Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD Tahun 2020/ No. 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan Universal Health Coverage
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota Magelang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan kemudahan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, harus memenuhi Universal Healt Coverage (UHC). Dengan adanya perubahan kebijakan dalam pemberian bantuian iur jaminan kesehatan maka Perwal Magelang No 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perwal magelang No 83 Tahun 2019 untuk memncapai UHC perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini diatur tentang : UU No 17 tahun 1950; UU No 40 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU no 15 Tahun 2019; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 11 Tahun 2020; PP No 85 Tahun 2013; PP No 86 Tahun 2013; Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 75 Tahun 2019; Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kaloi terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang no 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Magelang no 4 Tahun 2020; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2019; PMK No 78/PMK.02/2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan, peran serta Lintas Sektor, pembinaan dna pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Perwal Magelang No 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Magelang No 83 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kata Magelang
Dalam Pemenuhan Universal Health Coverage
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
kesejahteraan rakyat dibidang Kesehatan perlu
memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota
Magelang melalui sistem jaminan kesehatan secara
terpadu dan terintegrasi serta kemudahan dalam
memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagai upaya
pemenuhan Universal Health Coverage di Kota Magelang;
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan
di daerah dengan pemerintah pusat, maka Peraturan
Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Magelang Dalam Pemenuhan Universal Health
Coverage sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Magelang Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang nomor 4 7
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan Universal
Health Coverage, perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kepesertaan
Bab III Perubahan Data Peserta
Bab IV Pelayanan Kesehatan
Bab V Peran Serta Lintas Sektor
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Pembayaran Iuran dan Pendanaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang
berintegritas dan bermartabat, perlu menanamkan nilai
nilai antikorupsi sejak dini; bahwa untuk optimalisasi penerapan nilai-nilai
antikorupsi, perlu adanya implementasi pendidikan
karakter antikorupsi kepada peserta didik pada satuan
pendidikan dasar sesuai dengan kewenangannya;
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
pada Satuan Pendidikan Formal, Pemerintah Daerah
segera mengimplernetasikan pendidikan karakter
antikorupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan
Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di
Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 20 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi
Bab V Kerja Sama
Bab VI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah
ABSTRAK:
bahwa guna mengingkatkan tertib administrasi dan laporan
keuangan · Perusahaan Daerah se Kota Magelang, perlu adanya
pedoman dalam penyusunan laporan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor % Tahun 1962; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Magelang No 4 Tahun 2002; Perda Kota Magelang no 5 Tahun 2002; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 9 Tahun 2009; Perda Kotamadya Daerah Tk II Magelang No 270 Tahun 1978; Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 12 Tahun 2009; Perda Kota Magelang No 13 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang laporan keuangan, tata cara penyampaian laporan keuangan, bentuk laporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2010.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 48 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik motorik dan kemandirian; bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan;bahwa dalam upaya pelaksanaan Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat berdaya guna dan berhasil guna sesuai dinamika peraturan perundang-undangan serta memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan, diperlukan pedoman pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia dini; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Permendikbud No 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pemda sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Perwako tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 20 tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP no 2 Tahun 2018; Permendikbud No 137 Tahun 2014; Permendikbud No 32 Tahun 2018; Perda Kota Magelang No 1 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penerima pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, penuntasan PAUD 1(satu) tahun Prasekolah Dasar, pembinaan dan evaluasi, anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
20 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 48 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan APBD dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan
dan akuntabel perlu didukung oleh Tertib
Administrasi Penatausahaan; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; UU No 18 tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 28 Tahun 2000; PP No 29 Tahun 2000; PP No 108 Tahun 2000; PP No 20 tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Keppres No 17 Tahun 2000; Keppres No 80 Tahun 2003; Perpres No 1 tahun 2007; Perda Kota Magelang no 2 Tahun 2008; Perda No 3 Tahun 2008; Perda No 4 Tahun 2008; Perda No 5 Tahun 2008; Perda No 6 Tahun 2008; Permendagri No 5 Tahun 1997; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2009.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 48 Tahun 2022
PERWALI Kota Magelang No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2022
PERWALI Kota Magelang No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2022;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2020;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan
Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021-2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2020 diubah.
334 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 49 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok Yang Bersumber Dari Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Magelang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan proses penyaluran bantuan langsung tunai dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna dan tepat sasaran perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai penyaluran bantuan langsung tunai;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/pmk.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dana bagi hasil cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai program pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bnatuan Langsung Tunai Kepada Buruh Pabrik Rokok Ynag bersumber dari Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Magelang Tahun 2021;
UU Nomor 17 Tahun 1950, UU Nomor 11 Tahun 1995, UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permenkeu Nomor 206/PMK.07/2020
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan langsung tunai, pelaksanaan pemberian bantuan, pelaporan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 49 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata Kelola Pemerintah Kota Magelang yang baik melalui peningkatan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait
dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/ menghilangkan/ memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian, perlu menetapkan pedoman audit kinerja berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Kota Magelang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit; bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Pemerintah Kata Magelang.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 .
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pedoman audit kinerja berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Kota Magelang
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
44 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 49 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Gangguan Jiwa, Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan; bahwa sebagai upaya dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jrwa, pengemis, gelandangan dan orang terlantar Kota Magelang, perlu melakukan pengaturan dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Gangguan Jiwa, Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Kota Magelang;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, pemberian layanan kesehatan, tim pengelola, pengendalian dan pengawasan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
