Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara
maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru; Tata Kerja; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektilitas don optimalisasi
pelaksanaan pelayanan di bidang penanganan bcncana
kebakaran di Kota Banjarbaru perlu melakukan
Pembentukan. Organisasi dan Taut Keiji. Unit Pelaksana
Teknis Pemadam Kebakaran pada Dines Sosial clan
Tenaga Kona Kota Banjarbaru; bahwa berdasarkan pertimbangunsebagaimana
dimaksud dakun huruf a, perlu menempkan dengan
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kcrja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
pada Dines Sosial dun Tenaga Keiji! Kota Banjarbaru.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undung-Undang Homer 32 Tahun 2004; Undang-Undang Humor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Pcraturan Pcmenntah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri natant Negen Republik Indonesia
Namur 57 Tahun 2007; Pcraturan Daerah Kota Banjarbaru Homer 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tabun 2013.
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
pada Dinas Sosial dun Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam .1aratan; Esesloniasasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Arah Kebijakan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya;
Bahwa arah kebijakasan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas juga selaras dengan Visi Kota Banjarbaru “Banjarbaru Maju, Agamis, dan Sejahtera (Banjarbaru Juara)” yang berkaitan dengan urusan pendidikan dijabarkan pada Misi kesatu yaitu “Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia”;
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang menetapakan Pelaksanaan Program Pengerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005; Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013.
Peraturan ini memuat tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dengan sisitematika;
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Sasaran;
Pelaksanaan Dukungan;
Pendampingan Tugas;
Monitoring dan Evaluasi;
Capaian Keberhasilan Dukungan;
Alokasi Anggaran;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2023.
8 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berstandar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar sesuai peraturan perundang-undangan; agar upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan, salah satunya diwujudkan melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Kota
Banjarbaru. berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal, dan Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang memuat: Ketentuan Umum; Organisasi; Jenis SPM; Penerapan dan Pemenuhan SPM; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.
18 hlm; Lampiran 6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Matrik Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dalam rangka
pencapaian Target/Indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) perlu disusun Matrik Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota
Banjarbaru Tahun 2016 – 2021, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru tentang Matrik Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota
Banjarbaru Tahun 2016-2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini memuat Matrik Rencana Aksi
Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota
Banjarbaru Tahun 2016-2021, yang tercantum dalam
Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAPPEDA melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Matrik RAD
TPB, yang dilaksanakan setiap 6
(enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Tim Teknis Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru agar lebih berdayaguna dan
berhasil guna secara optimal. dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala
Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Tim Teknis pada
Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjarbaru: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Tim Teknis Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Dan Tim Teknis Pada Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjarbaru; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
ABSTRAK:
bahwa salah satu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam pengembangan kepariwisataan di daerah, yaitu kelompok Sadar Wisata, terutama dalam terwujudnya pelayanan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi; bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf d dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan kelompok sadar wisata; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan walikota tentang pembinaan Kelompok Sadar Wisata.
UU No 9 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2008; UU No 10 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.04/UM.001/MKP/08; Perda Kota Banjarbaru No 11 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No 07 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Perda Kota Banjarbaru No 7 Tahun 2018; Perda Kota Banjarbaru No 10 Tahun 2016; Perwali Kota Banjarbaru No 61 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pembinaan Kelompok Sadar Wisata, berisi tentang :
1. Ketentuan Umum;
2. Kelompok Sadar Wisata;
3. Pembentukan dan Kepengurusan POKDARWIS;
4. Program Kerja dan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;
5. Pembinaan
6. Pengawasan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Batas Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
Sanwa drngan wink diundangkannyn Peraturan Dacrah Nomor
17 Tahun 2014 [manna Perubahan Kedua Aces Pennumn
Dacron Kota Bannniziru Humor 10 Tuhun 2008 tentang
Pembentukan, Orymnisasi don Into Kerja Sekretariat Dnerith
dan Dcwan Perwakilan Rakyat Darrah Kota Banjarbaru
(Lemtmran Dacron Kota Banjarbaru Tabun 2014 Humor 17),
pettu dilakukan penyesuoian dan perubahan terhadap butas
jumlob uattg persedittan turtuan keno perangkut (Introit Tahun
Anggaran 2015; bahwa berdasarlum pertunbangan sebagaimana dimaksud
daktm huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarbant tentang Perubahun Atas Peraturim Walikom
Banjarbaru Namur I Tabun 2015 tcntatig Batas Junilali Uang
Penniman Bahian Kenn Prrangkat Data), Tahun Anggnran
2015;
Undstng-Undung Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Humor 17 Tabun 2003; Undang-Undung Romer I Tahun 2004; Undang-Undang Humor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Namur 25 Tabun 2004; Undang•Undang Nomor 28 Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005; Pcraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005; PeraturanPemerintah Nomor 58 Tabun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pcmcrunah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010; Peraturan Pemcrintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturun Pernerinuth Nomor 2 Tahun 2012; Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
Peraturan Walikota
Banjarbaru tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2015 tentang Batas Jumlah Uang
Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tahun Anggaran
2015 dengan sitemaika; Pasal I; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Biaya Kerumahtanggaan Wali Kota dan Wakil Wali Kota
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitasi dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Daerah; Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007
Peraturan Walikota Banjarbaru Tentang Biaya Kerumahtanggaan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Besaran Biaya;
3. Pengunaan;
4. Pertanggungjawaban;
5. Pendanaan;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
4 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 34 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Produk-produk Unggulan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan nilai tambah produk serta dapat menjadi simbol dan ciri daerah maka perlu ditentukan produk unggidan daerah;bahwa untuk penetapan produk unggulan daerah adalah produk yang dihasilkan dan dikembangkan secara turun temurun serta berbasis sumber daya lokal serta memiliki peluang usaha yang luas;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Produk-produk Unggulan Kota Banjarbaru dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan dan Ruang Lingkup;Produk Unggulan;Sasaran dan Strategi;Unsur Penunjang;Rencana Aksi Pengembangan Produk Unggulan;Monitoring dan Pembinaan;Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2012.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
