Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 728 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Kesehatan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 77 TAHUN 2022.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KLINIK PRATAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 77, BD.2022/NO.77, LL. PROV. KALBAR: 10 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Klinik Pratama Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 113 .Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Pembentukan dan Wilayah Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
10 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 187 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 169 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pergub Prov Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 76 TAHUN 2022.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PANTI SOSIAL REHABILITASI LANJUT USIA DAN REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS MULIA DHARMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD.2022/NO.76, LL. PROV. KALBAR: 13 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 146 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2021 telah ditetapkan Pembentu kan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia Mulia Dharma Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubcmur Nomor t 16 Tahun 2021
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Pembentukan dan Wilayah Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi, Kepegawaian, Tata Kerja dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2022.
12 Halaman dan 1 Lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 74 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Kesehatan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 189 Tahun 2021 tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 74 TAHUN 2022.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 74, BD.2022/NO.74, LL. PROV. KALBAR: 12 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelayanan laboratorium Kesehatan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan, perlu penyesuaian terhadap pedoman pelaksanaannya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan Dan Wilayah Kerja; BAB III Kedudukan; BAB IV Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; BAB V Kepegawaian; BAB VI Tata Kerja dan Pelaporan; BAB VII Pendanaan; BAB VIII Ketentuan Lain-Lain; BAB IX Ketentuan Peralihan; BAB X Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
11 Halaman dan 1 Lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan, Sungai dan Penyeberangan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan, Sungai dan Penyeberangan

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 73 TAHUN 2022.pdf

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 73, BD.2022/NO.73, LL. PROV. KALBAR: 7 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan, Sungai dan Penyeberangan

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan, Sungai dan Penyeberangan sudah tidak memenuhi keselarasan materi muatan dan sistematika penyusunan peraturan perundang undangan sehingga perlu dicabut:
Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Gubemur Nomor 123 Tahun 2021
Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Jalan, Sungai dan Penyeberangan
3 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 72 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 72 TAHUN 2022.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DI PROVINI KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 72, BD.2022/NO.72, LL. PROV. KALBAR: 5 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (la) Peraturan Daerah Nomor Nomor 8 Tahun 2010 ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peru bah an Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, menyebutkan bahwa Oubemur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada saat tertentu
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tnhun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pemberian Pembebasan; BAB III Waktu dan Tempat Pelayanan; BAB IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pengembangan Kompetensi Jalur Pendidikan Melalui Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian ljin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 71 TAHUN 2022.pdf

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BD.2022/NO.71, LL. PROV. KALBAR: 19 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jalur Pendidikan Melalui Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan Pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat berbasis kompetensi, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tuhun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Gubemur Nomor 128 Tahun 2019
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Perencanaan Tugas Belajar; BAB III jenis, Jenjang, Program dan Jangka Waktu; BAB IV Persyaratan; BAB V Prosedur dan Tata Cara; BAB VI Kewenangan; BAB VII Hak dan Kewajiban; BAB VIII Pembatalan, Pemberhentian dan Pengakhiran; BAB IX Sanksi; BAB X Monitoring dan Evaluasi; BAB XI Sistem Informasi Tugas Belajar; BAB XII Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
19 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 139 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 68 TAHUN 2022.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 139 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD.2022/NO.68, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kebakaran, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan tugas serta fungsi di Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang:-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah OIIIOT 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2021
Pasal I (Ketentuan Pasal 15 diubah; Ketentuan Pasal 16 diubah); Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 66 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 66 TAHUN 2022.pdf

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2022/NO.66, LL. PROV. KALBAR: 4 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya pemberian keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bennotor di masa pandemi Covid-19 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea 8alik ama Kendaraan Bermotor Kedua Serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2022; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tnhun 2020; Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 135 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2022
Pasal I (Ketentuan Pasal 4 diubah; Ketentuan Pasal 7 diubah); Pasal II Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Smart E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 58 TAHUN 2022.pdf

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERBASIS SMART E-PROCUREMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 58, BD.2022/NO.58, LL. PROV. KALBAR: 12 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berbasis Smart E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pengadaan barang/jasa agar terbangunnya kesadaran (awareness) bagi PA/KPA/PPK pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang meliputi tahapan perencanaan pengadaan, tahapan persiapan pengadaan, tahapan persiapan pernilihan, tahapan proses pemilihan dan monitoring pelaporan dari basil pelaksanaan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan, maka perlu membangun tools sebagai tolak ukur capaian kinerja dalam suatu kebijakan Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berbasis Smart E-Procurement
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubemur Nomor 110 Tahun 2021
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tuoas, Fungsi, Tata Kelola, Kedudukan dan Personel UKPBJ; BAB III Honorarium Personel UKPBJ; BAB IV Smart E-Procurment; BAB V Tata Pelaksanaan Asistensi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Penerapan Sistem Informasi; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022.
12 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuagan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggung jawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pemerintah Daerah Lainnya

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 73 Tahun 2021 tentang TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 200 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGAJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 155 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Download file:

PERGUB KALBAR NOMOR 57 TAHUN 2022.pdf

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUAGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

2022

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 57, BD.2022/NO.57, LL. PROV. KALBAR: 7 HAL

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuagan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan, Sungai dan Penyeberangan sudah tidak memenuhi keselarasan materi muatan dan sistematika penyusunan peraturan perundang undangan sehingga perlu dicabut
Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Gubemur Nomor 123 Tahun 2021
Pasal 1 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 46 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2022.
3 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT