Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Lima PUluh Kota Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari TA 2022
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019;
b. bahwa dalam rangka mendorong potensi nagari di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakt sebagai pelaku utama pembangunan;
1. UU No. 12 Tahun 1956
2. UU No. 6 Tahun 2014
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 43 Tahun 2014
5. Perpres No. 82 Tahun 2018
6. Permendagri No. 20 Tahun 2018
7. Permendagri No. 114 Tahun 2014
8. Permendagri No. 77 Tahun 2020
9. Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 15 Tahun 2016
10. Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2018
11. Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2021
12. Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 5 Tahun 2021
13. Perbup Lima Puluh Kota No. 152 Tahun 2018
14. Perbup Lima Puluh Kota No. 27 Tahun 2019
15. Perbup Lima Puluh Kota No. 28 Tahun 2019
16. Perbup Lima Puluh Kota No. 3 Tahun 2022
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Lokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari TA 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengalokasian dan Pembagian Lokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari TA 2022
10
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kab. Limapuluh Kota Tahun 2016-2032
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong peningkatan ekonomi daerah, melalui peningkatan kualitas destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran yang efektif, efisien dan bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan dan tata kelola destinasi, pengembangan industri pariwisata dan peningkatan investasi pariwisata serta pemberdayaan masyarakat:
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dimana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 10 Tahun 2009
PP No. 50 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2014
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 7 Tahun 2012
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032, meliputi
a. DUPK,
b. Pemasaran Pariwisata,
c. Industri Pariwisata, dan
d. Kelembagaan Kepariwisataan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016.
81
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2019
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah :
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan terhadap pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial agar efektivitas, efesiensi dan akuntabilitas sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Perubaban Kedua Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 , Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 ,
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
23 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 08 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 08, BD.2017/NO.8, LL SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alat Berat Excavator Pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
ABSTRAK:
dalam upaya penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan dan optimalisasi operasional laboratorium lingkungan maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 32 Tahun 2009
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 1 Tahun 2022
Permen LHK No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016
Permendagri No. 12 Tahun 2017
PermenLH No. 23 Tahun 2020
Pergub Sumbar No. 26 Tahun 2010
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Perbup Kab. Limapuluh Kota No. 82 Tahun 2018
Pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
tata kelola pemerintahan yang baik:
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pelayanan secara efektif, efisien, terpadu, murah, transparan,
professional, partisipatif dan akuntabel melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu:
c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
diperlukan adanya suatu kebijakan pemerintahan daerah:
Pasal 18 ayat (6) UUD
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 25 Tahun 2007
UU No. 25 Tahun 2009
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 5 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 96 Tahun 2012
Perpres No. 97 Tahun 2014
Permendagri No. 24 Tahun 2006
Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
Dalam penyelenggaraan PTSP, Bupati melakukan penyederhanaan pelayanan.
Pelayanan atas permohonan Perizinan dan Non Perizinan meliputi:
1. pelayanan semua jenis Perizinan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal,
2. pelayanan penerbitan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kewenangannya,
3. pelayanan pemberian fasilitas fiskal dalam rangka penanaman modal dalam lingkup kewenangan daerah,
4. pelayanan informasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal, dan/atau
5. kemudahan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2016.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 09 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 09, BD.2017/NO.9, LL SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pasar Tradisional Dengan Pengembangan dan Pelestariannya
ABSTRAK:
a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang perdagangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, diperlukan penataan, pembinaan, dan kaidah pengaman Pasar Tradisonal dengan Pengembangan dan
Pelestarianya, agar tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat,
b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan
pergerakan modal, barang dan jasa, serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat:
c. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus didorong oleh makin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan:
Pasal 18 ayat (6) UUD
UU No. 5 Tahun 1999
UU No. 8 Tahun 1999
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 25 Tahun 2007
UU No. 26 Tahun 2007
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 7 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 42 Tahun 1997
PP No. 32 Tahun 1998
PP No. 69 Tahun 1999
PP No. 28 Tahun 2004
Perpres No. 112 Tahun 2007
Permendagri No. 20 Tahun 2012
Permendag No. 70 Tahun 2013
Permendag No. 56 Tahun 2014
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011
Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pasar Tradisional dengan Pengembangan dan Pelestariannya. Termasuk penataan, pembinaan, pengelolaan dan pemberian izin usaha perdagangan.
Yang dimaksud Pasar Tradisional dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari
a. Pokan Ambek,
b. Pokan Nagari: dan
c. Pokan Serikat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2016.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pemerintahan Nagari maka perlu mengatur Pedoman Teknis Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian
Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 110 Tahun 2014
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Lima Puluh Kota No. 1 Tahun 2018
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap Pengisian dan Pemberhentian anggota Bamus Nagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
64
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
