Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI PELAYANAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF PADA TEMPAT REKREASI OLAHRAGA, PERLU DILAKUKAN INOVASI DALAM METODE PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN MENERAPKAN SISTEM TIKET ELEKTRONIK
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peubahan atas Perbub Mojokerto No 13 Tahun 2012 tentang tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertangungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian hasil-hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Mojokerto. Beberapa ketentuan yang diubah yakni ketentuan Pasal 1, yaitu diantara angka 4 dan angka 5 disisipkan Angka 4a mengenai definisi kawasan pedesaan, dan diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan angka 11a mengenai definisi Unit Pengelola Kegiatan. Ketentuan Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2) diubah dan diantara Ayat (2) dan Ayat (3) disisipkan ayat (2a), sehingga berbunyi (1) Pelestarian aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK. (2) Pemanfaat dana bergulir dilakukan melalui kelompok dan tidak bersifat individu namun tetap memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dengan kategori RTM. (2a) Pengelolaan dana bergulir digunakan untuk kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui kelompok dengan menggunakan sistem tanggung renteng sehingga menumbuhkan kesetiakawanan sosial di kelompok pemanfaat dana bergulir pada wilayah masing-masing kecamatan, tetapi bisa digunakan di wilayah kecamatan lain dalam satu wilayah Kabupaten Mojokerto apabila diperlukan. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17A mengenai penyimpanan dana bergulir. Ketentuan lain yang diubah yakni diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan pasal 18A mengenai perlindungan bagi UPK terhadap resiko ketidakmampuan anggota kelompok pemanfaat/nasabah dalam melakukan pelunasan pinjaman. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan pasal 22A mengenai ketentuan penyelesaian masalah angota kelompok pemanfaat/nasabah yang meninggal dunia dan diantara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan juga Pasal 27A megenai masa jabatan pengurus BKAD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto No. 44 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah serta Bantuan Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
ABSTRAK:
a. bahwa beberapa ketentuan mengenai kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah tidak sesuai dan belum dapat menampung perkembangan saat ini;
b. bahwa dalam rangka menyesuaikan kriteria tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun
2012 tentang kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang KriteriaPemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Besaran Tertinggi Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diubah terakhir Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto diubah sebagai berikut:
a. Ketentuan huruf a dan b ayat (3) pasal 3 diubah;
b. Ketentuan setelah huruf g ayat (3) pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf h;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 25 Tahun 2004:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 20 Tahun 2004:
PP No 8 Tahun 2008:
PP No 18 Tahun 2016:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 86 Tahun 2017:
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2009:
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2017:
Perda Kab. Mojokerto No 2 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 15 Tahun 2008:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2021.
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis untuk periode Tahun 2021-2026, terdiri dari rencana strategis Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat. Dinas , Badan dan Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Perlu menetapkan Peraturan Bupati Mojokerto tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Kabupaten Mojokerto.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Juncto Undang--Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.
Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
