Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan
berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara
pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan,
perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, d
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III
PRODUK HUKUM DAERAH; BAB IV
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN; BAB VI
FASILITASI, KONSULTASI, DAN EVALUASI; BAB VII
KONSULTASI; BAB VIII
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH; BAB IX
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI; BABX
PENYEBARLUASAN PROPEMPERDA, RANCANGAN PERATURAN DAERAH, DAN
PERATURAN DAERAH; BAB XI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA; BAB XII
PARTISIPASI MASYARAKAT; BAB XIII
PENDANAAN; BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 1 Tahun 2018
60 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian
tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, khususnya
pelayanan kesehatan masyarakat dalam bidang pelayanan
laboratorium kesehatan, dipandang perlu dibentuk Unit
Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamandau. bahwa berdasarankan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Kabupaten
Lamandau Nomor 11 Tahun 2016, pada Dinas Daerah dan
Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelayanan Teknis untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah
induknya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN;
BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI ;
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI;
BAB V
TATA KERJA;
BAB VI
ESELONERING;
BAB VII
KEPEGAWAIAN;
BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN;
BAB IX
PENDANAAN;
BAB IX
PENDANAAN;
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 38 Tahun 2018
PERBUP Kab. Lamandau No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 38 Tahun 2018
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 45
Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten
Lamandau dan Peraturan Bupati dan Perubahannya
Peraturan Bupati Nomor Nomor 50 Tahun 2015 masih
terdapat transaksi keuangan dan aset yang belum diatur
dan diakumodir dalam Peraturan Bupati tersebut
sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI; BAB III
PELAPORAN KEUANGAN; BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN; BABV
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 38 Tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2018
Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/171
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2019-2033
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perlu adanya upaya mengembangkan sektor kepariwisataan
sebagai salah satu program pemerataan pembangunan di Daerah. Potensi kepariwisataan perlu dibina dan dikemban gkan
secara optimal, terarah, terpadu, dan berkelanjutan serta dengan
mengembangkan peran serta masyarakat sesuai kebijaksanaan
Nasional, Provinsi dan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalirnantan Tengah Nomor 2 Tahun
2013; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nornor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016.
BAB 1
KETENTUAN UMUM; BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN; BAB III
VISI, MISI, STRATEGI DAN RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA; BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN; BABV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor 2 Tahun 2018
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 32 Tahun 2018
PERBUP Kab. Lamandau No. 88 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan dan Dokter Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Dokter Spesialis Kunjungan Dan Dokter
Spesialis Residen Dengan Perjanjian Kerja Untuk
Pelaksanaan Pelayanan Medik Spesialistik
Di Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa terdapatnya penambahan tenaga dokter spesialis
kunjungan yang di berikan dari program Pemerintah
Pusat yaitu WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) dan
dokter spesialis residen sebagai pelaksana pelayanan
medik spesialistik di Rumah Sakit Umum Daerah
Lamandau
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
159b/Menkes/Per/IV / 1988; Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
1199/Menkes/Per/X/2004; Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.
Untuk menyelenggarakan pelayanan medik
Spesialistik di RSUD lamandau sebagai upaya mendukung program Jaminan
Kesehatan Nasional harus didukung antara lain keberadaan sumber daya
tenaga dokter spesialis. Tenaga dokter spesialis berstatus Pegawai Negeri
Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah
masih terdapat keterbatasan, disisi lain tenaga dokter spesialis sangat
dibutuhkan di RSUD Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 32 Tahun 2018
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 28 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Lamandau No. 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau
honorarium, gaji penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, hak lainnya.
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/585
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017
Tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa status kelompok kemampuan keuangan daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2018 telah berubah dari
tingkat rendah menjadi tingkat sedang.
Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun
2017.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2017
Tentang Peraturan Pelaksana Hak Keuangan Dan Administratif
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamandau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 28 Tahun 2018
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
Di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah,
masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender,
sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender
melalui penguatan kelembagaan, perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang
responsif gender.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 44
Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN; BAB Ill
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB IV
PEMBINAAN; BAB V
PENDANAAN; BAB VI
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 35 Tahun 2018
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2017 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Sampuraga Cemerlang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12
Tahun 2017 ten tang Perusahaan Urn um Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Sampuraga Cemerlang Kabupaten
Lamandau, maka perlu menetapkan Peraturan
Pelaksanaannya.
Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia
NOMOR 94 Tahun 2017; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
20/POJK.03/2014; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
4/POJK.0:3120,15; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12
Tahun 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
TATA CARA PENYERTAAN MODAL; BAB III
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN; BAB IV
TATACARA EVALUASI; BAB V
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK; BABVI
PERENCANAAN, PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII
KERJASAMA; BAB VIII
PENGGUNAAN LABA; BAB IX
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH; BAB X
PEMINJAMAN; BABXI
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN, RESTRUKTURISASI, PRIVATISATI; BAB XII
PERUBAHAN BENTUK HUKUM; BAB XIII
KEPAILITAN; BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN; BAB XV
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 9 Tahun 2018
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Keuangan Aparatur Sipil Negara Dan Pejabat Negara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanaan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013
tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lamandau tentang Jadwal Retensi Arsip
fungsi Keuangan Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2013; eraturan Gubemur Kalimantan Tengah Nomor 18
Tahun 2010
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN;
BAB III
JENIS ARSIP KEUANGAN ;
BAB IV PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Layanan Administrasi
Pengadaan Barang Dan Jasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatkan akuntabilitas
proses pengadaan barang/jasa, perlu adanya pemanfaatan
teknologi informasi dengan penggunaan aplikasi Sistem
Informasi Layanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2012.
Proses pengadaan di Unit Layanan Pengadaan
(ULP) dari pengajuan paket pengadaan oleh PPK SOPD sampai dengan
penyampaian hasil pemilihan Penyedia kepada PPK SOPD melalui aplikasi
SiLASTRI PENGARASA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 20 Tahun 2018
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
