Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014; PERMENDAGR NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 15 TAHUN 2017; PERBUP NATUNA NO. 53 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 56 TAHUN 2017
Rincian bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Formula
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
MENCABUT Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil
Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 16)
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi
paling sedikit 1O% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Natuna setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 15 TAHUN 2017; PERBUP NO. 53 TAHUN 2014; PERBUP NATUNA NO. 56 TAHUN 2017
Alokasi dana untuk setiap Desa diatur dengan ADD minimal dibagi secara merata sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dan ADD formulasi sebesar 15% (lima belas perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
MENCABUT Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Penyaluran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 16)
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian secara terarah dan terpadu; bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan
UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 97 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2016; PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NO. 14 TAHUN 2017; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 64 TAHUN 2016
Petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
dan Non Perizinan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan
dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten
Natuna. Tujuan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PISP Kabupaten
Natuna
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya
manusia penerus pembangunan, yang harus
dilindungi dan dipenuhi hak-haknya oleh Negara,
pemerintah, keluarga, orangtua dan masyarakat untuk
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
bahwa untuk menjamin terlaksananya perlindungan
dan pemenuhan hak anak didalam pelaksanaan
pembangunan, maka perlu pengintegrasian komitmen
dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha dalam suatu sistem pembangunan kabupaten,
Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak;
UU NO. 4 TAHUN 1979; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 26 TAHUN 2000; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 23 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2002; UU NO. 36 TAHUN 2009; UU NO. 35 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 35 TAHUN 2014; PP NO. 2 TAHUN 2002; PERPRES NO. 59 TAHUN 2002; PERMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NO. 2 TAHUN 2002; PERGUB KEPRI NO. 23 TAHUN 2011; PERGUB KEPRI NO. 30 TAHUN 2011
Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah Kabupaten yang mengintegrasikan Komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan hak anak. Kecamatan dan Desa/ Kelurahan L,ayak Anak adalah pembangunan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa/ Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana
terdapat bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah yaitu Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastrukhrr (KSPI) ; bahwa dalam rangka tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib pelaksanaan pemanfaatan
Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 40 TAHUN 1994; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 79 TAHUN 2005; PP NO. 27 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 7 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 7 TAHUN 2014; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Semua penerimaan yang berasal dari Pemanfaatan BMD merupakan Penerimaan Daerah bukan pajak yang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
70
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan pada dinas daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan acuan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 20 TAHUN 2013; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 17 TAHUN 2010; PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2016; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan PNF SKB pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Satuan pendidikan Non Formal Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menegaskan bahwa pada Dinas atau Badan Daerah kabupatenlkota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 12 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pendidikan dan pengajaran tingkat SD dan SMP; Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, m dan IV Peraturan Bupati ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi unit pelaksanaan teknis dinas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan olah raga Kabupaten Natuna {Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI PADA PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:
bahwa Bupati Natuna dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Natuna dibantu Perangkat Daerah yang berisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil rnaupun Pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; UU NO. 30 TAHUN 2014; PP NO. 53 TAHUN 2010; PP NO. 46 TAHUN 2011; PP NO. 18 TAHUN 2016; PP NO. 11 TAHUN 2017; PERDA KAB. NATUNA NO. 7 TAHUN 2011; PERDA KAB. NATUNA NO. 6 TAHUN 2016
Peraturan ini menjelaskan tentang tata cara mutasi pada PNS di Kab. Natuna, Mutasi adalah perpindahan jabatan dan/atau tempat bertugas seorang PNS. Mutasi terdiri dari Mutasi Masuk adalah perpindahan tempat bertugas seorang PNS ke Perangkat Daerah Kabupaten Natuna; Mutasi Keluar adalah perpindahan tempat bertugas seorang PNS pada Perangkat Daerah Kabupaten Natuna ke Instansi Pusat atau instansi pada daerah lainnya; Mutasi Antar Perangkat Daerah adalah perpindahan jabatan dan/atau tempat berfugas
seorang PNS antar Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan surat Sekretaris DPRD Kabupaten Natuna nomor 175/SETWAN-UMUM/IX/20177 /340 tanggal 18 September perihal Usulan Analisa Kebutuhan Protokoler Alat Kelengkapan DPRD, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan ketentuan mengenai perjalanan dinas bagr Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 15 TAHUN 2004; UU NO. 33 TAHUN 2004; UU NO. 27 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 101 TAHUN 2000; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 53 TAHUN 2010; PERMENKEU NO. 113/pmk.05/2012; PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERMENPAN-RB NO. 25 TAHUN 2016; PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-22/PB/2013; PERDA NO. 6 TAHUN 2013
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan ralqyat daerah, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan ralqyat daerah, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya usulan perubahan tentang susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, maka perlu
dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 5 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERDA KAB NATUNA NO. 3 TAHUN 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna
54
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
