Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 422 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

35 perubahan-atas-peratur...-cukai-tembakau-.pdf

bantuan sosial

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 88 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu memberikan bantuan sosial langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau; b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberian bantuan sosial perlu menambah kategori penerima bantuan sosial; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum mengakomodasi kebutuhan daerah sehingga perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/ 2021; Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; perubahan antara lain terkait Warga Daerah selain PEKKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikategorikan menjadi: a. Warga Daerah DTKS yang tidak memiliki usaha; b. Warga Daerah DTKS yang memiliki usaha; c. Waga Daerah DTKS penyandang Disabilitas yang memiliki usaha; dan d. Warga Daerah DTKS yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022
jumlah 8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

34 pemberian-tugas-belaja...ai-negeri-sipil-.pdf

administrasi kepegawaian

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna mewujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil yang professional dibidang tugasnya, perlu mengatur Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; c. bahwa Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan dan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur mengenai Pemberian Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil; meliputi: ketentuan umum; tugas belajar; penyelenggaraan tugas belajar; tata cara pengajuan tugas belajar; jangka waktu tugas belajar; kedudukan PNS tugas belajar; hak dan kewajiban PNS tugas belajar; pendanaan tugas belajar;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka: a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 29); dan b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 41 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

33 pedoman-pelaksanaan-an...un-anggaran-2023.pdf

pedoman APBD

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan sebagai kebijakan rencana keuangan tahunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah; b. bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan Anggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan terkait pengelolaan pengelolaan keuangan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; meliputi: ketentuan umum; kewenangan masing-masing pengelola keuangan daerah; Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja; Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan; Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; perubahan APBD

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023.
jumlah 119 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

32 perubahan-ketiga-atas-...n-anggaran-2023-.pdf

standar harga

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik perlu dibangun Pegawai Negeri Sipil yang memiliki integritas, profesional dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelanggarakan peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; b. bahwa untuk menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan kompensasi dasar dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran; c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022
peratuan ini mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 60 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023; Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan secara at cost (biaya riil). (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel. dan merubah lampiran

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022
jumlah 29 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 31 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

31 standar-harga-satuan-tahun-anggaran-2024.pdf

standar harga

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Harga Satuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022;
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024; Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya perjalanan dinas; c. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; e. satuan biaya makanan dan minuman; f. satuan biaya pemeliharaan; g. satuan biaya hadiah/penghargaan; h. satuan biaya sewa; dan i. satuan biaya belanja lainnya.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2023.
jumlah 6 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 30 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KODE KLASIFIKASI ARSIP

Abstrak

Arsip

Download file:

30 kode-klasifikasi-arsip-.pdf

30 lampiran-kode-klasifikasi-arsip-.pdf

kearsipan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 30, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 30

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna menciptakan keseragaman dalam pengelolaan arsip, perlu menyusun Kode Klasifikasi Arsip; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi persuratan di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan telah ditetapkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; c. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4.1/8557/SJ tentang Penggunaan Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan, perlu ditinjau kembali; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Klasifikasi Arsip;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2017
peraturan ini mengetur mengenai Kode Klasifikasi Arsip;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

27 penjabaran-pertanggung...un-anggaran-2022.pdf

penjabaran APBD

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Mengingat : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2021 ; Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 86 Tahun 2022 ;
peraturan ini mengatur mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
jumlah 7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2023

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

26 pedoman-pelatihan-kete...hcht-tahun-2023-.pdf

pendidikan dan pelatihan

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 26

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi; b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dalam kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja tahun 2023 dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/ 2021 ;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2023; meliputi: ketentuan umum; jenis pelatihan keterampilan; peserta pelatiha; mekanisme pelatihan; sumber dana

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
jumlah 9 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstrak

Asuransi Kesehatan

Status Peraturan

Mencabut

PERWALI Kota Pasuruan No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan

Download file:

25 pedoman-pemanfaatan-da...atan-masyarakat-.pdf

25 lampiran-pedoman-peman...atan-masyarakat-.pdf

Jaminan kesehatan nasional

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 25

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perlu mengoptimalkan penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang kompeten; b. bahwa pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat untuk pembayaran jasa dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, perlu menyusun pedoman; c. bahwa penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan dan dukungan operasional yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan mengefektifkan pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; meliputi: ketentuan umum; pemanfaatan dana kapitasi; pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; pembinaan dan pengawasan

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 27), Pasal I Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 16), dan Pasal I angka 2 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 20, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 15 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

24 perubahan-kedua-atas-p...h-kota-pasuruan-.pdf

pengawasan internal

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 24, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 24

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Pasuruan diperlukan pengendalian kecurangan; b. bahwa guna melaksanakan pengendalian kecurangan perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan; Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013, Nomor 34), disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel Walikota melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan. (1a) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengendalian kecurangan. (1b) Ketentuan mengenai pengendalian kecurangan diatur dalam Peraturan Walikota. (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2023.
mengubah Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011
jumlah 4 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT