Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan, tim teknis, rekomendasi teknis, pelayanan secara elektronik, penandatanganan dokumen perizinan nonberusaha dan nonperizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan, pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karanganyar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Karanganyar

Tanggal Penetapan

08 November 2021

Tanggal Pengundangan

08 November 2021

Tanggal Berlaku

08 November 2021

Sumber

BD.2021/No. 85

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 151 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP-NO-85-TH-2021.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Karanganyar No. 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan NonBerusaha, dan NonPerizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mencabut :

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019

PERIZINAN - PENDELEGASIAN WEWENANG
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2021/No. 85
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, rerintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu adanya pengelolaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonbcrusaha, dan Nonperizinan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Saru Pintu; bahwa berdasarkan ketenruan Pasal 5 ayat (1) Pe.raruran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 teotang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP; bahwa Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sudah tidak sesuai lagi dengan dinaroika perkembangan peraturan perundang undangan sehlngga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian kewenangan, tim teknis, rekomendasi teknis, pelayanan secara elektronik, penandatanganan dokumen perizinan nonberusaha dan nonperizinan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 dicabut. 282 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT