Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Peternakan
ABSTRAK:
bahwa dalam penyediaan pangan asal ternak dan hasil ternak yang cukup dan berkualitas perlu pengembangan peternakan secara mandiri guna mewujudkan kedaulatan pangan; bahwa pengembangan peternakan yang berkelanjutan membutuhkan produksi dan produktivitas ternak guna melindungi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan asal ternak; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang peternakan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggarakan peternakan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha di bidang peternakan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggarakan peternakan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2O11; Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor l8/Permentan/RC.040/4/20I8 Tahun 20I8
Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Peternakan, berisi tentang: Ketentuan Umum; Perencanaan dan Kawasan Peternakan; Peternakan; Kelembagaan dan Korporasi Peternak; Kerjasama dan Kemitraan; Agribisnis Peternakan; Pendanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
30 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka pertanggungjawaban penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah drubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6I Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pernerintah Nemer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6-3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);
Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (8) Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 81)
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan dan/atau
Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Terutang
dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan
kedua dan seterusnya serta Sanksi Administrasi Pajak
Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemutakhiran data Objek Pajak
dan Wajib Pajak kendaraan bermotor perlu dilakukan
upaya untuk menstimulasi Wajib Pajak dengan
memberikan keringanan dalam bentuk Pembebasan
dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan
Bermotor Terutang dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Penyerahan kedua dan seterusnya serta Sanksi
Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 19 Tahun 2022; PP Nomor 55 Tahun 2016; PERPRES Nomor 5 Tahun 2015; PERDA Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan PERDA Provinsi
Riau Nomor 15 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 47 (empat puluh tujuh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Pemberian Pembebasan Dan/Atau Pengurangan Pokok Pkb Terutang Dan BBN-KB Penyerahan Kedua Dan Seterusnya Serta Sanksi Administrasi PKB; Waktu Pelaksanaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Lamp I
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi melalui Kemitraan dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Riau, perlu dilakukan Penguatan Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan Dengan Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 31 Tahun 2006; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2013l Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenperin No. 03/M-IND/PER/1/2017; Permendikbud No. 34 Tahun 2018; Permenkeu No. 128/PMK.010/2019; Permendikbud No. 50 Tahun 2000; Permenaker No. 6 Tahun 2020; Perda Provinsi Riau No. 5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Gubernur ini berisi sebelas Bab dengan 15 (lima belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi: Ketentuan Umum; Penyelarasan Kurikulum; Pembelajaran Berbasis Proyek; Pendidik atau Instruktur dari Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja; Magang Pendidik/Instruktur di Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja; Praktek Kerja Lapangan (PKL) Peserta Didik dan Pemagangan Peserta Didik/Pelatihan; Pelatihan Sumber Daya Manusia Pendidik dan Pelatihan Vokasi; Penyerapan Lulusan; Beasiswa dan Bantuan Sarana Prasarana Lainnya; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pesantren
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi Pesantren di Daerah Riau diperlukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sesuai tradisi dan keikhlasannya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.61 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2019; PP No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.32 Tahun 2013; PP No.55 Tahun 2007; PP No.47 Tahun 2008; PP No.48 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.66 Tahun 2010; PP No.82 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERMENAG No.30 Tahun 2020; PERMENAG No.31 Tahun 2020; PERMENAG No.32 Tahun 2020; PERMENDGRI No.77 Tahun 2020; PERDA Provinsi Riau No.5 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 37 (tiga puluh tujuh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Fungsi,Jenis,Unsur,Penyelenggaraan, dan Kewajiban Penyeleggara; Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Pelaksanaan Pengembangan Pesantren; Pendanaan; Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
(1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
30 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Khusus dalam Penanganan Virus Corona di Provinsi Riau
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (l) dan Pasal 13 Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2O2O Tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2OI9 (COVID-19), menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus T\rgas percepatan penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Thgas percepatan Penanganan COVID 19 serta pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas percepatan Penanganan COVID- 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, danfatau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2O2O tentang percepatan penanganan corona virus Disease 2or9 di Lingkungan pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan ApBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
c. bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat virus corona di Provinsi Riau Tahun 2o2o meralui Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 596/III/2020 tanggal I7 Maret 2O2O;
d. bahwa berdasarkan beban kerja dan resiko kerja yang dihadapi dalam penanganan Virus corona di provinsi Riau, perlu diberikan insentif kepada Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam penanganan virus corona;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang standar Biaya Khusus Dalam penanganan Virus corona di Provinsi Riau;
1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tal:un 1945:
2. Undang-Undang Nomor 6I Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19S7 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tah.un 2018 tentang pengad,aan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
766J;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 6);
Pasal 1
(1) Standar Biaya Khusus Dalam penanganan Virus Corona di Provinsi Riau digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk pemberian insentif Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil. Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atau Kepala Perangkat Daerah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sesuai waktu kerja pelayanan yang diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Rumah Sakit tempat perawatan dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2020.
Standar Biaya Khusus dalam Penanganan Virus Corona di Provinsi Riau
4
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 2I ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2OI8 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Daerah dapat melakukan penataan terhadap Perangkat Daerah yang telah ditetapkan; bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2OI9-2O24 serta dinamika yang berkembang saat ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; peraturan Menteri Dalam Negeri Re publik Indonesia Nomor 12 Tahun 2OI7; peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukzrn dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) diubah, yaitu: Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e diubah;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019.
7 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Petala Bumi Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentnang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Pereturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 7 (tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Prinsip Dasar; Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2019.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2022
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERGUB Prov. Riau No. 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
PEDOMAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO TERDAMPAK COVID-19
2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD. 2022/No. 7
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Pemerintah Daerah Bagi Pelaku Usaha Mikro Terdampak Corona Disease 2019 (COVID-19) yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan Pergub ini adalah untuk tertib administrasi serta memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak COVID-19, maka Pergub Nomor 66 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 29 Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan
Dasar hukum Pergub ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya, UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 7 Tahun 2021, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permen Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah No. 6 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Pergub Nomor 66 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 29 Tahun 2021, diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3),
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf f diubah,
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020
4 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanaman Modal Provinsi Riau
ABSTRAK:
Bahwa penanaman modal memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dan secara langsung akan memberikan dampak positif dalam pemerataan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, kegiatan penanaman modal di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta untuk mengantisipasi faktor penghambat investasi bagi pelaku investasi atau penanam modal dalam pemanfaatan sumber daya perlu ditetapkan regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal Provinsi Riau.
Dasar Hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 1958, UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 44 Tahun 2016; PERPRES No. 97 Tahun 2014; PERPRES No. 91 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2016; PERMENDAGRI Nomor 138 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan Pendidikan yang terdiri dari: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Sasaran, Ruang Lingkup, Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah, Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Penyelesaian Sengketa, Kemitraan, Peningkatan Kualitas dan Insentif Aparatur, Koordinasi Penanaman Modal, Peran Serta Masyarakat, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Penjelasan : 9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
