Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan dan pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 19 Perbub Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mewujudkan pelaksanaan E-Government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 36 Tahun 1999, UU No. 37 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2006, UU No.1 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.52 Tahun 2000, PP No. 61 Tahun 2010, PP No.82 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.9 Tahun 2014, Perda No.12 Tahun 2016, Permenkominfo No.28 Tahun 2006, Permendagri no.35 tahun 2010, Permenpan No.6 Tahun 2014, Inpres No.6 Tahun 2001, Inpres No.3 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Pelaksanaan dan Pengembangan E-Govermnet dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan E-Government, Infrastruktur Jaringan Komputer, Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi, Pengaturan Data dan Informasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Keamanan Informasi, Pembiayaan, Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga, Pemeliharaan dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
16
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 5 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 320 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawbaan Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dasar Hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.18 tahun 1997 sebaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.37 Tahun 2005; PP No.23 Tahun 2005; PP No.71 Tahun 2010; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.21 Tahun 2001; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.10 Tahun 2013; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.07 Tahun 2014.
Dalam PERDA ini diatur megenai Pertanggunngjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 5 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kantor Pengelola Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan Dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 14 April 2008 tentang Penetapan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan UPT Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Untuk percepatan pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir perlu membentuk KantorPengelola Kota Terpadu Mandiri Transmigrasi Kawasan Sungai Rambutan dan Parit Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.
Dasar Hukum: UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 15 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 Tahun 2005; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2005; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 Tahun 2008.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Pembentukan Dan Letak Wilayah; Tugas Pokok Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tujuan Dan Sasaran; Ruang Lingkup Wilayah; Sumber Dana; dan Prinsip Dasar Pengelolaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kab OI Thn 2018 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Retribusi Pengelolaan Balai Benih Lokal
ABSTRAK:
Bahwa guna meningkatkan pendapatan petani pembudidaya ikan dan konservasi sumberdaya perikanan diperairan umum diperlukan : benih, calon induk, induk ikan unggul dan murni, yang pengadaannya dilakukan oleh Balai benih Ikan Lokal Dinas Perikanan. Pengadaan tersebut dilaksanakan dalam upaya alih teknologi budidaya perikanan serta ditujukan untuk menjaga mutu genetika serta ketersediaan benih, calon induk dan induk ikan yang digunakan petani pembudidaya untuk kegiatan usahanya, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.23 Tahun 1997,UU No. 37 Tahun 2003, UU No.31 Tahun 2004, UU no.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP no.58 Tahun 2005, Perda No.12 Tahun 2016, Perda No.28 Tahun 2017 dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi No.01 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Retribusi Pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Penjualan dan Harga Produksi, Obyek Pengelolaan, Sistem Pengelolaan, Pembiayaan, Golongan Retribusi, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penundaan Pembayaran, Penagihan, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa, Insentif Pemungutan, Sanksi Administrasi, Penyidikan, ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir No. 6 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Penyelenggaraan Perizinan Reklame dalam Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Perda No.21 Tahun 2011, perlu ditindaklanjuti.
Dasar Hukum: UU No.37 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.6 Tahun 2011; Perda Kabupaten Ogan Ilir No.21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Ogan ilir No.25 Tahun 2011.
Dala Peraturan Bupati ini diatur mengenai Ketentuan Prizinan Reklame; Mekanisme dan Persyaratan; Larangan, Penertiban dan Sanksi; serta Tarif dan Golongan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, harus diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan tenaga medis dan non medis serta biaya operasional rumah sakit secara terencana dan teringerasi. Untuk melaksanakan hal tersebut, salah satu allernatif dengan mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 19 Tahun 201 1 tentang Retribusi Jasa Umum. Sebagai tindak lanjut perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 19 Tahun 201 1 tentang Retribusi Jasa Umum adalah untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit ditindaklanjuti dengan ditertibkan Keputusan Bupati Ogan llir Nomor 414/KEP/DINKES/2015 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ogan llir. Untuk itu perlu menetapkan peraturan daerah ini.
Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan tarif pelayanan kesehatan di Rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
Merubah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
3 hlm, Lampiran : 36 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2020
PERDA Kab. Ogan Ilir No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir Pasal 11 sampai Pasal 14
Pasal 11 sampai Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor
188.342/2177/II/2020 tentang Penataan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2348/VII/2019 tanggal 16 September 2019 telah disetujui Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik type A dengan 4 (empat) bidang. Untuk itu perlu menetapkan perda ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2019; PERDA No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 2 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pasal 11 sampai Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Ketentuan Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbangpol ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
5 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2022
TATA CARA - PEMBAGIAN DAN PENETAPAN - RINCIAN Dana Desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2022/No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta un 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Angga an Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2022
1. Undang- Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Selatan dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang- ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubunga Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerint Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Penetapan Rincian Dana Desa, penyaluran Dana Desa, Penatausahaan, Pertanggungjawab, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah, Penggunaan Dana Desa, Pemantauan dan Evaluasi, Sanksi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021
24 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 6 Tahun 2017
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH-HAK KEUANGAN-hak ADMINISTRATIF
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah di Kabupaten Ogan llir. Diatur mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
Mencabut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan llir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Perturan Daerah Kabupaten Ogan llir Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ogan llir sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
16 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
ABSTRAK:
Hutan merupakan kekayaan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestarian fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Pembakaran hutan mengakibatkan kerusakan hutan yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, merugikan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, serta mengancam keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya; Untuk mencegah dan menanggulangi pembakaran hutan, menertibkan tindakan pelaku pembakaran hutan, dan memulihkan kerusakan hutan, maka perlu dilakukan upaya pengendalian pembakaran hutan agar terwujud pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang baik dan sehat; Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Pengendalian Pembakaran Hutan dan Lahan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 5 Tahun 1990; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 19 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 54 Tahun 2000; PP Nomor 4 Tahun 2001; PP Nomor 45 Tahun 2004; PP Nomor 69 Tahun 1996; PP Nomor 21 Tahun 2001; PP Nomor 6 Tahun 2007; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengendalian Pembakaran Hutan dan Lahan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penanggulangan dan pemulihan kebakaran hutan dan lahan; wewenang pembinaan dan pengawasan pelaku pembakaran hutan dan lahan; ganti rugi dan sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; serta ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2013.
Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai hal-hal teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
