Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan
kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan Perangkat Desa di Kabupaten Karanganyar, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa perlu diubah kembali
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2019;Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 77 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua atas Perbup karanganyar No 77 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah,Ketentuan Pasal 3 diubah,Ketentuan Pasal 4 dihapus,Ketentuan Pasal 5 diubah,Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah,Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah,Ketentuan Pasal 13 diubah,Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f, serta ayat (7) Pasal 14 diubah,Ketentuan Pasal 23 diubah,Ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah,Ketentuan Pasal 36 diubah,Ketentuan ayat (3) Pasal 38 dihapus,Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 48 diubah,Ketentuan Pasal 112 diubah,Ketentuan Lampiran huruf A dan huruf B dihapus, huruf E, huruf F, dan huruf G, huruf H, huruf I, huruf J, huruf K, huruf L, huruf N, huruf O, huruf P, huruf Q, huruf R, huruf S, huruf T, huruf U, huruf V, huruf W, huruf X, huruf Y, huruf Z, huruf AA, huruf BB, huruf CC, huruf DD, huruf EE diubah
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
ABSTRAK:
a.bahwa guna meningkatkan pemberdayaan dan peran
serta masyarakat dalam Pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan, perlu wadah dalam bentuk
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
b. bahwa dalam rangka pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan, diperlukan pedoman
pengaturannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga
Kemasyarakatan Kelurahan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Tata Cara Pembentukan; Pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Masa Bakti; Hubungan Kerja; pembinaan dan Pengawasan; Sumber Dana; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2015
BARANG MILIK DAERAH - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2015/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan,
Jembatan, Irigasi, dan Jaringan
ABSTRAK:
bahwa ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang; bahwa untuk memperoleh data Barang Milik Daerah yang benar, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan khususnya terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan, serta untuk menyusun Buku Inventaris Unit Pengurus Barang dan Buku Inventaris Induk, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang
Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, dan Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah terhadap Kartu Inventaris Barang Tanah, Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan, Kartu Inventaris Barang Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan;
UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 27 tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 64 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No 14 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No 13 Tahun 2014; Perbup Karanganyar No 84 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan asas, ruang lingkup, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2015.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2016
APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Karanganyar No. 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PERBUP Kab. Karanganyar No. 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dipandang perlu untuk mengatur kembali pedoman
pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Uridang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2016.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2014 dicabut.
44 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahJabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati
URAIAN TUGAS JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT, KECAMATAN DAN STAF AHLI BUPATI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2017/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, maka perlu mengubah uraian tugas
jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2008
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KARANGANYAR
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, BD.2008/No.55
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan fasilitas telekomunikasi yang semakin meningkat, mendorong terjadinya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi; bahwa guna menjamin keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, estetika ruang, dan wilayah, maka perlu dilakukan penataan dan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi; bahwa dengan semakin banyaknya permohonan dari penyelenggara telekomunikasi baru, dan perluasan cakupan dari penyelenggara telekomunikasi lama maka perlu pembatasan jumlah menara telekomunikasi dengan cara pengaturan pembangunan menara telekomunikasi bagi penyelenggara telekomunikasi; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat ll Karanganyar Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 448 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang pembangunan dan penataan menara telekomunikasi di kabupaten karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2008.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 55 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan perlu disusun kebijakan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karanganyar Tahun 2012. Uraian Kebijakan Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pola Tarif 'Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perhitungan tarif dasar, perhitungan jasa pelayanan, perhitungan jasa pelayanan penunjang lain-lain, tata cara pembayaran, penagihan biaya pelayanan, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pelayanan, kadaluwarsa dan penghapusan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2017
URAIAN TUGAS JABATAN PENGAWAS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2017/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Organisasi
Perangkat Daerah perlu adanya uraian tugas jabatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan-Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 98 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2017; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uraian Tugas Jabatan Pengawas pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 56 Tahun 2014
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BD.2014/No.56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Karangnyar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi, nilai
tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat,
perlu dilakukan upaya Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Teknologi Tepat Guna (TTG); bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten
Karanganyar;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran, prinsip, mekanisme, lembaga pelayanan TTG, pembinaan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2014.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
