Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Aplikasi Sistem Terpadu Manajemen Jabatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan informasi jabatan untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dibutuhkan aplikasi Sistem Terpadu Manajemen Jabatan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Aplikasi Sistem Terpadu Manajemen Jabatan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Implementasi Aplikasi Sistem Terpadu Manajemen Jabatan, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Tujuan dan Prinsip, 3. Ketentuan Lain-Lain, 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanaan Persampahan / Kebersihan Secara Langsung Ke Tempat Pemrosesan Akhir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli daerah dari sektor refribusi daerah utamanya terkait retribusi pelayanan persampahan /kebersihan ditempat khusus yaitu membuang sampah secara langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir perlu diatur tata cara pengelolaannya; Bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pemungutan refribusi pelayanan persampahan/ kebersihan secara langsung ke Tempat Pemrosesan Akhir sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Refribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan secara langsung ke Tempat Pemrosesan.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2016.
Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Secara Langsung Ke Tempat Pemrosesan Akhir, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyaluran dan Tempat Pembayaran Retribusi, 5. Pelaksanaan Teknis Pelayanan Retribusi, 6. Tata Cara Penagihan Retribusi, 7. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, 8. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi, 9. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, 10. Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, 11. Pembiayaan, 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
14 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelakana Te.knis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam nNegeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peratura Daerah Kata Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Tarif Pelayanan; Penetapan Dan Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan; Jenis Pelayanan Kesehatan; Peserta Program Jaminan Kesehatan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
ABSTRAK:
Bahwa pangan segar dan pangan olahan yang beredar di wilayah kota Banjarbaru harus memenuhi standar keamanan pangan sehingga layak dikonsumsi dan masyarakat terlindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kesehatan. berdasarkan angka 4 Huruf I Lampiran Undang• Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar di Daerah termasuk Pangan Segar Asal Tumbuhan.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengawasan Keamanan dan MutuPangan Segar Asal Tumbuhan
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun1999; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/2/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/ 12/2011; Peraturan Menteri Pendayagunakan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota Banjarbaru Tentang Pengawasan Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Peredaran Dan Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan; Penyediaan Sarana/Tempat Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan; Pengemasan, Penyimpanan, Dan Pengangkutan Pangan Segar Asal Tumbuhan; Pengujian Mutu; Kerjasama; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Banjarbaru yang Tidak Mampu
ABSTRAK:
Untuk meringankan beban ahli waris untuk biaya pemakaman dan biaya lainnya bagi penduduk Kota Banjarbaru yang tidak mampu, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian santunan kematian yang dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. untuk kepastian hukum maka Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2017 tentang Santunan Kematian, perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian bagi Penduduk yang tidak mampu.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Santunan Kematian bagi Penduduk Kota Banjarbaru yang tidak mampu
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Walikota Tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Yang Tidak Mampu, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penduduk Yang Diberikan Santunan Kematian; Pengecualian; Besaran Santunan Kematian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 23 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemilihan Forum dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kota Sehat
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nornor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat perlu pengaturan lebih lanjut tata cara pemilihan Forum dan Pokja Penyelenggaraan Kata Sehat. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemilihan Forum dan Pokja Penyelenggaraan Kota Sehat
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pemilihan Forum dan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Kota Sehat, Meliputi : Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Forum Dan Pokja; Keanggotaan Forum Dan Pokja; Tata Cara Pengangkatan Keanggotaan Forum Dan Pokja; Masa Bakti Forum Dan Pokja; Kepengurusan Forum Dan Pokja; Tugas Pokok, Fungsi, Dan Program Kerja; Pembinaan; Sekretariat; Pembiayaan .
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 serta guna pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kota Banjarbaru No. 11 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No. 7 Tahun 2016; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 dengan perubahan pada Ketentuan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
28 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor ... Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda Kota Banjarbaru No. 12 Tahun 2007; Perda Kota Banjarbaru No. 18 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang terdiri atas 6 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PermenPAN dan RB No. 13 Tahun 2014; Perda Kota Banjarbaru No. 10 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banjarbaru No. 51 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang edoman Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri atas 9 Bab dan 29 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018.
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor Pajak Sarang Burung Walet maka perlu dilakukan optimalisasi pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet. Untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 13, Pasal 15 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan petunjuk pelaksana.
UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2013; Perda Kota Banjarbaru No. 5 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang terdiri atas 16 Bab dan 30 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2018.
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
