Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 404 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 10 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Kepelabuhanan, angkutan sungai dan penyeberangan

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

PERDA-Nomor-10-Tahun-2015...AN PENYEBERANGAN.pdf

PENYELENGGARAAN KEPELABUHAN, ANGKUTAN SUNGAI, DAN PENYEBERANGAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2015/NO.10, TLD NO.10, LL KAB. KETAPANG: 42 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kepelabuhanan, angkutan sungai dan penyeberangan

ABSTRAK:

Ketentuan mengenai penyelenggaraan kepelabuhanan, angkutan sungai, dan penyeberangan di Kabupaten Ketapang merupakan upaya pembinaan yang meliputi penataan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang kepelabuhanan dan angkutan sungai, khususnya aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 8 Tahun 1981, UU No 33 Tahun 2004, UU No 17 Tahun 2008, UU No 23 Tahun 2014, PP No 1 Tahun 1998, PP No 61 Tahun 2009, PP No 5 Tahun 2010, PP No 20 Tahun 2010, Permenhub No PM 51 Tahun 2011, Perda Kabupaten Ketapang No 11 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2013;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Kabupaten, Pemerintah Kabupaten, Bupati, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas, Badan, Transportasi, Jaringan Transportasi, Pelayaran, Keselamatan Pelayaran, Kapal, Pelabuhan, Kepelabuhan, Tatanan Kepelabuhan Nasional, Pelabuhan Umum, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Pengumpan Lokal, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai, Penyelenggaraan Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggaea Pelabuhan, Angkutan Laut, Angkutan Penyeberangan, Angkutan Sungai, Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, Daerah Lingkungan Kepentingan, Terminal, Terminal Khusus, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Tata Ruang, Penataan Ruang, Hak pengelolaan atas tanah, Badan Usaha Pelabuhan, Konsesi, Angkutan di perairan, Perairan pelabuhan, Angkutan penyeberangan, Tempat tambat/sandar dan labuh kapal, dan Barang Khusus; Ketentuan mengenai Tatanan Kepelabuhan; Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan; Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan; Fasilitas untuk Penyandang Cacat dan atau Orang Sakit; Sistem Informasi dan Statistik; Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
28 halaman dan 7 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 9 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan

Download file:

PERDA-Nomor-9-Tahun-2015-...BUPATEN KETAPANG.pdf

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KETAPANG

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/NO.9, TLD NO.9, LL KAB. KETAPANG: 45 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan administrasi Kependudukan di Kabupaten Ketapang

ABSTRAK:

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, perlu dilakukan penataan administrasi kependudukan di wilavah Kabupaten Ketapang yang terdiri dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 1 Tahun 1974, UU No 8 Tahun 1981, UU No 7 Tahun 1989, UU No 39 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2002, UU No 12 Tahun 2006, UU No 23 Tahun 2006, UU No 28 Tahun 2009, UU No 52 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2001, UU No 12 tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 34 Tahun 1975, PP No 27 Tahun 1983, PP No 31 Tahun 2994, PP No 37 Tahun 2007, PP No 54 Tahun 2007, Perpres No 25 Tahun 2008, Perpres No 26 Tahun 2009, Permendagri No 38 Tahun 2009, Permendagri No 9 Tahun 2011 dan Perda Kabupaten Ketapang No 8 Tahun 2002;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Kepala Dinas, Administrator Data Base, Supervisor, Operator, Kecamatan, Camat, Kelurahan, Lurah, Desa, Kepala Desa, Rukun Tetangga, Administrasi Kependudukan, Penduduk, Penduduk Kabupaten, Warga Negara Indonesia, Orang Asing, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Peristiwa Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Keluarga, Anggota Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pencatatan Sipil, Penjabat Pencatatan Sipil, Dokumen Pencatatan Sipil, Akta Catatan Sipil, Peristiwa Penting, Peristiwa penting lainnya, Pindah Datang Penduduk, Dokumen kependudukan, Kartu Identitas, Biodata penduduk, Data Kependudukan, Petugas Registrasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Data Pribadi, Kantor Urusan Agama Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Penduduk Musiman, Kartu Identitas Penduduk Musiman, dan Pengadilan; Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Penduduk; Pelaksana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pendaftaran Penduduk; Pencatatan Sipil; Data dan Dokumen Kependudukan; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil saat Kabupaten atau Sebagian Kabupaten Dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa; Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; Perlindungan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Sosialisasi, Pengawasan dan Pengendalian; Pendanaan; Ketentuan Penyidikan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Dalam Perda ini diatur Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
29 Halaman dan 8 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 8 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA-Nomor-8-Tahun-2015-... JASA KONSTRUKSI.pdf

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010, telah ditetapkan bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2015/NO.8, TLD NO.8, LL KAB. KETAPANG: 21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 18 Tahun 1999, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 28 Tahun 2000, PP No 30 Tahun 2000, PP No 54 Tahun 2010, PermenPU No 4 Tahun 2011, PermenPU No 1 Tahun 2014, Perda Provinsi Kalbar No 10 Tahun 2014, dan Perda Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Jasa Konstruksi, Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Pekerjaan Konstruksi, Perencana konstruksi, Pelaksana konstruksi, Pengawas konstruksi, Domisili, Sertifikat, Klasifikasi, Kualifikasi, Pembinaan, Lembaga, dan Unit Kerja/Instansi; Ketentuan mengenai Asas, Maksud dan Tujuan; Usaha Jasa Konstruksi; Izin Usaha Jasa Konstruksi; Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK; Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi yang Memberikan IUJK; Pemberdayaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Sistem Informasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;
Dalam Perda ini diatur Ketentuan Penutup yang menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ketapang Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
9 halaman dan 6 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 7 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Ketenagakerjaan

Download file:

PERDA-Nomor-7-Tahun-2015-...A POLA KEMITRAAN.pdf

PERIZINAN DAN PEMBINAAN USAHA PERKEBUNANA SERTA POLA KEMITRAAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. KETAPANG: 69 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan Serta Pola Kemitraan

ABSTRAK:

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar pengaturan dalam bidang perkebunan secara Nasional dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, suatu aturan atau pedoman bagi daerah sebagai acuan dibidang Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 1960, UU No 12 Tahun 1992, UU No 41 Tahun 1999, UU No 25 Tahun 2007, UU No 26 Tahun 2007; UU No 27 Tahun 2007; UU No 32 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014, UU No 39 Tahun 2014, PP No 40 Tahun 1996, PP No 16 Tahun 2004, PP No 6 Tahun 2007, PP No 10 Tahun 2010, PP No 11 Tahun 2010, PP No 15 Tahun 2010, PP No 38 Tahun 2010, PP No 73 Tahun 2013, Permenhut No P.53/Menhut-II/2008 Tahun 2008, Permen Kelautan dan Perikanan No Per.20/Men/2008 Tahun 2008, Permentan No 14/PERMENTAN/PL.110/2/2009 Tahun 2009, Permentan No 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tahun 2013; Permenhut No P.28/Menhut-II/2010 Tahun 2010, Permentan No 02/Permentan/OT.140/4/2014 Tahun 2014, Kepmentan No 947/Kpts/OT.210/10/97 Tahun 1997, dan Perda Kabupaten Ketapang No 3 Tahun 2015;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintahan Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Otonomi Daerah, Dinas, Kepala Dinas, Perkebunan, Tanaman Perkebunan, Usaha perkebunan, Perkebunan Besar, Usaha Perkebunan Besar, Tanah, Hak Ulayat, Masyarakat hukum adat, Lahan perkebunan, Usaha budidaya tanaman perkebunan, Usaha industri pengolahan hasil perkebunan, Pelaku usaha perkebunan, Pekebun, Skala tertentu, Perusahaan Perkebunan, Hasil perkebunan, Pengolahan hasil perkebunan, Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Perkebunan, Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, Koperasi, Kemitraan Usaha Perkebunan, Kebun Plasma, Petani Plasma, Kelompok tani, Replanting/Peremajaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengawasan secara administrasi, Pengawasan secara teknis operasional, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan, dan Upaya Pemantauan Lingkungan; Ketentuan mengenai Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup serta Fungsi Perkebunan; Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan; Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan; Kemitraan, Perubahan Luas Laahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, serta Diversifikasi Usaha; Kewajiban Perusahaan Perkebunan; Koperasi Perkebunan; Tenaga Kerja; Kebun Mandiri; Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Perkebunan; Penggunaan Lahan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
42 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA-Nomor-3-Tahun-2015-... TAHUN 2015-2035.pdf

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TAHUN 2015-2035

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3, LL KAB. KETAPANG: 51 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Ketapang;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 26 Tahun 2008; PP No 15 Tahun 2010; PP No 68 Tahun 2010; PP No 8 Tahun 2013, PP No 3 Tahun 2012, Permendagri No 47 Tahun 2012, Permendagri No 56 Tahun 2014, Perda Provinsi Kalbar No 10 Tahun 2014, Perda Kabupaten Ketapang No 9 Tahun 2011;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Provinsi, Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Ruang, Penataan Ruang, Tata Ruang, Struktur ruang, Pola ruang, Rencana tata ruang, Perencanaan tata ruang, Pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang, Penyelenggaraan penataan ruang, Wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten, Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, Rencana pola ruang wilayah kabupaten, Wilayah Pesisir, Pulau Kecil, Kawasan, Kawasan pemukiman, Kawasan Perkotaan, Kawasan Perdesaan, Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan, Pusat pelayanan Lingkungan, Jalan, Sistem jaringan jalan, Terminal Angkutan Penumpang, Angkutan penyeberangan, Pelabuhan, Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Laut, Pelabuhan Utama, Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan, Terminal, Terminal Khusus, Bandar Udara, Bandar Udara pengumpul (hub), Bandar Udara Pengumpan (spoke), Sumber Daya Air, Wilayah Sungai, Daerah Aliran Sungai, Cekungan Air Tanah, Daerah Irigasi Rawa, Daerah Irigasi Permukaan, Lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, Kawasan lindungan, Kawasan budi daya, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Strategis Kabupaten, Kawasan andalan, Hutan, Kawasan hutan, Kawasan hutan konservasi, Kawasan cagar alam, Kawasan hutang lindung, Kawasan hutan lindungan, Kawasan hutan produksi, Hutan kota, Ruang terbuka hijau, Cagar budaya, Situs cagar budaya, Kawasan cagar budaya, Kawasan peruntukkan pertambangan, bahan tambang, Perkebunan, Kawasan perkebunan, Kawasan industri, Kawasan peruntukan industri, Kawasan pertahanan negara, Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten, Ketentuan perizinan, Ketentuan insentif dan disinsentif, Arahan sanksi, Masyarakat, Peran masyarakat, dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Ketentuan mengenai Ruang Lingkup; Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Struktur Ruang Wiayah Kabupaten; Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; Penetapan Kawasan Strategis; Arahan Pemanfaatan Ruang; Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Kelembagaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2015.
51 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 2 Tahun 2015

Areal Konservasi Daerah

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup

Download file:

PERDA-NO-2-TAHUN-2015-TTG...ONSERVASI DAERAH.pdf

AREAL KONSERVASI DAERAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2, TLD NO.2, LL KAB. KETAPANG: 20 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Areal Konservasi Daerah

ABSTRAK:

Sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi lokal masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Ketapang perlu menetapkan beberapa wilayah sebagai areal konservasi daerah
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1960, UU No 8 Tahun 1981, UU No 5 Tahun 1990, UU No 12 Tahun 1992, UU No 39 Tahun 1999, UU No 41 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2004, UU No 18 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 26 Tahun 2007, UU No 27 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 1983, PP No 82 Tahun 2001, PP No 79 Tahun 2005, PP No 6 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2007, PP No 24 Tahun 2010, PP No 28 Tahun 2011, PP No 38 Tahun 2011 dan Keppres No 32 Tahun 1990
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Desa, Kelurahan, Areal Konservasi Daerah, Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, Sumber Areal Konservasi, Daya Areal Konservasi, Hutan, Kawasan Hutan, Hak Ulayat, Tanah, Tata Ruang, Air, Daerah Aliran Sungai, Bantaran sungai, Wilayah Pesisir, Kelautan, Ekosistem Pesisir, Pulau-pulau kecil; Mekanisme Konsultasi Publik, Masyarakat Adat, Peran Serta Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Pihak Ketiga, Hukum Adat, Kearifan Lokal, Pembiayaan, dan Mitigasi; Ketentuan mengenai Asas dan Tujuan; Kriteria dan Arah Kebijakan Penetapan Areal Konservasi Daerah; Penetapan Areal Konservasi Daerah; Hak dan Kewajiban; Wewenang dan Tanggungjawab; Pengakuan Masyarakat Adat; Peran Serta Masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat; Pendataan dan Akses Informasi; Perizinan Pengelolaan Areal Konservasi Daerah; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolaan Sampah

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERDA-NO-1-TAHUN-2015-TTG-PENGELOLAAN SAMPAH.pdf

PENGELOLAAN SAMPAH

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1, TLD NO.1, LL KAB. KETAPANG: 31 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Psl 18 (1), UU No 27 Tahun 1959, UU No 8 Tahun 1981, UU No 26 Tahun 2007, UU No 18 Tahun 2008, UU No 32 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 36 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 27 Tahun 1983, PP No 82 Tahun 2001, PP NO 79 Tahun 2005, PP No 50 Tahun 2007, Permendagri No 33 Tahun 2010, Perda Kabupaten Ketapang No 9 Tahun 2008, dan Perda Kabupaten Ketapang No 11 Tahun 2008
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Sampah, Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah spesifik, Tempat samaph rumah tangga, Kawasan pemukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, Orang, Badan Hukum, Penghasil sampah, Pengelolaan sampah, Tempat pembuangan sementara, Unit Pengelolaan Sampah, Tempat Pemrosesan Akhir, Kompensasi, dan Badan; Ketentuan mengenai: Pengelolaan Sampah; Azas dan Tujuan; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Kebijakan Pengelolaan Sampah; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola; Hak dan Kewajiban; Perizinan; Insentif dan Disinsentif; Kerjasama dan Kemitraan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Pembiayaan dan Kompensasi; Peran Masyarakat; Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; Larangan; Pengawasan dan Pengendalian; Sanksi Administratif; Penyidikan, Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.
Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Retribusi Tempat Pelelangan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA-Nomor-1-Tahun-2014-...EMPAT PELELANGAN.pdf

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1, TLD NO.1, LL KAB. KETAPANG: 20 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Pelelangan

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan bagi pengguna jasa serta pengembangan sarana dan prasarana tempat pelelangan agar mencapai tingkat pelayanan yang optimal, peran serta masyarakat dalam membayar retribusi sangat diharapkan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sejalan dengan perkembangan keadaan saat ini, maka pengaturan Retribusi Tempat Pelelangan yang selama ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu diganti untuk disesuaikan kembali.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Pengurangan dan Keringanan Retribusi, Sanksi Administratif, Penagihan, Kadaluwarsa Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengawasan dan Pemeriksaan, Instentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2014.
14 Halaman; Penjelasan : 6 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 12 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda-Kab.-Ketapang-Nomor-12-Tahun-2013.pdf

izin-retribusi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2013/NO.12, TLD NO.12, LL KAB. KETAPANG: 29 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan

ABSTRAK:

bahwa guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dengan mengatur izin gangguan atas setiap usaha/kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 ; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Izin Gangguan ; Retribusi Izin Gangguan;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
23 halaman peraturan dan 6 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang No. 11 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda-Kab.-Ketapang-Nomor-11-Tahun-2013.pdf

retribusi

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO.11, TLD NO.11, LL KAB. KETAPANG: 60 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

ABSTRAK:

bahwa untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan jaringannya serta Instalasi Laboratorium Kesehatan Daerah dan Instalasi Farmasi Kesehatan Daerah, perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang memadai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; . Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Tarif Layanan; Golongan Tarif Layanan; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Layanan; Janis-Janis Layanan Yang Dikenakan Tarif; Komponen Tarif Layanan; Kategori Biaya Layanan Perawatan; Pola Perhitungan Biaya Layanan; Struktur dan Besaran tarif Layanan; Wilayah Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Administratif; Penagih; Kedaluwarsa Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan; Pengelolaan Pendapatan; Peninjauan Besaran Tarif Retribusi; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2013.
51 halaman peraturan dan 9 halaman penjelasan

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT