Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Program Akselarasi Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka terwujudnya Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka Proyek Perubahan Program Akselerasi Pelayanan Perizinan (One Hour Service) Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Permen PAN No. 12 Tahun 2009; Permen PANRB No. 35 Tahun 2012; Permen PANRB No. 38 Tahun 2012; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Permen PANRB No. 16 Tahun 2014; Permen PAN No. 118/KEP.M.PAN/7/2003; Kepmen PAN No. 26/KEP/M.PAN/2/2004; Kepmen PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2006; Perda Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2013; Perwali Banjarbaru No. 40 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Program Akselerasi Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru yang terdiri atas 7 Bab.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 31 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Banjarbaru
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya RSUD Kota Banjarbaru menjadi BLUD, perlu pengaturan tarif terhadap pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Banjarbaru. Pengaturan Tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimaksudkan untuk memenuhi sistem pembiayaan yang memadai serta untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat pada RSUD Kota Banjarbaru sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Kepmenkes No. 582 Tahun 1997; Kepmenkes Nomor 1165/Menkes/SK/X/2007; Peraturan Walikota Banjarbaru No. 38 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada BLUD RSUD Kota Banjarbaru yang terdiri atas 11 Bab dan 17 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 30 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Praturan Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Tarif Angkutan Diwilayah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang di Kota Banjarbaru dengan mobil angkutan umum perlu dilakukan penyesuaian pada harga jenis bahan bakar tertentu yang berlaku saat ini. Dalam rangka memberikan keadilan kepada pengusaha angkutan dan masyarakat perlu dilakukan penetapan tarif angkutan di Wilayah Kota Banjarbaru.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 74 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permen ESDM No. 39 Tahun 2015; Permenhub No. PM 36 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Di Wilayah Kota Banjarbaru dengan perubahannya adalah diantara Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 4A dan Pasal 5A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 29 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Tanah Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (lima) Hektar Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dikota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka evaluasi serta adanya perubahan ketentuan untuk penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengadaan Tanah yang Luasnya Tidak Lebih dari 5 (lima) Hektar bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Banjarbaru.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perpres No. 71 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 72 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PMK No. 13/PMK.02/2013; Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007; Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011; Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2015 yang mengubah Pasal 1, Pasal 10 dan Pasal 11.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 28 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tinggkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu diatur tata cara pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Puskesmas di wilayah Kota Banjarbaru dalam suatu Peraturan Walikota.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 12 Tahun 2013; Perpres No. 32 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013; PMK No. 206/PMK.02/2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Permenkes No. 21 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri atas 13 Bab dan 17 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 27 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Pemakaman Di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemakaman dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih produktif dan efisien dari aspek keagamaam dan sosial budaya dalam penyediaan fasilitas taman pemakaman umum milik Pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam rangka mengoptimalkan penyediaan fasilitas taman pemakaman umum dengan memperhatikan aspek keteraturan, keindahan dan konstribusi bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1987; UU No. 79 Tahun 2005; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2008; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2009.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pelayanan Pemakaman Di Taman Pemakaman Umum Pemerintah Kota Banjarbaru yang terdiri atas 11 Bab dan 18 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 26 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Santunan Kepada Penduduk Kota Banjarbaru Yang Meninggal Dunia
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dimana perlunya menerbitkan kutipan Akta Kematian bagi Penduduk yang telah meninggal dunia sehingga perlu dilakukan perubahan atas persyaratan untuk pengajuan permintaan bantuan santunan kematian.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2007.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan pada Pasal 1 dan Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 25 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Kota Banjarbaru TA 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka menanggulangi kemiskinan serta mendorong pertumbuhan daya beli masyarakat khususnya berkaitan dengan kerawanan pangan masyarakat miskin serta untuk mendukung Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin), maka Pemerintah Kota Banjarbaru telah mengalokasikan belanja subsidi kepada Perum Bulog sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016. Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahn beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang Peraturan Pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota. Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016 Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin/Rastra) Tahun 2016 telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-100/Menko/PMK/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pagu Raskin/Rastra Provinsi Tahun 2016.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 15 Tahun 2010; Inpres No. 3 Tahun 2012; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 10 Tahun 2015; Perwali Banjarbaru No. 45 Tahun 2016; KepgubKalsel No. 188.44/034/KUM/2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divis Regional Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Program Beras Untuk Keluarga Miskin Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 yang terdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 23 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Besaran Tarif Retribusi Prmakaian Tanah Pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:
Sehubungan dengan besaran tarif Retribusi Pemakaian Tanah yang dianggap terlalu rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Tarif Retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu disempurnakan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Atas Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Tanah Pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengubah Lampiran Huruf A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 21 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Kontruksi
ABSTRAK:
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang izin usaha jasa konstruksi, perlu menetapkan peraturan walikota tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; Perpres No. 54 Tahun 2010; PermenPU No. 04/PRT/M/2011; PermenPU No. 31/PRT/M/2011; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2015.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi yang terdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
