Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018

Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup mekanisme SP'!' dan SKT-Adat meliputi: a. penyelenggara SP'!' dan SKT-Adat; b. wilayah penerbitan SPT dan SKT-Adat; c. mekanisme SP'T; d. mekanisme SKT-Adat; e. sanksi; f. biaya penerbitan SP'!' dan SKT-Adat; dan g. pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gunung Mas

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kuala Kurun

Tanggal Penetapan

02 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

14 Mei 2018

Tanggal Berlaku

14 Mei 2018

Sumber

LD.2018/255

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Bidang

Halaman ini telah diakses 1251 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2018.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

agraria
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/255
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Mekanisme Penerbitan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat
ABSTRAK:	bahwa tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia maka harus dilindungi guna terwujudnya keadilan serta kesejahteraan sosial sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk tertibnya administrasi pertanahan perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat mencatat bidang tanah yang kepemilikannya belum terdaftar, secara berkesinambungan dan teratur berupa Surat Pernyataan Tanah. Dalam rangka pengakuan, penghormatan clan perlindungan hak masyarakat adat atas kepemilikan tanah adat, perlu adanya peran Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat adat mencatat bidang tanah adat secara berkesinambungan dan teratur berupa Surat Keterangan Tanah Adat. Untuk landasan dan kepastian hukum atas pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat perlu pengaturan tentang Mekanisrne Penetapan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Adat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; Pera tu ran Men teri Agraria clan Tata Ruang/ Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016; Peratu ran Kepala Bad an Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013Peraturan Daerah Provinsi Kahrnantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 33 Tahun 2011 Ruang lingkup mekanisme SP'!' dan SKT-Adat meliputi: a. penyelenggara SP'!' dan SKT-Adat; b. wilayah penerbitan SPT dan SKT-Adat; c. mekanisme SP'T; d. mekanisme SKT-Adat; e. sanksi; f. biaya penerbitan SP'!' dan SKT-Adat; dan g. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018. 41 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521