Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: UU Nomor 23 Tahun 1992; UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 1997; UU Nomor 37 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/196 dan Nomor 17 Tahun 1996; Perda Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam menetapkan tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; saat retribusi terhutang; surat pendaftaran; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; sanksi administrasi; tata cara pembayaran dan penggunaan; tata cara penagihan; keberatan; pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; kadaluarsa penagihan; ketentuan pidana; serta penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
12 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 41 Tahun 2023 tentang Pemberian Subsidi Tarif Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan Tahun Anggaran 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 23, BD.2024/NO.23, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Subsidi Tarif Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Kabupaten harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta guna meningkatkan pelayanan yang baik pada masyarakat dalam menerima air bersih diperlukan sarana dan prasarana serta biaya produksi yang
memadai yang berasal dari salah satu sumber pendapatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yaitu tarif;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang- Undang No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pemberian Subsidi Tarif kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Subsidi adalah pemberian bantuan tanpa kewajiban atau tanggung jawab untuk mengembalikan bantuan terse but. Subsidi tarif air minum adalah alokasi anggaran yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada PERUMDA atas selisih perhitungan tarif air dan harga produksi sehingga harga jual (tari:f) yang berlaku belum dapat menutupi biaya operasional secara penuh (full cost recovery). Diatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pemberian Subsidi; Subsidi Tarif; Biaya Operasional; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 41 Tahun 2023 tentang Pemberian Subsidi Tarif Pemerintah Kab. Ogan Ilir Tahun Anggaran 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD.2024/NO.22, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan.
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, tertib administrasi dan transparansi serta untuk menjamin keberlangsungan pelayanan perlu dilakukan perhitungan dan penetapan tarif pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, perhitungan dan penetapan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan, tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ogan dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDA yang wajib dibayar oleh Pelanggan. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Dasar Kebijakan Penetapan Tarif; Penghitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar; Pendapatan dan Tarif; Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD.2024/NO.20, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, an tar jenis belanja, an tar objek belanja, dan/ atau antar rincian objek belanja serta berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h, Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 10 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 11 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 57 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No 25 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 464 Tahun 2023; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 464 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 46 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023; Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 126/KPTS/BPKAD/2024.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2024.
Mengubah Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendap
atan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD.2024/NO.19, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja serta berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, huruf D Pergeseran Anggaran, poin h, Pada kondisi tertentu pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 10 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 11 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 57 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 13 Tahun 2023; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No 14 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No 145 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No 146 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No 168 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No 25 Tahun 2024; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 46 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Mengubah Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD.2024/NO.18 Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 294 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa serta dana desa harus dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel agar dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023; Peraturan Presiden No 76 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No 145 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Rincian Penggunaan Dana Desa; Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa; Publikasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 4 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2024
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Ogan Ilir No. 16 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepegwaian-tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2024/No.13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.37 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2024; Peraturan Daerah No 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:gaji pokok; tunjangan keluarga; tunjangan pangan; tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD setelah mendapat Persetujuan Menteri; bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf dan huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 20 Tahun 2023; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 94 Tahun 2021; Perpres No 95 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permen PAN & RB No 7 Tahun 2022; Permen PAN & RB No 39 Tahun 2013; Perbup No 86 Tahun 2022; Perbup No 13 Tahun 2023.
Dalam Peraturan ini Diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, antara lain mengenai kriteria TPP, tugas dan peran ASN, listing, status nonaktif pegawai di sistem, penetapan besaran TPP, pengurangan TPP, metode penghitungan komponen TPP,
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2024.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
14 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD.2024/NO.2, Pemerintah Daerah Kab. Ogan Ilir
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok dan menstabilkan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan subsidi pasar murah serta dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tertib administrasi subsidi pasar murah sebagaimana dimaksud, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 37 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 71 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 8 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Perindustrian No 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau kerjasama Pemerintah Kabupaten dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan secara insidentil. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten untuk produsen, distributor dan/ a tau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen. Operasi Pasar Murah adalah operasi bahan kebutuhan pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi serta memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi clan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Pelaksanaan Subsidi Bahan Kebutuhan Pokok; Komoditas; Sumber Dana dan Alokasi Subsidi; Penetapan Harga, Besaran Subsidi dan Kupon; Persyaratan dan Tugas Penyedia Barang; Pelaksanaan Subsidi Pasar Murah; Penatausahaan; Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Mencabut Peraturan Bupati No 59 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Subsidi Pasar Murah.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Perbup Kab. Ogan Ilir No. 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan/atau antar rincian objek belanja dan surat Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika, Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Ogan Ilir, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Camat Indralaya, Camat Sungai Pinang, Camat Pemulutan tentang Permohonan Pergeseran Anggaran Tahun 2023, perlu adanya penyesuaian anggaran.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 17 Tahun 2003; UU No 37 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 10 Tahun 2024; Peraturan Presiden No 11 Tahun 2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 8 Tahun 2023; Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
Mengubah Peraturan Bupati No 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
