Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 626 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Katingan No. 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Download file:

Perda_1_2009.pdf

pengelolaan keuangan daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2009/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Menciptakan Pemerintahan Yang Baik, Maka Pengelolaan Keuangan Daerah Dilakukan Secara Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan Dengan Memperhatikan Azas Keadilan, Kepatuhan Dan Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan; B. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 182 Dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Pasal 330 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Maka Perlu Adanya Peraturan Peraturan Pelaksanaan Menyeluruh Dan Terpadu Di Daerah Sehingga Memudahkan Dalam Pelaksanaanya.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV : SUMBER PENERIMAAN DAERAH; BAB V : ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH; BAB VI : PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; BAB VII : PELAKSANAAN APBD; BAB VIII : PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH; BAB IX : PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD; BAB X : PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XI : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XII :KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009.
63 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 12 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD

Download file:

Perda_12_2008.pdf

apbd

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. 2008/12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang, Kepala Daerah Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berupa Laporan Keuangan Yang Telah Diperiksa Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Paling Lambat 6 (Enam) Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir, B. Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; . Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 24 Tahun 2007.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN; BAB III : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IV : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2008.
10 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pengelolaan Barang Daerah

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perda_11_2008 pdf.pdf

pengelolaan barang daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2008/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Daerah

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah Dalam Efektif,Efisien Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Untuk Mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel Sesuai Dengan Perkembangan Perlu Diadakan Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; B. Bahwa Sesuai Dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah Diatur Dalam Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEJABAT PENGELOLA BARANG DAERAH; BAB III : PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; BAB IV : PENERIMAAN DAN PENYALURAN; BAB VI : PENGGUNAAN; BAB VII : PENATAUSAHAAN; BAB VIII : PEMANFAATAN; BAB IX : PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB X : PENILAIAN; BAB XII : PENGHAPUSAN; BAB XII : PEMINDAHTANGANAN; BAB XIII : BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN; BAB XIV : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB XV : PEMBIAYAAN; BAB XVI : GANTI RUGI DAN SANKSI; BAB XVII : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.
40 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda_10_2008.pdf

BUMd

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2008/10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan Terutama Dari Segi Permodalan, Maka Dipandang Perlu Menyertakan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Katingan. B. Bahwa Untuk Memenuhi Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Diatas Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2004; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : TUJUAN; BAB III : JUMLAH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL; SERTA PEMBAGIAN LABA USAHA; BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB V : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda_9_2008.pdf

BUMd

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2008/9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri

ABSTRAK:

A. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri Terutama Dari Segi Permodalan, Maka Dipandang Perlu Menyertakan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan Pada Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri; B. Bahwa Untuk Memenuhi Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A Diatas Perlu Ditetapkan Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : TUJUAN; BAB III : JUMI.AH DAN TATA CARA PENYERTAAN MODAL SERTA PEMBAGIAN LABA USAHA; BAB IV : KETENTUAN PERALIHAN; BAB V : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dl Kabupaten Katingan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Katingan No. 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Petak Malai Dan Kecamatan Bukit Raya Di Kabupaten Katingan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download file:

Perda_8_2008.pdf

organisasi dan tata kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2008/8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dl Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa Sebagai Pelaksanaan Lebih Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu Menetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan; B. Bahwa Kabupaten Katingan Telah Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, Yang Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi Daerah.
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEMBENTUKAN; BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV : SUSUNAN ORGANISASI; BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI : TATA KERJA; BAB VII : KEPEGAWAIAN; BAB VIII : PEMBIAYAAN; BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN; BAB X : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan Petak Malai dan Kecamatan Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan,Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Keiurahan dikabupaten Katingan, mengenai Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi di dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda_7_2008 pdf.pdf

organisasi dan tata kerja rumah sakit umum

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2008/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan

ABSTRAK:

A. Bahwa Sebagai Pelaksanaan Lebih Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu Menetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan; B. Bahwa Kabupaten Katingan Telah Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, Yang Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi Daerah.
Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596/MENKES/PER/II/1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEMBENTUKAN; BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV : SUSUNAN ORGANISASI; BAB V : BAGAN ORGANISASI; BAB VI : TATA KERJA; BAB VII : KEPEGAWAIAN; BAB VIII : PEMBIAYAAN; BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN; BAB X : KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Kabupaten Katingan dan segala14 ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Katingan No. 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Download file:

Perda_6_2008 pdf.pdf

organisasi dan tata kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2008/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.

ABSTRAK:

A. Bahwa Sebagai Pelaksanaan Lebih Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu Menetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan; B. Bahwa Kabupaten Katingan Telah Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, Yang Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi Daerah.
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEMBENTUKAN; BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB V : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB VI : TATA KERJA; BAB VII : KEPEGAWAIAN; BAB VIII : PEMBIAYAAN; BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN; BAB X : KETENTUAN LAIN – LAIN; BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Katingan dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Katingan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
38 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda_5_2008.pdf

organisasi dan tata kerja

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2008/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa Sebagai Pelaksanaan Lebih Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu Menetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan; B. Bahwa Kabupaten Katingan Telah Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, Yang Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi Daerah.
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEMBENTUKAN; BAB III : KEDUDUKAN; BAB IV : TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS; BAB VII : BAGAN SUSUNAN ORGANISASI; BAB VII : TATA KERJA; BAB IX : KEPEGAWAIAN; BAB X : PEMBIAYAAN; BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII : KETENTUAN LAIN- LAIN; BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 09 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Pariwisata Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya Kabupaten Katingan, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
33 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Katingan No. 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Download file:

Perda_4_2008 pdf.pdf

organisasi dan tata kerja sekretariat

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2008/4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan

ABSTRAK:

A. Bahwa Sebagai Pelaksanaan Lebih Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Perlu Menetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan; B. Bahwa Kabupaten Katingan Telah Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan, Yang Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Potensi Daerah;
Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.
BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PEMBENTUKAN; BAB III : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI; BAB IV : SUSUNAN ORGANISASI; BAB V : STAF AHLI; BAB VI : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VII : TATA KERJA; BAB VIII : KEPEGAWAIAN; BAB IX : PEMBIAYAAN; BAB X : KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI : KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008.
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dan segala ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
21 Halaman

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT