Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retrbusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekejakan Tenaga Kerja Asing di Kota Denpasar perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing di Kota Denpasar.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI MEMPERPANJANG IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 39 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing di Kota Denpasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing di Kota Denpasar dipandang perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembayaran, Penyetoran Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Retribusi Perpanjangan IMTA di Kota
Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Undang-Undang 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2013
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT
PEMBAYARAN RETRIBUSI MEMPERPANJANG IJIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 3 Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2016.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 38 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam mcwujudkan
pcngclolaan kcuangan dacrah
secara akuntabcl dan lransparan, pcmcrinlah mcngamanat.kan
pcncrapan Slandar /\kunlansi Pemerinlahan berbasis /\krual
pada Pcmcrintah Dacrah, pcrlu adanya pcnyesuaian t.crhadap
sistcm pcngclolaan barang daerah;
b. bahwa bcrdasarkan pcrt.imbangan scbagaimana dimaksud pada
huruf a
perlu mcnct.apkan Pcra turan Walikola t.cntang
Perubahan Atas Pcrat uran Walikola Dcnpasar Nomor 31) Ta h u n
2015 Ten Lang Kebijakan Ak u n ta n si Pcrncriritah Kot.a Dcn pa sar.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pernerintah Normor 23 Tahun 2005
Pcra turan Pemerintah Normor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Normor 60 Tahun 2008
Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 37 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk mclaksanakan
ketentuan
Pasal 3 ayat (3) Pera tu ran
Daerah Kota Dcnpasar Nomor 6 Tahun 2016 tcnlang Peru bah an At as
Pcraturan Daerah Kola Denpasar Nomor 5 Tah u n 2013 tcntarig
Penyertaan Modal Dacrah pada Perusahaan Daer ah /\ir Minum perlu
rncntapkan Pcr atu ran Walikota tentang Pencairan Surat Pcr in t ah
Pencairan Dana (SP2D) Penycrtaan Modal pada Pcr u sah aan Dacrah /\ir
Minum Kota Denpasar Air Minum Kola Dcnpasar Tah u n /\nggaran
2016;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Mentri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 36 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.07 /2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, Surat Menteri Keuangan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor: S-579/PK/2016 Hal: Penyampaian Informasi Kepada Daerah tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan TA 2016, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali tanggal
14 September 2016 Nomor: 973/2196/Keu Hal: Pagu Sementara Bagi Hasil PKB, BBNKB, PBBKB, Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran
2016
1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004;
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004;
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000;
12. Peraturan Pemeintah Nomor 109 Tahun 2000;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07 /2016;
29. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013;
30. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2013;
31. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2016;
32. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2016;
33. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2016;
34. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016
15
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 35 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Badan Kreatif Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa didalam mendukung, optimalisasi dan mensinkronisasi
strategi, kebijakan, dan program-program Pemerintah Kata
Denpasar sebagai Kata Kreatif berbasis Budaya Unggul menuju
Kata Cerdas (Smart City) yang kompeten, maka perlu dibentuk
Badan Kreatif Denpasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar
tentang Badan Kreatif Denpasar;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015
Pasal 2 Struktur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal 8 Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 34 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembatalan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Honorarium pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2015
tentang Honorarium Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
tidak relevan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pembatalan Peraturan Walikota Denpasar Nomor
39 Tahun 2015 tentang Honorarium pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar;
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Pasal 2 Peraturan Walikota mi mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2016.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 33 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
12. .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Keuangan 168/PMK.07 /2008;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
1. Ketentuan Umum;
2. Belanja Hibah;
3. Belanja Bantuan Sosial;
4. Monitoring dan Evaluasi;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
54
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 32 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Ahli Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal
2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar
menjadi Satuan Pendidikan Non Formal, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Alih
Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Dinas
Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Satuan Pendidikan Non Formal;
Menjadi
Undan- Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016
ALIH FUNGSI SKB MENJADI SATUAN PNF
Pasal 3 Penyelenggaraan program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a
Pasal 11 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2016.
7 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 31 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Pendirian Bioskop
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 11 ayat (2)
huruf b Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001
tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pengaturan Pendirian Bioskop.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001
BAB II PENGATURAN PENDIRIAN BIOSKOP
Pasal 3 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.
2 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
