Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati Balangan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019-2025, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Sistematika
4. Penyusunan RUPM
5. Pemberian Fasilitas, Kemudahan Dan Atau Insentif
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
114
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik; bahwa untuk kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi, Berisi Tentang:
1.Ketentuan Umum
2.Maksud Dan Tujuan
3.Prinsip
4.Kelembagaan Dan Kewenangan
5. Komponen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan
6. Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan
7. Produk Pelayanan, Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha
8. Kompensasi Dan Pembatalan Izin
9. Monitoring Dan Evaluasi
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
181 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Ternak pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, perlu dilakukan pengembangan peternakan yang terintegrasi dalam satu kawasan; bahwa dalam rangka kelancaran pengembangan peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu diatur terkaitn pengelolaan ternak pada sentra kawasan pembibitan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2010
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Ternak Pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Persyaratan Lokasi Dan Lahan
3. Kriteria Dan Penilaian Ternak
4. Penjualan Ternak
5. Pengelolaan Dan Penggunaan Hasil Penjualan Ternak
6. Tenaga Kerja
7. Penganggaran
8. Monitoring
9. Pengawasan Dan Pelaporan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2021 yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu dibentuk Peraturan
Kepala Daerah tentang Teknis Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri
Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Balangan.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 63 Tahun 2021; Permenkeu RI Nomor 42/PMK.05/2021; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang memuat Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Dalam rangka penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan perlu
disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dalam rangka penyesuaian pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan nama jabatan dan tingkat jabatan yang diemban oleh
Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehinggu perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 46 Tahun 2011; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; PermenPAN RB Nomor 63 Tahun 2011; Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah yaitu Ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 11; Ketentuan dalam Pasal 4 terkait ruang lingkup pengaturan pemberian TPP ASN Daerah; Ketentuan dalam Pasal 5 huruf b angka 3 terkait Indikator Tambahan kelangkaan profesi pada beberapa ASN tertentu; Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) terkait kewajiban menyusun SKP online bagi Setiap ASN Daerah yang menduduki Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana; Ketentuan Pasal 15 terkait pengecualian kewajiban menyusun SKP online; Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a diubah, dan ditambah 1 huruf
yakni huruf f, ayat (2) huruf a,huruf d dan huruf e diubah, dan
ditambah 1 huruf yakni huruf i terkait kriteria ASN Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kondisi kerja diberikan kepada ASN Daerah; Ketentuan Pasal 18 yaitu ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator
tambahan berupa kelangkaan profesi adalah Sekretaris Daerah, dokter spesialis dan Jabatan Pelaksana Kelas I dan Kelas II; Ketentuan Pasal 22 ayat (2) terkait Poin pengurangan; Ketentuan Pasal 23 terkait Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi ASN Daerah yang menduduki jabatan fungsional pada Puskesmas dan RSUD; Ketentuan Pasal 24 hurub b dan huruf c terkait Rumus perhitungan pembayaran besaran TPP bagi ASN Daerah yang menduduki Jabatan Pelaksana (termasuk ASN Pelaksana pada RSUD dan Puskesmas) dan ASN Jabatan Fungsional pada SKPD (selain Jabatan Fungsional yang ditentukan dalam Pasal 23); Ketentuan Pasal 26 terkait Tata cara pembayaran TPP untuk ASN Jabatan Fungsional pada Puskesmas dan RSUD; Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) terkait pembayaran TPP bagi ASN Daerah yang menjalani cuti; Ketentuan Pasal 32 terkait evaluasi terhadap
pelaksanaan pemberian TPP ASN Daerah; Ketentuan Pasal 35 ayat (2) terkait TPP ASN jabatan pelaksana tugas (Plt) atau Penjabat; Ketentuan Pasal 36 terkait larangan pemberian Tambahan Penghasilan selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; Ketentuan Pasal 39 ayat (2) terkait ASN Daerah yang sebelumnya menduduki jabatan struktural yang kemudian ditempatkan pada jabatan yang belum tersedia wadah jabatannya diberikan TPP jabatan pada kelas 7; dan Ketentuan Pasal 40 terkait penundaan Pemberian TPP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
22 halaman; Lampiran 11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerarah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka untuk terciptanya efektivitas dan tertibnya pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tata Cara Pemungutan
3. Tata Cara Pembayaran
4. Tata Cara Penyetoran
5. Tempat Pembayaran
6. Penagihan Retribusi
7. Permohonan Pembetulan Retribusi
8. Keberatan
9. Tata Cara Pemeriksaa Retribusi
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat
(3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan, maka untuk terciptanya efektivitas dan tertibnya pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar
Grosir dan / atau Pertokoan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang memuat Ketentuan Umum; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran, Penentuan Tempat Pembayaran; Tata Cara Penyetoran; Tempat Pembayaran; Penagihan Retribusi; Tata Cara Penerbitan Surat Teguran/Peringatan; Keberatan; Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa; Tata Cara Pemeriksaan Retribusi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mencegah terjadinya perbuatan
gratifikasi dilingkungan pemerintah kabupaten Balangan, perlu adanya pedoman pengendalian terhadap hal-hal yang mengarah pada perbuatan gratifikasi di lingkungan kerja sehingga perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2019; Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang memuat Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Hak dan Perlindungan; Sanksi; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
ABSTRAK:
Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan perjalanan dinas dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas perjalanan dinas tersebut. Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan PemerintahanKabupaten Balangan, perlu melakukan perubahan terhadap prosedur perjalanan dinas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2021 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas.
Dasar Hukum: UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas diubah yaitu terkait ruang lingkup Perjalanan dinas oleh Non PNS; pelaksanaan perjalanan dinas bagi aksa Pengacara Negara; PPPK; tim yang berasal dari instansi vertikal; Isteri Bupati dan Isteri Wakil Bupati; Staf khusus Bupati Pegawai Tidak Tetap; pekerja kontrak kerja; organisasi semi pemerintah; ADC/Ajudan Bupati, ADC/Ajudan Wakil Bupati, ADC/Ajudan PimpinanDPRD; sopir non PNS; perorangan/kelompok berprestasi; tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati; serta menghapus Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4); menambah ketentuan tentang biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/swab test/PCR test), dan hasilnya; serta menambah Ketentuan dalam Lampiran pada Huruf A. Standar Biaya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Balangan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas
13 halaman; Lampiran 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, maka kepada para pihak yang terlibat dalam pemungutan perlu diberikan insentif pemungutan. Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur kembali besaran yang akan diterima pihak-pihak yang berperan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat: Ketentuan Umum; Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi; Sumber Insentif; Besaran Insentif; Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban; Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2021.
7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
