Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Unit pelayanan terpadu perlindungan sosial anak intedratif Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan tugas
Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif
Kabupaten Tulungagung, serta untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 16 Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015
tentang Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, maka perlu
menyusun Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2014; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 41 Tahun 2015
peraturan ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Unit Layanan Terpadu Perlindungan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
jumlah 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 41 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan unit layanan terpadu perlindungan sosial anak integratif Kabupaten Tulungaguung
ABSTRAK:
a. bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan
kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan
respon terlambat terhadap masalah anak dapat
menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di
masa depan sehingga diperlukan upaya perlindungan
sosial terhadap anak;
b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak
lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih
sistematik maka perlu dibentuk Unit Layanan Terpadu
Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten
Tulungagung;
C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang
Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9
Tahun 2014
peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung; memuat antara lain: ketentuan umum; visi misi dan prinsip layanan; pembentukan dan kedudukan; susunan organisasi; tugas dan tanggung jawab; pembinaan; tata kerja dan standar operasional prosedur; pembiayaan; penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 40 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah
ABSTRAK:
Menimbang a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara
yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil
Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib
berbuatjujur, adil, terbuka dan akuntabel;
b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur
Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan
korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
peraturan ini mengatur mengenai Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; meliputi : Ketentuan umum; maksud dan tujuan; wajib lapor LHKASN; jangka waktu penyampaian; tata cara; pemantauan dan evaluasi; sanksi administratif; ketentuan umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 39 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan kedua atas peraturan Bupati nomor 21 tentang kebijakan akuntansi daerah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada
Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyesuaian
kebijakan pemerintah daerah terhadap penyisihan
piutang dan penyisihan dana bergulir;
b. bahwa berdasarkan Buletin Teknis Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan
Berbasis Akrual, pendekatan tahunan dapat
digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap
yang diperoleh di tengah tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tulungagung. perubahan antara lain terkait penggolongan kualitas piutang pajak dan retribusi; penyisihan piutang; dana bergulir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2015.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tulungagung
jumlah 14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai
akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian,
sekaligus sebagai pembinaan kepada Bendahara, dan
Pegawai bukan Bendahara, maka perlu disusun peraturan
terkait dengan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a serta dalam rangka tertib administrasi, efektifitas,
efisiensi, akuntabilitas dan transparansi terhadap
Tutuntan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Milik Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati ten tang Pedoman
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah; meliputi: ketentuan umum; ruang lingkup; Ruang Lingkup Tata Cara Ganti Kerugian Daerah meliputi:
a. Subjek dan Objek;
b. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;
c. Majelis Pertimbangan;
d. Penyelesaian TP-TGR;
e.Kedaluwarsa;
f.Penghapusan;
g. Penyetoran;
h. Pelaporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2015.
jumlah 17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Tulungagung nomor 35 tahun 2015 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerahtahun anggaran2015
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Hibah Daerah untuk
Program Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Tahun Anggaran 2015, Dana Proyek
Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran
2015, dan Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa
Timur Tahun Anggaran 2015 yang belum dianggarkan dalam
Perubahan APBD maka perlu diadakan Perubahan atas
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2015
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas
Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2015
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah Rp. 2.213.019.823.228,65 bertambah sejumlah
Rp.352.164.526.708,77 sehingga menjadi Rp. 2.565.184.349.937,42
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2015.
mengubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 35 Tahun 2015
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 36 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem informasi manajemen pelaporan data transmigrasi usaha wajib pajak secara online
ABSTRAK:
a. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli
Daerah dari sektor Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, maka perlu dilakukan pengawasan melalui sistem
informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha Wajib
Pajak secara online;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu mengatur Sistem Informasi
Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
secara Online dengan peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2014
Peraturan ini mengatur mengenai Sistem Informasi
Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
secara Online. meliputi: ketentuan umum; ruang lingkup; maksud dan tujuan; pelaporan dan data transaksi usaha; sistem online transaksi usaha wajib pajak; hak dan kewajiban; larangan dan sanksi; pengawasan; pembayaran; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2015.
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 35 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
peraturan ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.2.213.019.823.228,65 bertambah sejumlah Rp.333.477.650.708,77 sehingga menjadi Rp.2.546.497.473.937,42
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2015.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 34 Tahun 2015
PERBUP Kab. Tulungagung No. 26 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2015 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Tulungaung nomor 2 tahun 2015 tentang kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat
(7), Pasal 32 ayat (2), Pasal 48 ayat (4), Pasal 55 ayat (2), Pasal
57 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka
perlu mengatur petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah
dimaksud dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2015
peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. memuat antara lain: ketentuan umum; panitia pemilihan; persyaratan calon kepala desa; pelaksanaan ujian; pendaftaran pemilih; biaya pemilihan kepala desa; jenis perlengkapana pemilihan kepala desa; pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara; pelaksanaan pemungutan suara; penghitungan suara; sanksi pelanggaran; penatikan danpengucapan sumpah; pertanggungjawaban kepala desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2015.
jumlah 98 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 33 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pengumutan pajak air tanah Kabupaten Tulungagung
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berkembangnya kondisi sosial ekonomi
masyarakat maka perlu menyesuaikan dasar perhitungan
Nilai Perolehan Air Tanah yang tercantum dalam Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemungutan Air Tanah Kabupaten Tulungagung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengatur kembali Pedoman
Pemungutan Air Tanah Kabupaten Tulungagung dengan
Peraturan Bupati Tulungagung;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2014; Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman
Pemungutan Air Tanah Kabupaten Tulungagung. memuat antara lain: ketentuan umum; objek dan subjek pajak; bentuk tata cara dan pemberlakukan NPWPD; meter air atau alat pengukur debit air; pendataan; penetapan volume; ketetapan pajak; sistem dan prosedur; pemeriksaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2015.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Tulungagung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Air
Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
