Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan
keuangan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas se
Kota Pekalongan sebagai UPT Puskesmas yang
menerapkan PPK-BLUD, maka dapat diberikan
fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan
akuntansi dengan tetap memperhatikan prinsip
praktek bisnis yang sehat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan W alikota ten tang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Puskesmas di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, pejabat pengelola upt puskesmas kota pekalongan, perencanaan, penganggaran dan perubahan, pelaksanaan anggaran, pengelolaan barang, kerjasama, penyelesaian kerugian, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, akuntabilitas kinerja, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2014 dicabut.
78 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81e Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Beban Kerja PNS pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan dan ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
34 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 62A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya pemerintah ketersediaan dan keberlanjutan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman serta memberikan kepastian hukum dalam memanfaatkan fasilitas sosial atau umum bagi warga pemilik perumahan dan permukiman, Pemda dan pengembang; bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
14 ayat (1), Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun
2016 ten tang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman
perlu diatur dalam Peraturan Walikota; bahwa berdasarkai.1 pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Perat.uran Walikota tentang Tata Cara
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada
Perumahan dan Permukiman;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyerahan PSU, pengelolaan PSU, pengawasan dan pengendalian, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 44a Tahun 2019
PERWALI Kota Pekalongan No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor
27a Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota
Pekalongan
PERWALI Kota Pekalongan No. 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
Mengubah :
PERWALI Kota Pekalongan No. 21a Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27a
Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor
27 A Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota
Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umurn Daerah
Bendan Kota Pekalongan dapat diberikan Jasa
Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan
tuntutan profesionalisme yang diperlukan;bahwa dengan adanya pengembangan pelayanan yaitu
Pelayanan Eksekutif, Medical Check Up dan homecare
maka Peraturan Walikota Nomor 27A Tahun 2018
tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Bendan Kota Pekalongan perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 27 A
Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pacla
Badan Layanan Umurn Daerah Rurnah Sakit Umurn
Daerah Bendan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tah un 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 8A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 A Tahun 2018 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 82B Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya UPT Puskesmas di
Kota Pekalongan sebagai UPT Puskesmas yang
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), maka perlu diatur Tarif Layanan Badan
Layanan Umurn Daerah UPT Puskesmas di Kota
Pekalongan berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah; bahwa penetapan Tarif Layanan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan ekonomi serta
peningkatan biaya operasional dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada
UPT Puskesmas di Kata Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005
;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang nama, aspek, objek dan subjek tarif, besaran tarif, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip serta sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan pembayaran tarif pelayanan kesehatan, kedaluwarsa penagihan, penggunaan hasil pendapatan tarif, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 51 Tahun 2019 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 74B Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan
untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak dan meningkatkan martabatnya menuju
terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan
makmur; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap risiko kesehatan bagi masyarakat miskin yang
belum memiliki jaminan kesehatan, maka perlu adanya
jaminan kesehatan; bahwa untuk meningkatkan kualitas dan
kesinambungan program -Jaminan Kesehatan Daerah,
maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Daerah perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Pera tu ran Walikota tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota
Pekalongan;
Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan, sasaran dan tata cara kepesertaan, organisasi jamkesda, pelayanan kesehatan jamkesda, jenis jaminan kesehatan daerah, pelayanan kesehatan yang dibatasi, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, tarif pelayanan, tata laksana pelayanan, penyelenggaraan jamkesda, pembiayaan jamkesda, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 45a Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaringan Penelitian Dan Pengembangan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan kelernbagaan
bidang penelitian dan pengembangan serta dalam
rangka meningkatkan peran penelitian dan
pengembangan yang dapat m.endukung
pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan
forum komunikasi dan koordinasi serta tukar
menukar informasi antara lembaga-lernbaga
peneliti di Kota Pekalongan, sehingga diperoleh
hasil yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya
bagi kepentingan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Jaringan Penelitian
dan Pengembangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, maksud dan tujuan, kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 dicabut.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 69a Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak
Integratif Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa pemerintah daerah dan/ atau masyarakat
wajib berperan secara aktif dalam memberikan
perlindungan terhadap setiap anak agar terhindar
dan terbebas dari berbagai bentuk tindak
kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan
perlakuan salah lainnya; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah
Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Anak,
penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dibantu oleh lembaga
penyelenggara kesejahteraan Anak Integratif yang
difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi
kesejahteraan sosial anak dan dilaksanakan oleh
Unit Pelaksana Program Kesejahteraan Sosial Anak
Integratif Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit
Pelaksana Program Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial Anak Integratif Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2013;Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prinsip dasar, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tujuan uppksa, susunan organisasi, rincian tugas UPPKSAI, tata kerja dan SOP UPPKSAI, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
14 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 43A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Identifikasi Benturan Kepentingan Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena
adanya benturan kepentingan yang dilakukan
penyelenggara negara; bahwa dalam rangka menuju tata kelola Pengadaan
Barang/ Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
dalam memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi,
diperlukan identifikasi penyebab terjadinya benturan
kepentingan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Identifikasi Benturan Kepentingan
Pengelola Pengadaan Barang/ J asa di lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang uraian Identifikasi benturan kepentingan pengelola pengadaan barang/jasa tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81a Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Analisis Beban Kerja
Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
20 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
