Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf c, Pasal 50A huruf b, Pasal 62 huruf f, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
pemerintah desa dan penyelenggara desa berhak atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan Pekerja Rentan;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No. 4 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 51 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, dan Pekerja Rentan. Ruang lingkup peserta program yang diatur meliputi:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa;
c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
d. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
e. Anggota Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
f. Organ Badan U saha Milik Desa; dan
g. Pekerja Rentan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.
13 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Masterplan Smart City Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa Smart City merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan dirumuskan secara komprehensif dan integrative yang dapat meningkatkan fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik yang dituangkan dalam sebuah Master Plan Smart City;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan Smart City Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 96 Tahun 2012; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010
Dalm Perbup ini diatur mengenai masterplan smart city Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026, sebagai pedoman dalam menjalani setiap siklus rencana dan transformasi pembangunan daerah menjadi Kabupaten Pintar serta merupakan panduan bagi segenap Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan Lombok Tengah Smart City dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Masterplan ini meliputi BUKU I yang berisi tentang Analisis Strategis Smart City Daerah Kabupaten Lombok Tengah, BUKU II yang berisi tentang Masterplan Smart City Kabupaten Lombok Tengah, dan BUKU III yang berisi Executive Summary Masterplan Smart City Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan norma dan etika dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan jiwa korps Aparatur Sipil Negara perlu disusun kode etik bagi Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2022
Dalam perbup ini diatur mengenai kode etik aparatur sipil negara, dengan ruang lingkup meliputi maksud dan tujuan, prinsip dasar dan pedoman perilaku, kode etik ASN, Majelis Kode Etik, Tata cara penanganan pelanggaran kode etik, Pengadu, teradu dan saksi, Pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik, Putusan, dan Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024.
Peraturan Bupati Kab. Lombok Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara
28 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 21.A Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menyesuaikan formulasi pembagian Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Pengunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 119 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016
Perbup ini mengatur mengenai perubahan atas Perbup Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023. Perubahan dilakukan pada pasal 6 dan pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015; Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda
Nomor 7 Tahun 2017; Perbup Lombok Tengah Nomor 50 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 73 Tahun 2020; Perbup Lombok Tengah Nomor 46 Tahun 2019
Dalam Perbup ini diatur mengenai pedoman penyusunan APBDes tahun anggaran 2024, dengan ruang lingkup, meliputi (a) sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kewenangan Desa, RKPDesa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa; (b) prinsip penyusunan APBDes; (c) kebijakan penyusunan APBDes; (d) teknis penyusunan APBDes; dan (e) hal khusus lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
54 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor Nomor 6 Tahun 2023;UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017; Perbup Nomor 46 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai pedoman teknis penggunaan dana desa, yang diprioritaskan untuk
mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka: a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa; b. peningkatan kualitas hidup manusia, serta c. penanggulangan kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
21 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 36 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Perhitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor &6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 1 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 119 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2022
Dalam perbup ini diatur mengenai tata cara pembagian, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan penetapan rincian alokasi dana desa setiap desa di Kabaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024. ADD yang diperhitungkan terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK), dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan total pagu ADD keselurah sebesar Rp131.384.110.800 yang dialokasikan kepada 142 desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023-2027
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 2 Tahun 2018; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
Perbup ini megatur mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023-2027, yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertembangan Khusus wajib membayar 6Y6 (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi;
b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam melakukan pemungutan pembayaran kewajiban perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020; UU Nomor 5 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 20 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Nomor 3 Tahun 2022
Dalam perbup ini diatur mengenai tata cara pembayaran/penyetoran penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus, dimana terdiri dari Ketentuan Umum (Bab I), Tata Cara Pembayaran/Penyetoran (Bab II), Tata Cara Pengembalian Lebih Bayar dan Penyetoran Kurang Bayar (Bab III), Ketentuan Peralihan (Bab IV), dan Penutup (Bab V).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Fasilitasi Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 204 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah;
b. bahwa Reses merupakan wewenang yang melekat pada DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang undang;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan Reses sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 1 Tahun 2023; PP Nomor 12 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2022; Perda Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2022
Dalam perbup ini diatur mengenai pedoman fasilitasi pelaksanaan Reses pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang meliputi maksud dan tujuan Reses, mekanisme, sistem dan prosedur kegiatan Reses:, dan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Reses.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
