Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan produktivitas dan
kinerja Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel,
bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik
perlu melaksanakan penegakan disiplin pegawai; bahwa dalam rangka melaksanakan ketetuan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur lebih
lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penegakan
disiplin Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 6 Tahun
2022; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021.
peraturan bupati ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan penegakan disiplin PNS dengan sistematika: ketentuan umum; kewajiban dan larangan; hukuman disiplin; kewenangan penjatuhan hukuman disiplin: pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin; berlakunya hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan hukuman disiplin; pengawasan dan pembinaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 91 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 26 Tahun 2015; .Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 40 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; PEMUNGUTAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 90 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Bidang Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun
2013 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
di Bidang Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah Di Bidang Perikanan.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun
2013
peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah di bidang perikanan dengan sistematika: ketentuan umum; pemungutan retribusi; tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 89 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2011.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG; TEMPAT PELAYANAN TERA/TERA ULANG; TATA CARA PENDAFTARAN; TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMBAYARAN; TATA CARA PENAGIHAN; TATA CARA PENYETORAN; TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN; TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI; TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA; TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka Penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan melalui program
satu desa satu sarjana;
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan desa dalam upaya mengakselerasi proses pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa di Kabupaten Balangan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Sarjana Penggerak Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PROGRAM SARJANA PENGGERAK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA KABUPATEN BALANGAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; PENGELOLAAN PROGRAM; PELAKSANAAN PROGRAM; MANAJEMEN PROGRAM; PENDANAAN; PENGAWASAN DAN EVALUASI DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
Bahwa agar pemungutan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat dilaksanakan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat sasaran perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; OBJEK RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN; TATA CARA PENYETORAN; TATA CARA PENAGIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan, disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020; . Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA; MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA; ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
47 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan dalam pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD yang telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD perlu dilakukan pencairan Penyertaan Modal;
Bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan pencairan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL; PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL; PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
ABSTRAK:
bahwa untuk menyusun dan menetapkan program Kegiatan pada Satuan Kerja SKPD perlu dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja sebagai langkah awal dalam pelaksanaan Kegiatan program kerja pada Pemerintah Daerah;bahwa dalam rangka terwujudnya efisiensi, efektifitas dan kelancaran dalam pelaksanaan program dan Kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan pedoman dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;PENYUSUNAN KAK;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu dilaksanakan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara;
Bahwa untuk menjamin objektivitas pelaksanaan pegadaan Aparatur Sipil Negara agar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021;
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG CARA PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM; PANITIA SELEKSI; TAHAP PENGADAAN; PENGAWASAN DAN PELAPORAN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2022.
31 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
