Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 462 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Gunung Mas No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2019

Download file:

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_1.pdf

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_2.pdf

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_3.pdf

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_4.pdf

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_5.pdf

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_6.pdf

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_7.pdf

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_8.pdf

Perda Gunung Mas Nomor 1 ... 12 Tahun 2014_9.pdf

rencana kerja

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2019/264

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019

ABSTRAK:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu adanya penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lernbaran Daerah l(abupaten Gunung Mas Nomor 214.a) diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lernbaran Daerah l(abupaten Gunung Mas Nomor 214.a) diubah
214 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Kab Gunung Mas No 1...Ttg APBD TA 2019.pdf

APBD

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2018.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2018.pdf

apbd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2018/

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa sehubungan clengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
Pasal 18 ayat (6) Undang-Uudang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupatcn Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2017
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. l.174.939.364.639, 10 bertambah/berkurang sejumlah Rp.117.087.686.437,69 sehingga menjadi Rp. l.057.851.678.201,41

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Gunung Mas No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda No 12 Tahun 2018_compressed (1).pdf

Rencana PROGRAM, rencana pembangunan dan rencana kerja

2018

Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.2018/261

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 286 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/Per/M.Kominfo/3/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M DAG/PER/12/2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ PER MENTAN/OT.140/ 1/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas NomOJ· 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016.
Jenis Retribusi Jasa Um um yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Retribusi pelayanan kesehatan; b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; c. Retribusi parkir di tepi jalan umum; d. Retribusi pelayanan pasar; e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor; f. Retribusi penggantian biaya cetak peta; g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; h. Retribusi pelayanan pendidikan; i. Retribusi pengendalian menara telekorrrunikasi; j. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran; k. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; I. Retribusi pengolahan limbah cair; dan m. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2018
135 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Gunung Mas No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Mencabut

PERDA Kab. Gunung Mas No. 11 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

Perda Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2018.pdf

pajak dan retribusi daerah

2018

Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2018/260

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. dalarn rangka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah melalui Pajak Daerah sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201 l tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Daerah Nornor- 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan, sehingga perlu diganti. Untuk mernberikan landasan dan kepastian hukum atas pemungutan pajak terhadap wajib pajak parkir dan sarang burung walet, perlu pengaturan tentang Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun I 997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014
Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. pajak hotel ; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; f. pajak mineral bukan logam dan batuan; g. pajak parkir; h. pajak air tanah; 1. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; J. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan k. pajak sarang burung walet.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 130); b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah l<abupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 131); c. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 132); d. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel [Lembaran Daerah l<abupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 133); e. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2011 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 134); f. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor 135); g. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 174); h. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012 Nomor 175); i. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 213), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
46 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2018.pdf

apbd

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2018/259

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhfr dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Dae rah, Ke pal a Dae rah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Pasal 18 ayat (6) Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2017
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2018.pdf

perlindungan anak

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/258

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

ABSTRAK:

ahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang climiliki oleh individu-individu lainnya, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan Kabupaten Gunung Mas yang makmur dan sejahtera. Jumlah pekawinan pada usia anak di Kabupaten Gunung Mas menunjukan angka yang tinggi dan memprihatinkan. Perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu perlu upaya upaya pencegahan terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak secara efektif dan optimal maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Namer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Namor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008
Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi: a. upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; b. pemenuhan hak anak; c. penguatan kelernbagaan; d. upaya pendampingan dan pernberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat; e. pengaduan; f. kebijakan dan strategi pogram; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kabupaten Layak Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perda Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2018.pdf

perlindungan anak

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/257

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kabupaten Layak Anak

ABSTRAK:

bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hid up, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
27 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2018.pdf

bangunan-perizinan

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/256

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan

ABSTRAK:

bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 ten tang Bangunan dan lzin Mendirikan Bangunan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah guna menjamin penyelenggaraan pelayanan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 101), diubah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 101), diubah
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

Perda Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018.pdf

agraria

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/255

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat

ABSTRAK:

bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia maka harus dilindungi guna terwujudnya keadilan serta kesejahteraan sosial sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk tertibnya administrasi pertanahan perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat mencatat bidang tanah yang kepemilikannya belum terdaftar, secara berkesinambungan dan teratur berupa Surat Pernyataan Tanah. Dalam rangka pengakuan, penghormatan clan perlindungan hak masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat, perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat adat mencatat bidang tanah adat secara berkesinambungan dan teratur berupa Surat Keterangan Tanah Adat. Untuk landasan dan kepastian hukum atas pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat perlu pengaturan tentang Mekanisrne Penetapan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; Pera tu ran Men teri Agraria clan Tata Ruang/ Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peratu ran Kepala Bad an Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013Peraturan Daerah Provinsi Kahrnantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011
Ruang lingkup mekanisme SP'!' dan SKT-Adat meliputi: a. penyelenggara SP'!' dan SKT-Adat; b. wilayah penerbitan SPT dan SKT-Adat; c. mekanisme SP'T; d. mekanisme SKT-Adat; e. sanksi; f. biaya penerbitan SP'!' dan SKT-Adat; dan g. pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
41 Halaman

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT