/52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Kampung Karangan Kecamatan Biatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan. Memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung No. 080/BKPW&PDT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Karangan Kecamatan Biatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kampung; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 49 Tahun 2021
kampung - BiATAn baru - kecamatan biatan - bataS - penetapan
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2021/51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan. Memperhatikan Berita Acara Penetapan Batas Kampung No. 080/BKPW&PDT/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019. Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 ; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Penetapan Batas Kampung; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung berupa Alokasi Dana Kampung (ADK) mengalami perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Berau No. 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2021; Perbup Berau No. 59 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 63 Tahun 2018; Perbup Berau No. 62 Tahun 2018; Perbup Berau No. 3 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau No. 3 Tahun 2021 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; Pasal 4 ayat (1); serta Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4). Selain itu terdapat ketentuan yang disisipkan, yaitu: Pasal 4 ayat (1a) dan Pasal 6A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Berau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 47 Tahun 2021
harga - satuan - PoKok - KEGIATAN - BIDANG - pekERJAAN UMUM - BANGUNAN - GEDUNG - negAra
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2021/47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Sebagai bahan acuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum diperlukan penetapan Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Kabupaten Berau Tahun 2021. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis serta standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permen PUPR No. 28/PRT/M/2016; Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Pembagian Zona; Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum; Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:
Pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah. Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah untuk mengurangi dampak Corona Virus Disease 2019 di sektor perekonomian melalui penghapusan sanksi administratif pembayaran pajak daerah pada keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Pajak Daerah pada Keadaan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Keppres No. 11 Tahun 2020; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permenkeu No. 40/PMK.03/2020; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2019
Ketentuan Umum; Penghapusan Sanksi Administratif; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah serta mewujudkan kemandirian daerah. Dalam rangka peningkatan pelayanan, daya guna dan hasil guna, serta mengoptimalkan pencapaian kinerja dalam pemungutan pajak daerah diperlukan pengaturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah. Lampiran Peraturan Bupati No. 21 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Berau, mengalami beberapa perubahan mengikuti kondisi saat ini maka perlu disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017; Perda Kab. Berau No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2013; Permenkeu No. 207/PMK.07/2018
Ketentuan Umum; Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Berau No. 21 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Berau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
92 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan kebanggaan bersama terhadap produk lokal khususnya batik yang telah diakui sebagai warisan budaya dunia dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, memberikan ciri khas daerah, memotivasi dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat daerah, perlu dibuat peraturan mengenai pemanfaatan batik khas daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020
Ketentuan Umum: Pemanfaatan Batik Motif Khas Daerah; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
