Kepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPendidikanpendidikan dan pelatihan
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Walikota (PERWALI) Magelang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, dan Sebutan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, dan Sebutan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 26
Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar,
Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin
Penggunaan Gelar Akademik Pan Sebutan Profesi Bagi
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota
Magelang, masih terdapat ketidaksesuaian khususnya
yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tugas
belajar.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 20 tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No 54 Tahun 2003; PP No 53 Tahun 2010; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Kepmendagri No 47 Tahun 2001; Perwal Magelang No 26 Tahun 2012
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : perubahan Perwal Kota Magelang No 26 Tahun 2012
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 70 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2),
Pasal 14, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Magelang
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga
Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan W alikota
tentang Pedoman Penataan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah bebrpaa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2006; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 73 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 19 Tahun 2008; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 20078; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 6 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : pedoman penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
38 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 26 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Tugas Belajar, Izin Belajar, Izin Penggunaan Gelar Akademik, dan Sebutan Profesi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk lebih meningkatkan profesionalisme
kemampuan dan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Magelang, perlu
memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat untuk melanjutkan jenjang
pendidikan yang lebih tinggi;
b. bahwa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur
dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
pemerintah daerah
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 17 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974 sebagaiamana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 20 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No 54 Tahun 2003; PP No 53 Tahun 2010; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; PermenPANRB No 16 Tahun 2009
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Izin Belajar, Surat
Keterangan Belajar, Togas Belajar dan Izin Penggunaan Gelar Akademik
dan Sebutan Profesi bagi PNS.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2012.
Pada saat Peraturan W alikota ini mulai berlaku :
a. Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keputusan Tugas
Belajar dan Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan
tetap berlaku.
b. Bagi PNS yang telah melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini. dan belum
mernperoleh Izin Belajar, tetap dapat diberikan Izin Belajar dan
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1).
c. PNS yang sedang menempuh Tugas Belajar sebelum berlakunya
Peraturan Walikota irii dan belum memiliki Surat Keputusan Tugas
Belajar dapat mengajukan usul dan dapat diberikan Surat Keputusan
Tugas Belajar.
d. CPNS dan PNS fungsional guru yang sedang menempuh pendidikan
lebih tinggi dan belum mempunyai Izin Belajar atau Surat Keterangan
Belajar dapat diberikan Surat Keterangan Belajar sampai dengan
bulan Desember 2012.
25 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 21 A Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21 A, BD.2011/No.21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Tambahan Honorarium Bagi Tenaga Honor, Tenaga Wiyata Bakti Kelurahan, Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja
pegawai non PNS, Pemerintah Kota Magelang memberikan
tambahan penghasilan kepada tenaga honor, tenaga wiyata bakti
kelurahan, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap di lingkungan
Pemerintah Kota Magelang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota
Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemberian Tambahan Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2011.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 45 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Magelang FM Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa lembaga penyiaran merupakan media
komunikasi massa yang mempunyai peran penting
dalam kehidupan sosial, budaya politik dan ekonomi
yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab
dalam menjalankan fungsinya sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan
perekat sosial; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran, Pasal 14 ayat (3) dan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran
Publik, maka penyelenggaraan penyiaran radio yang
telah ada yang didirikan atau dimiliki oleh Pemerintah
Kota Magelang, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pembentukan Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Radio Magelang FM Kota
Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 tahun 2008.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Sifat, Tujuan dan Kegiatan; Perizinan; Alat Kelengkapan; Kepegawaian; Sumber Pembiayaan; Status dan Pengelolaan Aset; Pengawasan; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2011.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 40 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 43
huruf a disebutkan bahwa pemberian bantuan sosial
untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan
sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Magelang Nomor 35 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
Peraturan walikota ini mengatur tentang perubahan atas peraturan walikota magelang nomor 35 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2011.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 43
huruf a disebutkan bahwa pemberian hibah untuk tahun
anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun anggaran 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Magelang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011.
Peraturan walikota ini mengatur tentang perubahan atas peraturan walikota magelang nomor 34 tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2011.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
bahwa u.ntuk melaksanakan ketentu.a_n Pa~al 10 ayat
(5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 22 ayat (3), Pasal 30, Pasal
37 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (2), Pasal
49 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), Pasal 57 ayat (5)
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2010
ten.tang Peternakan dart Kesehatart Hewan perlu
menetapkan Peraturan Waiikota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6
Tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor o/8 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kata Magelang Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun
2010; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/ Kpts/ Org/6 / 1980; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/ Kpts/ TN.310/ 7 / 1992; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/ OT.140/ 10/ 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/ 9 / 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/ OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/ Permentan/ OT.140/4/ 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
02/Permentan/ OT.140/ 1/ 2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor
13/ Permentan/ OT.140/ 1/ 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Lahan Dan Air; Pakan; Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan; Obat Hewan; Kesehatan Masyarakat Veteriner; Hygiene Dan Sanitasi; Sanksi Administratif.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
38 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran, Pengurusan Dan Penggunaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerimaan, Penyimpanan. Penyaluran, Pengurusan dan Penggunaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas Dan Fungsi; Tata Cara Penerimaan, Penyimpanan, Penyaluran, Pengurusan Dan Penggunaan Barang Milik Daerah; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2011.
37 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi,
cfcktivitas, transparansi, persaingan sehat, dan
akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan
barang/ jasa pemerintah, perlu dilaksanakan
pengadaan barang/ jasa secara elektronik; bahwa untuk menjamin kclancaran pelaksanaan
pengadaan barang/ jasa secara elektronik dan
menjaga keberlangsungan sistem pengadaan secara
elektronik, perlu dibentuk Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) di lingkungan Pemerintah Kota
Magelang; bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Pengelola LPSE.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2011.
36 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
