Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2014

Usaha Pertambangan Mineral

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Asas dan Tujuan; Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral; Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan; Izin Pertambangan rakyat; Izin Penggunaan Bahan Peledak; Penciutan Wilayah IUP; Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Berakhirnya Perizinan IUP dan IPR; Usaha Jasa Pertambangan; Penggunaan Tanah Untuk kegiatan Usaha Pertambangan; Peningkatan Nilai tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral; Pendapatan Negara dan Daerah; Tata Cara Penyampaian Laporan; Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat di Sekitar Wilayah Usaha Pertambangan; Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Penelitian dan pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan; Reklamasi dan Pascatambang; Jaminan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Usaha Pertambangan Mineral

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunungkidul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Wonosari

Tanggal Penetapan

23 Juni 2014

Tanggal Pengundangan

23 Juni 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2014/NO.2

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Bidang

Halaman ini telah diakses 1669 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2014 ttg Usaha Pertambangan Mineral.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

USAHA-PERTAMBANGAN-MINERAL
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Pertambangan Mineral
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa mineral merupakan sumber daya alam tidak terbarukan pengusahaan pertambangan mineral mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan; bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan mineral dengan tetap mengingat asas pemanfaatan dan pelestarian perlu pengaturan; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011; Materi Pokok: Asas dan Tujuan; Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral; Usaha Pertambangan; Izin Usaha Pertambangan; Izin Pertambangan rakyat; Izin Penggunaan Bahan Peledak; Penciutan Wilayah IUP; Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; Berakhirnya Perizinan IUP dan IPR; Usaha Jasa Pertambangan; Penggunaan Tanah Untuk kegiatan Usaha Pertambangan; Peningkatan Nilai tambah, Pengolahan dan Pemurnian Mineral; Pendapatan Negara dan Daerah; Tata Cara Penyampaian Laporan; Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat di Sekitar Wilayah Usaha Pertambangan; Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat; Penelitian dan pengembangan Serta Pendidikan dan Pelatihan; Reklamasi dan Pascatambang; Jaminan; Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 79 HLM; Penjelasan: 18 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521