Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 59 Tahun 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN NATUNA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna. Tujuan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PISP Kabupaten Natuna

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Natuna Nomor 59 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN NATUNA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Natuna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Ranai

Tanggal Penetapan

21 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

21 Desember 2017

Tanggal Berlaku

21 Desember 2017

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 59

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Natuna

Bidang

Halaman ini telah diakses 353 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

59-2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERIZINAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN NATUNA
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, perlu dilakukan Pengawasan dan Pengendalian secara terarah dan terpadu; bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan, perlu adanya petunjuk pelaksanaan UU NO. 28 TAHUN 1999; UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 25 TAHUN 2009; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 18 TAHUN 2016; PERPRES NO. 97 TAHUN 2014; PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; PERMENDAGRI NO. 100 TAHUN 2016; PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NO. 14 TAHUN 2017; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2016; PERBUP NATUNA NO. 64 TAHUN 2016 Petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PTSP Kabupaten Natuna. Tujuan petunjuk pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan oleh PISP Kabupaten Natuna
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017. 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 59 Tahun 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN NATUNA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT