Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 79 Tahun 2020

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dala Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Jenis Piutang Pajak Daerah yang Dapat Dihapus Bab IV Jenis Penghapusan Piutang Pajak Daerah Bab V Penghapusan Piutang Pajak Daerah Secara Bersyarat Bab VI Penghapusa Piutang Pajak Daerah Secara Mutlak Bab VII Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Semarang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Ungaran

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2020

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2020

Tanggal Berlaku

10 Oktober 2020

Sumber

BD.2020/NO.82

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Semarang

Bidang

Halaman ini telah diakses 352 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_79_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Semarang No. 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

Mencabut :

Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penghapusan piutang pajak

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 79, BD.2020/NO.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah; bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010;
Di dala Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Jenis Piutang Pajak Daerah yang Dapat Dihapus Bab IV Jenis Penghapusan Piutang Pajak Daerah Bab V Penghapusan Piutang Pajak Daerah Secara Bersyarat Bab VI Penghapusa Piutang Pajak Daerah Secara Mutlak Bab VII Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2020.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2015 dicabut.
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 79 Tahun 2020

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT