Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 971 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 7 Tahun 2014

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab.Gunungkidul No....un Anggaran 2013.pdf

pertanggungjawaban-apbd

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2014/NO.7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2013;
Materi Pokok: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 6 Tahun 2014

Pencabutan Perda Kab. Gunungkidul No. 18 Tahun 2010 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Gunungkidul No. 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Download file:

Perda Kab.Gunungkidul No....ta Catatan Sipil.pdf

RETRIBUSI-PENGGANTIAN-BIAYA-CETAK

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2014/NO.6

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencabutan Perda Kab. Gunungkidul No. 18 Tahun 2010 ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusibahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013;
Materi Pokok: MEncabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran: 1 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2014

Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 3 Tahun 2023 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi

Download file:

Perda Kab.Gunungkidul No.... Jasa Konstruksi.pdf

PERIZINAN-USAHA-JASA-KONSTRUKSI

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2014/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Indonesia Nomor 5339); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 14/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2011; Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Iujk Dan Tdup; Pejabat Yang Berwenang Memberikan Iujk Atau Tdup; Penyelenggaraan Perizinan Iujk Dan Tdup; Hak Dan Kewajiban; Pelaporan; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Sistem Informasi; Ketentuan Peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman : 33 HLM; Penjelasan: 8 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 4 Tahun 2014

Pembentukan Produk Hukum Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Download file:

Perda Kab.Gunungkidul No....roduk Hukum Desa.pdf

PRODUK-HUKUM-DESA

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2014/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Produk Hukum Desa

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan tertib, maka pelaksanaannya perlu diatur dalam produk hukum desa; bahwa agar dalam penyusunan produk hukum desa memenuhi kaidah-kaidah hukum, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum perlu memberikan pedoman pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Asas Pembentukan; Jenis Peraturan dan materi Muatan; Jenis Peraturan dan materi Muatan; Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; Peraturan Kepala Desa; Pengundangan; Pembinaan dan Pengawasan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa;
Jumlah Halaman: 16 HLM; Penjelasan: 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 3 Tahun 2014

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025;

Download file:

Perda Kab.Gunungkidul No.... Tahun 2014-2025.pdf

PEMBANGUNAN-KEPARIWISATAAN

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisatan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Pembangunan Kepariwisataan Daerah; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata daerah; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata; Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata; Pelaksanaan dan Pengendalian;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 42 HLM; Penjelasan: 14 HLM; Lampiran: 1 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2014

Usaha Pertambangan Mineral

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Download file:

Perda Kabupaten Gunungkid...ambangan Mineral.pdf

USAHA-PERTAMBANGAN-MINERAL

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2014/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Usaha Pertambangan Mineral

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa mineral merupakan sumber daya alam tidak terbarukan pengusahaan pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dengan tetap mengingat asas pemanfaatan dan pelestarian perlu pengaturan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011;
Materi Pokok: Asas dan Tujuan; Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral; Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan; Izin Pertambangan rakyat; Izin Penggunaan Bahan Peledak; Penciutan Wilayah IUP; Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Berakhirnya Perizinan IUP dan IPR; Usaha Jasa Pertambangan; Penggunaan Tanah Untuk kegiatan Usaha Pertambangan; Peningkatan Nilai tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral; Pendapatan Negara dan Daerah; Tata Cara Penyampaian Laporan; Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat di Sekitar Wilayah Usaha Pertambangan; Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Penelitian dan pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan; Reklamasi dan Pascatambang; Jaminan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 79 HLM; Penjelasan: 18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 1 Tahun 2014

Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

Abstrak

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Mencabut

PERDA Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta

Download file:

Perda Kab.Gunungkidul No....Tenaga Kesehatan.pdf

Perizinan

2014

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kesehatan perlu disusun kebijakan perizinan penyelenggaraan fasilitas dan tenaga kesehatan; bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perizinan fasilitas dan tenaga kesehatan perlu disusun pengaturannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/Per/IX/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/ 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Maksud dan Tujuan; Perizinan; Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Izin Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik;Izin Tenaga Kesehatan; Sistem dan Prosedur; Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana; Ketentuan peralihan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
MEncabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta;
Jumlah Halaman: 38 HLM; Penjelasan: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 18 Tahun 2013

Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Dinas Kesehatan

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No... Dinas Kesehatan.pdf

RETRIBUSI-PELAYANAN-PENDIDIKAN

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 18, LD.2013/NO.18

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan Pada Dinas Kesehatan

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa dengan berkembangnya pelayanan kepada masyarakat, terdapat beberapa jenis pelayanan yang dapat dipungut Retribusi Jasa Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; untuk memberikan landasan hukum pemungutan retribusi penyelenggaraan pelayanan pendidikan agar lebih berdaya guna, dengan tujuan pengelolaan secara tertib sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Dan Pembatalan; Kedaluwarsa Penagihan; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 21 HLM; Penjelasan: 6 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2013

Perubahan Atas Perda Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 ttg Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
PERDA Kab. Gunungkidul No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mengubah sebagian

PERDA Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...si dan Olah Raga.pdf

RETRIBUSI

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 17, LD.2013/NO.17

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Perda Kab. Gunungkidul No. 6 Tahun 2012 ttg Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012; bahwa dalam perjalanannya terdapat potensi daya tarik wisata yang semakin berkembang yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah; bahwa untuk menambah obyek retribusi tempat rekreasi dan olah raga perlu mengubah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
Jumlah Halaman: 7 HLM; Penjelasan: 1 HLM; Lampiran: 2 HLM;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 14 Tahun 2013

Perubahan Atas Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2008 ttg Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Gunungkidul No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan btk bdn hukum dari PD BPR Bank Daerah GK menjadi PT BPR Bank Daerah GK (Perseroda)

Mengubah

PERDA Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul

Download file:

Perda Kab. Gunungkidul No...erah Gunungkidul.pdf

PERUSAHAAN-DAERAH

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2013/NO.14

Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Atas Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2008 ttg Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul; bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Daerah Gunungkidul dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
Materi Pokok: MEngubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul
Jumlah Halaman: 17 HLM; Penjelasan: 3 HLM

First
Previous
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT