Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2021

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi, Berisi Tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Maksud Dan Tujuan 3.Prinsip 4.Kelembagaan Dan Kewenangan 5. Komponen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan 6. Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan 7. Produk Pelayanan, Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha 8. Kompensasi Dan Pembatalan Izin 9. Monitoring Dan Evaluasi 10. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Balangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Paringin

Tanggal Penetapan

10 Maret 2021

Tanggal Pengundangan

10 Maret 2021

Tanggal Berlaku

10 Maret 2021

Sumber

BD.2021/No.16

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Balangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 721 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 16 SOP DPMPTSP 2021_compressed.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar operasional
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2021/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik; bahwa untuk kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi, Berisi Tentang: 1.Ketentuan Umum 2.Maksud Dan Tujuan 3.Prinsip 4.Kelembagaan Dan Kewenangan 5. Komponen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan 6. Jenis Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan 7. Produk Pelayanan, Penandatanganan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha 8. Kompensasi Dan Pembatalan Izin 9. Monitoring Dan Evaluasi 10. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021. 181 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2021

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT