Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 494 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERDA NOMOR 1 TAHUN 2011 ...ASI KEPENDUDUKAN.pdf

kependudukan-pencatatan sipil

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2011/No.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pengelolaan administrasi kependudukan perlu terkoordinasi dan berkesinambungan melalui pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) sesuai UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perda Tingkat II Majene No.7 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majene dipandang sudah tidak sistem lagi dengan perlembagaan administrasi kependudukan yang sesuai dengan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dipandang perlu diganti dan disesuaikan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.7 Tahun 1984; UU No.9 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.29 tahun 1999; UU No.39 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 tahun 2006; UU No.23 tahun 2006; UU No.12 Tahun 2011; PP No.9 tahun 1975; PP No.27 Tahun 1983; PP No.31 Tahun 1998; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.37 tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Kepres RI No.88 tahun 2004; Perpres No.25 Tahun 2008; Permendagri No.28 Tahun 2005; Permendagri No.35 A Tahun 2005; Permendagri No.13 Tahun 2006.
dalam PERDA ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan pemerintah Kabupaten Majene dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2011.
24 halaman, Penjelasan 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Majene No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Diubah dengan

PERDA Kab. Majene No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Download file:

PERDA NOMOR 14 TAHUN 2010...LOGAM DAN BATUAN.pdf

pajak-mineral

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 14, LD.2010/No.14, TLD/No.29

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

ABSTRAK:

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis pajak kabupaten yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 57 ayat (1) Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 95 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5049) maka kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan logam dan batuan untuk tujuan komersial dalam wilayah Kabupaten Majene dikenakan pajak yang pengaturannya ditetapkan dengan Perda.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.4 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008.
dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan tarif pajak dan cara penghitungan pajak, serta wilayah pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di daerah Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
mencabut berlakunya Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Majene No.3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Pada saat Perda ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Majene No.3 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
18 halaman, Penjelasan 7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Majene No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 13 TAHUN 2010...NAH DAN BANGUNAN.pdf

bea-hak atas tanah-bangunan

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 13, LD.2010/No.13, TLD/No.28

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

ABSTRAK:

pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 88 ayat (2) UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak daerah dan pelaksanaannya harus diatur dengan Perda.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.5 Tahun 1960; UU No.16 Tahun 1985; UU No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 1999; UU No.14 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.40 Tahun 1996; PP No.24 Tahun 1997; PP No.37 Tahun 1998; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.13 Tahun 2008.
dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek, dan subjek pajak, dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
21 halaman, Penjelasan 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Majene No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 12 TAHUN 2010... TEMPAT REKREASI.pdf

retribusi

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2010/No.12, TLD/No.26

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga

ABSTRAK:

dengan ditetapkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah maka Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, sudah tidak sesuai dengan perkembangan baik kondisi pasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu ditinjau kembali. Tempat Rekreasi Rekreasi dan Olahraga yang berada di wilayah Kabupaten Majene merupakan obyek dan daya tarik wisata yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.22 tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.10 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.66 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007.
dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek, dan subjek retribusi, golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
mencabut Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
11 halaman, Penjelasan 3 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pajak Reklame

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 11 TAHUN 2010...NG PAJAK REKLAME.pdf

reklame-pajak

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2010/No.11, TLD/No.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

bahwa pemasangan reklame yang menggunakan tanah dan atau bangunan yang dikuasai, dibawah pengawasan Pemerintah Daerah perlu pengawasan penataan dan pembinaan agar tercipta lingkungan perkotaan yang bersih, indah, aman, tertib dan bermoral. Dengan ditetapkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Kabupaten Majene No.6 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dalam wilayah Kabupaten Majene sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang baru sehingga perlu ditinjau kembali.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; PP No.69 Tahun 2010; PP No.38 Tahun 2007.
dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek, subjek dan wajib pajak reklame, dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak, struktur dan besarnya tarif pajak reklame di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010.
mencabut Perda No.6 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame.
16 halaman, Penjelasan 4 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Majene No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NOMOR 10 TAHUN 2010...NG RETRIBUSI IMB.pdf

retribusi-imb

2010

Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2010/No.10, TLD/No.25

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, setiap pendirian bangunan harus berdasarkan IMB. Dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diadakan penyesuaian dan peninjauan kembali.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.16 Tahun 1985; UU No.4 Tahun 1992; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Thaun 2008; UU No.38 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; PP No.35 Tahun 1991; PP No.52 Tahun 2000; PP No.66 Tahun 2001; PP No.36 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.20 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2007.
dalam PERDA ini diatur mengenai nama, objek, subjek dan golongan retribusi, wilayah retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, instansi pemungut ,pengelolan dan penanggung jawab retribusi IMB di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
mencabut Perda Kabupaten Majene No.4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
16 halaman, Penjelasan 5 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan Dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa Di Wilayah Kabupaten Majene

Abstrak

Desa

Download file:

PERDA NOMOR 8 TAHUN 2010 ...EKARAN KELURAHAN.pdf

desa-kelurahan

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2010/No.8, TLD/No.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan Dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa Di Wilayah Kabupaten Majene

ABSTRAK:

dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan serta mengapresiasi aspirasi dan keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Majene sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) PP No.72 Tahun 2005 serta Pasal 2 ayat (3) PP No.73 Tahun 2005 dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, sarana dan prasarana, dan pertimbangan lainnya, maka perlu dilakukan Pemekaran Kelurahan pada 11 (Sebelas) Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Majene.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah, terakhir dengaan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.72 Tahun 2005; PP No.73 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2007; Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2007; Perda Kabupaten Majene No.4 Tahun 2007; Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.5 Tahun 2009; Perda Kabupaten Majene No.2 Tahun 2010; Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2010.
dalam PERDA ini diatur mengenai pembentukan dan tujuan pemekaran, pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan, serta pengalihan asset pada daerah pemekaran di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2010.
9 halaman, Penjelasan 2 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Desa Di Wilayah Kabupaten Majene

Abstrak

Desa

Download file:

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2010 ...KABUPATEN MAJENE.pdf

desa

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2010/No.7, TLD/No.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Di Wilayah Kabupaten Majene

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa serta Perda Kabupaten Majene No.1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa. Dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, hasil penelitian tim verifikasi Pemerintah Daerah tentang Pembentukan Desa dan hasil investigasi DPRD Kabupaten Majene serta pertimbangan lainnya, dipandang perlu melakukan Pemekaran desa diwilayah Kabupaten Majene.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2008.
dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan nama, dan pemindahan pusat penyelenggaraan pemerintahan desa, pembentukan 27 desa di Kabupaten Majene, dan kewenangan desa di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2010.
19 halaman, Penjelasan 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERDA NOMOR 4 TAHUN 2010 ...N BENCANA DAERAH.pdf

BPBD

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2010/No.4, TLD/No.19

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene

ABSTRAK:

wilayah Kabupaten Majene memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.9 Tahun 1961; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2007; PP No.29 Tahun 1980; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; PP No.23 Tahun 2008; Perpres No.8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008.
dalam PERDA ini diatur mengenai asas dan tujuan penanggulangan bencana, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana, pembentukan BPBD, serta susunan BPBD Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2010.
16 halaman, Penjelasan 3 halaman, Lampiran 1 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Abstrak

Desa

Download file:

PERDA NOMOR 3 TAHUN 2010 ...N PERANGKAT DESA.pdf

perangkat desa

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2010/No.3, TLD/No.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur agar terarah dan bermanfaat bagi masyarakat.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.43 Tahun 1999; UU No.10 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; PP No.73 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.19 Tahun 2008; Perda No.15 Tahun 2008.
dalam PERDA ini diatur mengenai syarat-syarat calon perangkat desa, tugas dan wewenang perangkat desa di Kabupaten Majene.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2010.
mencabut Perda Kabupaten Majene No.3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
8 halaman, Penjelasan 4 halaman.

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT