PERBUP Kab. Semarang No. 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2023.
1303 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Di Kecamatan Ungaran Timur Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan
sumber daya berupa insentif Rukun Tetangga/Rukun
Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan
dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat
dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti
Uang pada Kelurahan Sidomulyo, Kalirejo, Susukan,
Gedanganak, dan Beji di Kecamatan Ungaran Timur
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023, perlu
ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk
insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga
Ketahanan Masyarakat Kelurahan pada Sub Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan
Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2023;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan
penggunaan Tam bah Dang harus mendapat
persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/
Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat
Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan di Kecarnatan Ungaran Timur
Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecarnatan Ungaran Timur Tahun Anggaran 2023
yang meliputi
Besaran dana Tambah Uang untuk Insentif RT/ RW / LKMK pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 adalah Rp462.400.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 61 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81
P~raturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2010 Ten tang Pajak Daerah telah ditetapkan
Peraturan . Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.06/2022 tentang
Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat
Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan
Piutang Negara, perlu meninjau kembali Peraturan
Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan
Piutang Pajak Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 137 /PMK.06/2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
yang meliputi
kriteria Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapus dan penghapusan Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dicabut.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor
2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang, telah dibentuk Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa guna kelancaran dan ketertiban serta
optimalisasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha
di daerah, perlu mengatur kembali kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Daerah sudah tidak
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan huruf n Pasal 2, perubahan Bagian Keempat nelas Bab IV, perubahan Pasal 88, perubahan Pasal 89, perubahan Pasal 90, penyisipan Pasal 90A, penghapusan Pasal 91 dan Pasal 92, perubahan Bagian Keempat belas Bab V, perubahan Pasal 123, perubahan Lampiran XIV, Lampiran XVIII dan Lampiran XIX.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 110 Tahun 2021 diubah.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana
telah beberapakali diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang,
telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 111
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Bagian Kesatu Bab IV, perubahan Pasal 4, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9, perubahan Pasal 10, penambahan Bagian Kelima Bab IV, penyisipan Pasal 29A sampai dengan Pasal 29F, perubahan Bagian Kesatu Bab V, perubahan Pasal 30, penambahan Bagian Kelima Bab V, penyisipan Pasal 33A, perubahan Lampiran I, penyisipan Lampiran IV A, perubahan lampran V dan Lampiran VI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2021 diubah.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan
efektifitas penggunaan ruang lalu lintas jalan serta
menjamin keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu lintas dan angkutan jalan, perlu pengaturan lalu
lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu;
bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan .
ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna
jalan khususnya kendaraan truk, yang berdampak
kepada penurunan kinerja lalu lintas dan kualitas
jalan serta menimbulkan kemacetan, perlu
melakukan pembatasan waktu operasional
kendaraan angkutan barang; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua unsur yang terlibat,
perlu pengaturan tentang pembatasan waktu
operasional kendaraan angkutan barang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembatasan Waktu
Operasional Kendaraan Angkutan Barang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembatasan Jam Operasional, Jenis Kendaraan, Rambu Lalu Lintas, Pengawasan dan Penertiban, Sanksi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 66 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,
perlu menerapkan sistem transaksi non tunai dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
bahwa Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tonai
sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur
dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun
2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non
Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa;
bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana telah
dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu
diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tonai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ketentuan Pasal 6 diubah dan Ketentuan Pasal 7 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tonai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Dan Bantuan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dukungan
sumber daya berupa Insentif Rukun Tetangga/ Rukun
Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan
bantuan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat
dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti
Uang pada Kelurahan Bandungan di Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023,
perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang untuk
insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga
Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan bantuan pengurus
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan pada
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di
Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa ketentuan
penggunaan Tambah Uang harus mendapat persetujuan
dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk
Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga
Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan bantuan pengurus
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pada
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di
Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan dan bantuan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023.
Besaran dana Tambah Uang untuk Insentif RT / RW / LKMK dan bantuan pengurus PKK Kelurahan pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Kecamatan Bandungan Tahun Anggaran 2023 adalah Rp73.800.000,00.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2023.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang Untuk Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan Program Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dapat terlaksana dengart
pembiayaan yang tidak dapat dicukupi dengan dana
Uang Persediaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Semarang Tahun 20-23-, perlu- ditetapkan penggunaan
dana Tam.bah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja melalui Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja
Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023,
disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah Uang
harus mendapat persetujua..-ri Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Program Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Program Pelatihan Kerja
dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja Tahun Anggaran 2023.
Besaran dana Tambah Uang untuk Program Pelatihan Kerja dan
Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran
2023 adalah Rp219.873.000,00 (dua ratus sembilan belas juta delapan
ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2023.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 69 Tahun 2023
PERBUP Kab. Semarang No. 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023
PERBUP Kab. Semarang No. 100 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022
Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang
Standar Harga Satuan Regional dan Surat Sekretaris
Jenderal
Kementerian
Kesehatan
Nomor
PR.01.06/A/44079/2023 tentang Relokasi Anggaran
Kartrid TCM bersumber DAK Non Fisik Tahun Anggaran
2023, perlu mengatur Standar Harga Satuan dan Analisis
Standar Belanja yang belum diatur standarisasinya di
dalam Standar Harga Satuan dan Analisis Standar
Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023;
bahwa dengan adanya beberapa Analisis Standar Belanja
dan Harga Satuan yang belum diatur standarisasinya,
perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang
Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Semarang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan
Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Semarang Tahun 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Standar
Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Semarang Tahun 2023;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan angka 44.4 mengenai Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Lampiran I Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2023 diubah.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
