STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BADAN ACEH
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BADAN ACEH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, perlu mengatur Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Indonesia Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup; BAB III Standar Operasional Prosedur BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
47
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 41 Tahun 2018
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 41, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA
ABSTRAK:
Bahwa perencanaan dan penganggaran pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan AnaK Balita merupakan acuan kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan pelayanan KIBBLA secara terintegrasi.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Strategi; BAB IV Ruang lingkup dan Sasaran; BAB V Penyusunan Rencana Kerja; BAB VI Indikator Keberhasilan; BAB VII Pembiayaan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2018.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2018
PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan e-government yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, dipandang perlu mengatur pemanfaatan teknologi informasi an komunikasi dalam pelaksanaannya.
UU No 8 (Drt) Tahun 1956; UU No 11 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 23 Tahun 2014; PP No 5 Tahun 1983; PP No 61 Tahun 2010; PP No 82 Tahun 2012; Qanun Kota Banda Aceh No 11 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; BAB IV Domain, Situs, Surat Elektronik; BAB V Kerjasama, Pemeliharaan dan Pelaporan; BAB VI Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; BAB VII Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha; BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan; BAB IX Pembiayaan; BAB X Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
23
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan ANggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun ANggaran 2017.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP NO. 65 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2007; Qanun Kota Banda Aceh No. 12 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2017; Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2018; Perwali Kota Banda Aceh No. 63 Tahun 2010; Perwali Kota Banda Aceh No. 33 Tahun 2012; Perwali Kota Banda Aceh No. 32 tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun ANggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2018.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2018
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN PADA QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
ABSTRAK:
Bahwa besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang ditetapkan melalui Qanun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini sehingga perlu dirubah;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan ALat Pemadan Kebakaran pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 5 Tahun 1983; Qanun Kota Banda Aceh No. 16 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Qanun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2018
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dipandang perlu mendelegasikan kewenangan penandatangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh No.11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh No.56 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendelegasian Kewenangan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Online pada DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis perizinan yang dapat dilakukan proses pengajuan secara online secara dalam jaringan (daring) melalui perizinan online, maka perlu mengatur kembali Standar Operasional Prosedur Perizinan Online pada DInas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; Permenpan RB No.35 Tahun 2012; Permendagri No.138 Tahun 2017; Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003; Kepmenpan No.KEP/26/M.PAN/2/2004; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Standar Operasional Prosedur Perizinan Online, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Aplikasi Mobile Informasi ANggaran Banda Aceh Gemilang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran dalam wilayah Kota Banda Aceh dan untuk memudahkan analisis serta evaluasi dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran perlu aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG);
bahwa aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG) merupakan sebuah system berbasis Mobile yang menyajikan informasi terkait data anggaran yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh, data realisasi pada tahun lalu dan tahun anggaran berjalan serta data anggaran yang masih dalam proses penyusunan ataupun pembahasan sebagai bahan rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga dalam penggunaannya dipandang perlu mengatur aplikasi Mobile Informasi Anggaran Banda Aceh Gemilang (MI ABANG).
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 61 Tahun 2010; Kepres No. 20 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Qanun Kota Banda Aceh No. 11 Tahun 2016; Qanun Kota Banda Aceh No.8 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Mobile Informasi ANggaran Banda Aceh Gemilang, Prosedur Integrasi Data, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Sistem informasi Tata Ruang Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh khususnya pelayanan informasi tata ruang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh;
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.15 Tahun 2010; PP No. 68 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permen Pemberdayaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Standar Operasional Prosedur, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BANDA ACEH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kota Banda Aceh.
UU Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 25 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 5 Tahun 1983, PP Nomor 1 Tahun 2008, PP Nomor 45 Tahun 2008, Perpres Nomor 16 Tahun 2012, Perpres Nomor 39 Tahun 2014, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2009
Ketentuan Umum, Rencana Umum dan Penanaman Modal, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2018.
34 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
