Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal dan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan Jepara menjadi daerah yang menarik bagi penanaman modal; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Jepara mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Jepara;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Asas dan Tujuan
Bab III Kewenangan Penanaman Modal
Bab IV Kebijakan Penanaman Modal Daerah
Bab V Peran Serta Masyarakat
Bab VI Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal
Bab VII Sanksi Administrasi
Bab VIII Ketentuan Peralihan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2012.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk pelindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, perlu dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Kabupaten Jepara; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Perancangan Desain Evaluasi SAKIP
Bab V Mekanisme Evaluasi SAKIP
Bab VI Tahap Pelaksanaan Evaluasi SAKIP
Bab VII Penugasan
Bab VIII Komponen Penilaian
Bab IX Pelaporan dan Pemeringkatan Hasil Evaluasi
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2021
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintrah Kabupaten Jepara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2021/ No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja
dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil
Negara, periu pedoman tentang pakaian dinas dan
atribut bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah
Kabupaten Jepara;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara sudah tidak sesuai sehingga
perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Jepara tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14
Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pakaian Dinas
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara yang meliputi: Ketentuan Umum; Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil; Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Jepara No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi
ABSTRAK:
bahwa untuk penyesuaian terhadap penganggaran
dalam pemberian tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70
Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja,
Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas; dan
Kelangkaan Profesi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat berjalan dengan tertib, lancar, efisien, efektif, transparan dan akuntabel perlu adanya pedoman pengelolaan keuangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Pada Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pejabat Penelola BLUD
Bab III Pendapatan dan Biaya
Bab IV Pelaporan
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2016.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak, serta dalam rangka menjamin kelangsungan upaya peningkatan mutu pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum perdesaan/perkotaan di Kabupaten Jepara, maka perlu menata kembali tarif angkutan penumpang umum perdesaan/perkotaan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan tarif Jarak Angkutan Penumpang Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Jepara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 44 Tahun 1990; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002; Peraturan Deerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan tarif Jarak Angkutan Penumpang Perdesaan/Perkotaan Kabupaten Jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2008.
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Perdesaa/Perkotaan Kabupaten Jepara dicabut.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Pengawas Sekolah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Jcpara Nomor I Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Tata cara Perekrutan Pengawas Sekolah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010; Perarturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan
Bab III Perekrutan Calon Pengawas
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2012.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2010 dan sesuai dengan amanat pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan PRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2010; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimnaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2010 merupalan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara untuk periode tahun 2010 dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2010. Rencana Kerja Pererintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I dan Lampiran ll.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2009.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2011
Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa - Badan Layanan Umum Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2011/NO.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur adanya jenjang nilai dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengaan Barang dan /atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tabun 2004; Peraturan Perenntan Nomor 23 Tanun 2005; Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteni Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menten Kesehatan Republik Indonesia Nomar 703/Menkes/SK/IX/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip dan Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Kewenargan Pergadaan Barang Jasa Pada Badan
Layaran Umum Daerah dicabut.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
a. bahwa karena adanya ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang harus disesuaikan yaitu ketentuan tentang Petinggi dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, Petinggi dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, Tunjangan Penjabat Petinggi, Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, dan Tunjangan Jabatan Petinggidan Perangkat Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati dimaksud untuk disesuaikan;
b. bahwa berdasaran pertimbangao sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Buµati Jepara Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017, Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018, Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018.
Peraturan ini Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
68 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
