Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Dasar Perhitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjuangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 183.31/7808/SJ Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD perlu menetapkan Peraturan Bupati SImalungun tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Dasar Perhitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020.
UU Drt Nomor 7 Tahuhn 1956; Uu Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; Uu Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 18 Tahun 2017; Perda kabupaten SImalungun Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten SImalungun Nomor 8 Tahun 2018; Perda Kabupaten SImalungun Nomor 1 Tahun 2018; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 62 tahun 2017; Perbup Pimalungun Nomor 35 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 19 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2019.
8 Hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 29 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir di tepi jalan umum dan sesuai dengan izin prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 180/71/DPRD perihal Persetujuan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dipihak ketigakan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dapat menyetujui pelaksanaan pengelolaan parkir tersebut
b. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan parkir di Kabupaten Simalungun dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Petunjuk Teknis Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No 74 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Simalungun No. 31 Tahun 2017; Perbup Simalungun No. 5 Tahun 2018
Dalam peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun No. 31 Tahun 2012 yakni tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Pembinaan Pengawasan; Pemungutan Retribusi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012
8 Hlmn., Lampiran 5 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 28 Tahun 2019
PERBUP Kab. Simalungun No. 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pengaturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kabupaten Simalungun No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2017; Perda Kabupaten Simalungun No. 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Simalungun No. 5 Tahun 2017; Perda Kabupaten Simalungun No. 8 Tahun 2018; Perda Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 38 Tahun 2018; Permendagri No. 138 Tahun 2018
Dalam peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
5 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab, beribawa dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun diperlukan adanya suatu kode etik
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Simalungun No. 32 Tahun 2017
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Nilai Dasar; Kode Etik ASN; Majelis Kode Etik; Hak dan Kewajiban Terlapor, Pelapor/Pengadu, dan Saksi; Penegakan Kode Etik; Sanksi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
15 Hlmn., Lampiran 18 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 No. Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2018; Perda Kabupaten SImalungun No. 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 1 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 11 Tahun 2017; Perbup Simalungun No. 26 Tahun 2014; Perbup Simalungun No. 1 Tahun 2018'; Perbup Simalungun No. 2 Tahun 2018; Perbup Simalungun No. 21 Tahun 2018; Perbup Simalungun No. 27 Tahun 2018; Perbup Simalungun No. 31 Tahun 2018
Dalam peraturan ini mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
6 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 25 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Kabupaten Simalungun telah membuat Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
b. Bahwa untuk menyempurnakan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bupati dimaksud
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PermenPAN-RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 35 Tahun 2018; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 12 Tahun 2011; Perbup Simalungun No. 32 Tahun 2017
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2019 yakni tentang Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah Kabupaten Simalungun; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2019
6 Hlmn., Lampiran 35 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Pejabat Negara dan Dewan Perwakilan Rakyart Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 36 Tahun 2019; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perbup Simalungun Nomor 35 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 1 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pemberian tunjangan hari raya; pembayaran tunjangan hari raya; pendanaan; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 24 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2005; UU Nomor 12 Tahun 2018; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 57 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 17 Tahun 2017; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 129 Tahun 2018; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Keppres Nomor 27 tahun 1981; Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2018; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 117 Tahun 2017; Permendagri Nomor 22 Tahun 2018; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 32 Tahun 2017; Perbup Simalungun Nomor 35 Tahun 2018; Perbup Simalungun Nomor 18 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
9 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
b. Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijkan dalam melaksanakan pembangunan daerah.
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945; UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No 17 Tahun 2017; Perpres RI No. 59 Tahun 2017; Perpres RI No. 129 Tahun 2018; Keppres RI No. 27 Tahun 1981; Perda Prov. Sumut No. 12 Tahun 2008; Perda Kab. Simalungun No. 5 Tahun 2007; Perda Kab. Simalungun No. 16 Tahun 2008; Perda Kab. Simalungun No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Simalungun No. 3 Tahun 2017; Perda Kab. Simalungun No. 8 Tahun 2018; Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 117 Tahun 2017; Permendagri No. 22 Tahun 2018; 32 Tahun 2017; Perbup Simalungun No. 35 Tahun 2018; Perbup Simalungun No. 18 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini mengatur tentang: Perubahan Pasal 1, 2, 3 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 Tahun 2018
7 Hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 20 Tahun 2019
PERBUP Kab. Simalungun No. 31 Tahun 2012 tentang Juknis Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 31 TAHUN 2012
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, DB 2019/No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Bidang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir ditepi jalan umum dan sesuai dengan ijin prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Nomor: 180/71/DPRD Perihal Persetujuan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dipihak ketigakan, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun dapat menyetujui pelaksanaan pengelolaan parkir tersebut.
UU Drt No 7 Tahun 1956; UU No 13 Tahun 1980; UU No 33 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 29 Tahun 2009; UU No 12 Tahunn 2011; UU No23 Tahun 2014; PP No 41 Tahun 1993; PP No 42 Tahun 1993; PP No 44 Tahun 1993; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Simalungun No 4 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Simalungun No 23 Tahun 2016; Perbup Simalungun No 31 Tahun 2017; Perbup Simalungun No 5 Tahun 2018.
Dalam peraturan mengatur tentang: Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum; Pembinaan dan Pengawasan; Pemungutan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2012
6 Hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
