Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa guna ketertiban penyelenggaraan pengelolaan keuangan
Desa perlu disusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, APBDesa, pengelolaan APBDesa, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2011 dicabut.
132 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021
PERBUP Kab. Karanganyar No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan NonBerusaha, dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang
cepat, mudah, rerintegrasi, transparan, efisien, efektif,
dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonbcrusaha, dan
Nonperizinan pada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Saru Pintu; bahwa berdasarkan ketenruan Pasal 5 ayat (1) Pe.raruran
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 teotang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada
Kepala DPMPTSP; bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16
Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan
di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi
dengan dinaroika perkembangan peraturan perundang
undangan sehlngga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan, tim teknis, rekomendasi teknis, pelayanan secara elektronik, penandatanganan dokumen perizinan nonberusaha dan nonperizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 dicabut.
282 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2015
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA - KEDUDUKAN KEUANGAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2015/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya ~ Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar ' Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa,
serta untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, maka perlu diatur pedoman
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghasilan dan penerimaan lain yang sah bagi kepala desa dan perangkat desa, tanah bengkok kepala desa dan perangkat desa, penghasilan dan penerimaan lain yang sah bagi
pembantu kepala urusan, tunjangan sekretaris desa PNS, kompensasi sekretaris desa yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 73 Tahun 2014 dicabut.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan telah undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa, maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015;
Peraturan bupati ini mengatur tentang perencanaan pembangunan desa, penyusunan RPJM desa, penyusunan RKP desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
94 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2009
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2009/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; beraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2009.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2017
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR, IZIN PENGGUNAAN GELAR, IZIN PENGGUNAAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2017/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib dibidang administrasi dan terarahnya upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur sesuai dengan tugas, fungsi, formasi, dan kualitas pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Izin Penggunaan Gelar, Izin Penggunaan Ijazah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 T ahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang pedoman pemberian tugas belajar, izin belajar, surat keterangan belajar, izin penggunaan gelar, izin penggunaan ijazah dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 87 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Dana
Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, prinsip-prinsip pengelolaan ADD, tata cara pembagian, penggunaan ADD, mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, kelembagaan pengelola alokasi dana desa, pertanggungjawaban dan laporan ADD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 72 Tahun 2014 dicabut.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 87 Tahun 2016
PERBUP Kab. Karanganyar No. 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, perlu segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah baru; bahwa untuk maksud tersebut, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah; bahwa b e rd a s a r k an pertimbangan h u r u f a dan
h u r u f b maka perlu menetapkan P e r at u r a n Bupati
ten t a n g Perubahan a t a s Pe r at u r a n Bupati
Karanganyar Nomor 46 T ahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2016 diubah.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 87 Tahun 2009
PEMBERIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PETUGAS PEMUNGUT
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 87, BD.2009/No.87
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Petugas Pemungut Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan dan
pelaksanaan penerimaan/pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Karanganyar, maka perlu
diberikan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
kepada Petugas Pemungut; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/KMK.04/2000; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 34/PMK.03/2005;
Peraturan bupati (perbup) tentang pemberian biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (pbb) kepada petugas pemungut kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2009.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka .meningkatkan kualitas pelayanan perizman berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizman serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui · peningkatan investasi, perlu adanya sistem pelayanan izin yang cepat, efisien, dan terpadu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan di daerah sesuai dengan Peraturan Bupati · Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu disusun standar operasional prosedur; bahwa ·berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang jenis pelayanan dan SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
72 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
