Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; meliputi: ketentuan umum; pemanfaatan dana kapitasi; pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; pembinaan dan pengawasan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

T.E.U.

Indonesia, Kota Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pasuruan

Tanggal Penetapan

18 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

18 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

18 Agustus 2023

Sumber

BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 25

Subjek

ASURANSI - KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pasuruan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 89 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

25 pedoman-pemanfaatan-dana-kapitasi-jaminan-kesehatan-nasional-pada-unit-pelaksana-teknis-pusat-kesehatan-masyarakat-.pdf

Preview

Download

25 lampiran-pedoman-pemanfaatan-dana-kapitasi-jaminan-kesehatan-nasional-pada-unit-pelaksana-teknis-pusat-kesehatan-masyarakat-.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERWALI Kota Pasuruan No. 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan

Jaminan kesehatan nasional
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 25, BD kota Pasuruan Tahun 2023 No. 25
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perlu mengoptimalkan penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang kompeten; b. bahwa pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat untuk pembayaran jasa dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, perlu menyusun pedoman; c. bahwa penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan dan dukungan operasional yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan mengefektifkan pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022; peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat; meliputi: ketentuan umum; pemanfaatan dana kapitasi; pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan; pembinaan dan pengawasan
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 25 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 27), Pasal I Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 16), dan Pasal I angka 2 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 20, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. jumlah 15 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2023

PEDOMAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT