Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV : SUMBER PENERIMAAN DAERAH; BAB V : ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH; BAB VI : PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; BAB VII : PELAKSANAAN APBD; BAB VIII : PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH; BAB IX : PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD; BAB X : PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XI : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XII :KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2009

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

28 Januari 2009

Tanggal Pengundangan

28 Januari 2009

Tanggal Berlaku

28 Januari 2009

Sumber

LD. 2009/1

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 650 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_1_2009.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Katingan No. 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

pengelolaan keuangan daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2009/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	A. Bahwa Untuk Menciptakan Pemerintahan Yang Baik, Maka Pengelolaan Keuangan Daerah Dilakukan Secara Tertib, Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan Dengan Memperhatikan Azas Keadilan, Kepatuhan Dan Taat Pada Peraturan Perundang-Undangan; B. Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 182 Dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Serta Pasal 330 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Maka Perlu Adanya Peraturan Peraturan Pelaksanaan Menyeluruh Dan Terpadu Di Daerah Sehingga Memudahkan Dalam Pelaksanaanya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008. BAB I : KETENTUAN UMUM; BAB II : PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB III : KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH; BAB IV : SUMBER PENERIMAAN DAERAH; BAB V : ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH; BAB VI : PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH; BAB VII : PELAKSANAAN APBD; BAB VIII : PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH; BAB IX : PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN APBD; BAB X : PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XI : PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XII :KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009. 63 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT