Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 70; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_70_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda No 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep serta ketentuan Pasal 3 Permendagri No 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan RIset dan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumenep.
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
Perpres No 78 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permenagri No 5 Tahun 2017;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 7 Tahun 2022;
Permendagri No 7 Tahun 2023;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023.
BRIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab di Bidang Penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; BRIDA dipimpin olej Kepala BRIDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten; Susunan Organisasi BRIDA sebagaimana dimaksud terdiri dari Kepala BRIDA, Sekretariat dan Kelompok JF.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, perbup Sumenep No 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten Sumenep (BD Kab. Sumenep Tahun 2022 No 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 69 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 69, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 69; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_69_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kabupaten Sumenep No 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda No 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep serta ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sumenep.
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 6 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permendagri No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 7 Tahun 2022;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023.
DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
DPMPTSP dipimpin oleh kepala DPMPTSP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten; Susunan Organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud terdiri dari Kepala DPMPTSP , sekretariat dan kelompok JF.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup Sumenep No 34 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja Kabupaten Sumenep (BD Kabupaten Sumenep Tahun 2022 No 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 68, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 68; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_68_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kabupaten Sumenep No 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda No 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas ketenagakerjaan kabupaten sumenep.
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permennaker No 29 Tahun 2016;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
Permenpan RB No 7 Tahun 2022;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023;
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang tenaga kerja; Dinas dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten;
Susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang, uptd dan kelompok JF.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat peraturan bupati ini berlaku, peraturan bupati sumenep No 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep (BD Kab. Sumenep Tahun 2022 No 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 67; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_67_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda No 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Perbup tentang, Kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten sumenep.
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenadgri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 5 Tahun 2017;
Permenpan RB No 25 Tahun 2021;
permenppan RB No 7 Tahun 2022;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023.
Badan Merupakan Unsur Penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab di bidang keuangan sub pengelolaan Pendapatan daerah sesuai ketentuan; badan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah kabupaten; Susunan organisasi badan sebagaimana dimaksud terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang dan Kelompok JF.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup Sumenep No 43 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sumenep (BD Kab. Sumenep Tahun 2022 No 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_64_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis pada RSUD Kabupaten Sumenep melalui program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis oleh pemerintah daerah
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan spesialistik pada rumah sakit pemerintah khususnya pada RSUD Kabupaten Sumenep merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep sesuai kewenangannya, Pemerintah Daerah merasa perlu menyelenggarakan program bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis;
bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di kabupaten sumenep sesuai kewenangannya, Pemda merasa perlu menyelenggarakan program bantuan pendidikan spesialis dan subspesialis;
bahwa program sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan penunjang program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Perpres No 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c , perlu menetapkan Perbup tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis pada RSUD Kab. Sumenep melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 20 Tahun 2003;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
UU No 17 Tahun 2023;
UU No 20 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 31 Tahun 2019;
Permenkes No 2052/Menkes/Per/X/2011;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permenkes No 90 Tahun 2015;
Permenkes No 36 Tahun 2019;
Permendagri No 22 Tahun 2020;
Permenkes No 37 Tahun 2022;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No 3 Tahun 2021.
Maksud dari Perbup ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis pada RSUD Kabupaten Sumenep melalui program pendidikan dokter spesialis dan Subspesialis oleh Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 60, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 60; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_60_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan kehidupan bagi korban bencana di Kabupaten Sumenep, perlu dilakukan langkah-langkah strategis agar terlaksana secara optimal;
b. bahwa perbup sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman pemberian bantuan bagi korban bencana di kabupaten sumenep sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Sumenep No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan bagi korban bencana di Kabupaten Sumenep sudah tidak sesuai dan perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 24 Tahun 2007;
UU No 11 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Np 6 Tahun 2023;
PP No 21 Tahun 2008;
PP No 22 Tahun 2008;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 29 Tahun 2021;
Permendagri No 46 Tahun 2008 ;
PMK No 37/PMK.010/2008 ;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Peraturan Kepala BNPB No 7 Tahun 2008;
Peraturan Kepala BNPB No 8 Tahun 2008;
Peraturan BNPB No 4 Tahun 2020;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023;
Perbup Sumenep No 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sumenep No 51 Tahun 2020;
Perbup Sumenep No 27 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Sumenep No 35 Tahun 2015.
Beberapa ketentuan dalam Perbup Sumenep No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan bagi korban bencana di Kabupaten Sumenep sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perbup Sumenep No 35 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Perbup Sumeneo No 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana di Kabupaten Sumenep, diubah sebagai berikut;
1. Ketentuan ayat (2) huruf e diubah;
2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 4 diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah:
4. Ketentuan Pasal 6 diubah;
5. Ketentuan Pasal 7 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 58, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 58; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_58_20231.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap penduduk dan warga negara, pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik, berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Perda Kab. Sumenep No 4 Tahun 2011 tentang pelayanan publik di Kabupaten Sumenep, perlu menidaklanjuti dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Publik.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 25 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 96 Tahun 2012;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan BPS No 4 Tahun 2019;
Perda Kab. Sumenep No 4 Tahun 2011;
Perda Kab. Sumenep No 15 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sumenep No 5 Tahun 2023;
Ruang Lingkup Pelayanan Publik meliputi;
Pelayanan Barang Publik;
Pelayanan Jasa Publik;
Pelayanan Administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 57, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 57; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_57_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah, perlu sinergitas dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan bidang urusan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD1945;
UU No 52 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 153 Tahun 2014;
Perpres No 25 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020.
GDPK merupakan pedoman implementasi pembangunan kependudukan bagi Pemerintah Kabupaten, Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, sebagai implementasi pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Sumenep.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 56, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 56; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_56_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sehingga pemerintah kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilyahnya;
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
bahwa untuk mengatur hubungan, hak, dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dari pemilik rumah sakit atau yang mewakili, pengelola rumah sakit dan staf medik fungsional, perlu disusun peraturan internal (hospital by laws) rumah sakit sebagai acuan dalam melaksanakan penganggaran rumah sakit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean Kabupaten Sumenep;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 44 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
UU No 1 Tahun 2022;
PP No 8 Tahun 2006;
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 2 Tahun 2018;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 77 Tahun 2015;
Permenkes RI No 1045/Menkes/Per/XI/2006;
Permendagri No 6 Tahun 2007;
Permendagri No 79 Tahun 2007;
Permenkes No 9 Tahun 2014;
Permenkes No 56 Tahun 2014;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Kepres No 40 Tahun 2001;
Kep. Menkes No 228/Menkes/SK/Per/III/2002;
Kepmenkes No 772/Menkes/SK/VI/2002;
Kepmenkes No 631/Menkes/SK/IV/2005;
Perbup Sumenep No 5 Tahun 2022.
Pola Tata Kelola merupakan peraturan Internal Rumah Sakit, yang didalamnya memuat;
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. Pengelompokan fungsi fungsi logis;
d. pengelolaan sumber daya manusia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 53 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 53, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 53; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_53_2023.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi dan pemenuhan hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlu adanya komitmen dan kepedulian dari semua pihak, baik lembaga pemerintah, masyarakat dunia usaha serta organisasi masyarakat, perlu optimalisasi koordinasi dan fasilitasi Kabupaten Sumenep Layak Anak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 4 Tahun 1979;
UU No 20 Tahun 1999;
UU No 1 Tahun 2000;
UU No 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 11 Tahun 2012;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 12 Tahun 2019;
Perpres No 25 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022;
Perda Kab. Sumenep No 4 Tahun 2022.
RAD PPA merupakan pedoman dalam upaya pencegahan perkawinan anak bagi pemerintah kabupaten, pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai implementasi pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama pelaksanaan kabupaten layak anak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
