Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 750 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.04 Tahun 2009.pdf

pembentukan-Organisasi-Tata-Kerja-Sekretariat-Dewan-Pengurus-KORPS-Pegawai-Negeri-Sipil-RI

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2009 /No. 4 , LL 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dalam rargka pembinaan Karier dan pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi SulawesiTenggara. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 42 Tahun 2004; Perda Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Provinisi 3. Susunan Organisasi 4. Tata Kerja 5. Kepangkatan, Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan 6. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.03 Tahun 2009.pdf

Pembentukan-Organisasi-Dan Tata Kerja

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD. 2009 /No. 3 , 19 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Bahwa sebagaitindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor4l Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 tahun 2007; PP Nomor 21 Tahun 2008; PP Nomor 22 Tahun 2008; Perpres Nomor 8 tahun 2008; Perda Nomor Tahun 2008
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pemebentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi 3. Tata Kerja 4. Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian Dalam Jabatan 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pembiayaan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.
10

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2009

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2009.pdf

PerusahaanDaerah-Bank-Perkreditan-Rakyat-Bank-Sejahtera-Sulawesi-Tenggara

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2010 /No. 2 , LL 29 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sejahtera Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah maka perlu adanya peningkatan pemerataan pelayanan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendirian Bank Perkreditan Daerah berbentuk perusahaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Bentuk Badan Hukum Dan Tempat Kedudukan 3. Azas, Maksud Dan Tujuan 4. Tugas Dan Usaha 5. Modal 6. Organisasi Perusahaan Daerah Bank Penkreditan Rakyat 7. Kewenangan Gubernur 8. Direksi 9. Dewan Pengawas 10. Kepegawaian 11. Perencanaan Dan Pelaporan 12. Tahun Buku Dan Perhitungan Tahunan 13. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja 14. Pembinaan 15. Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi 16. Kerjasama 17. Asosiasi 18. Pembubaran 19. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2009.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 8 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.08 Tahun 2008.pdf

Pokok-Pokok-Pengelolaaan-Keuangan-Daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2008 /No. 8 , LL 394 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah seda dalam jangka rnewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Kekuasaan pengelolaan 3. Asas umum dan Struktur APBD 4. Penyusunan Rancangan APBD 5. Penetapan APBD 6. Pelaksanaan APBD 7. Perubahan APBD 8. Penata Usahaan Keuangan Daerah 9. Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyta Daerah 10. Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur 11. Akuntasi Keuangan Daerah 12. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 13. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah 14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 15. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Kerugian Daerah 17. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2008.
53

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara No. 7 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.07 Tahun 2008.pdf

Rencana-Pembangunan-Jangka-Menengah-Daerah (RPJMD)

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2008 /No. 7 , LL 291 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2013

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menetapkan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Untuk jangka waktu 5 (lima tahun). Bahwa visi, misi, kebijakan dan program daerah Periode 2008-2013 perlu dijabarkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD), juga sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 2 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Asas dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Sistematika Isi dan Uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 6. Ketentuan Peralihan 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2008.
94

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Diubah sebagian dengan

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.05 Tahun 2008.pdf

Organisasi-Tata-Kerja-inspektorat-BAPPEDA-Lembaga-Teknis-Daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2008 /No. 5 , LL 113 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, perlu dilakukan penataan dan penyesuian kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dibidang pengawasan, perencanaan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik maka organisasi dan tata kerla Inspektorat, Bappeda serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan, dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Provinsi 4. Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah 5. Kelompok Jabatan Fungsional 6. Unit Pelaksana Teknis Badan 7. Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian Dalam Jabatan 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008.
24

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.04 Tahun 2008.pdf

Pembentukan-Organisasi-Tata-Kerja-Dinas

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2008 /No. 4 , LL 67 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nonror 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 20 Tahun 2004; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 1 Tahun 2008; Perda Nomor 3 Tahun 2007; Perda Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Provinisi 4. Susunan Oragnisasi Dinas 5. Kelompok Jabatan Fungsional 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah 7. Tata Kerja 8. Kepangkatan, Pengangkatan, Esselonisasi dan Pemberhentian dalam Jabatan 9. Ketentuan Peralihan 10. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2008.
23

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Diubah dengan

PERDA Prov. Sulawesi Tenggara No. 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.03 Tahun 2008.pdf

Organisasi-Tata-Kerja-Sekretariat-Daerah-Provinsi-Sekretariat-DPRD

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga porlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ba.hwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1874; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 38 tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; Perda Nomor Tahun 2008
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Pembentukan 3. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 4. Staf Ahli 5. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN DAN STRUKTURAL ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD 6. Kelompok Jabatan Fungsional 7. Tata Kerja 8. Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi dan Pemberhentian Dalam Jabatan

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2008.pdf

Urusan-Pemerintahan

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2008 /No. 2 , LL 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan kepada masyarakat, maka urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, perlu di implementasikan secara konsisten, demokratis dan bertangungjawab sesuai dengan Jiwa dan semangat Otonomi Daerah. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa, Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum 2. Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 3. Ketentuan Peralihan 4. Ketentua Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2008.
4

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Protokoler

Download file:

PERDA NO 11 TAHUN 2007.pdf

PERUBAHAN

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang telah beberapa kali diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
8 hal

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT