Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 67 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Peraturan Daerah Kab Pinr...mor 5 Tahun 2023.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketenluan Pasal 311 ayal (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pcmerintahan Daerah sebagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tenlang Pcnetapan Peraturan Pcmerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mcnjadi Undang Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pcngclolaan Keuangan Dacrah, Kcpala Dacrah wajib mcngajukan Rancangan Peraturan Dacrah lcntang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Dacrah kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kcrja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APED serta pcrubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pcmerintah Daerah dengan DPRD Tahun Anggaran 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaro.n Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44210); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RepubliK 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran egara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
PASAL 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. PASAL 2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 PASAL 3 : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a PASAL 4 : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b PASAL 5 : embiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PASAL 6 : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PASAL 7 : Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. PASAL 8 : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
8

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KARYA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KARYA LASINRANG

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Peraturan Daerah Kab Pinr...MOR 4 Tahun 2023.pdf

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAI-IAAN DAERAH KARYA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KARYA LASINRANG

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH KARYA MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KARYA LASINRANG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 sebagaimana telah diubah beberapa kali Tahun 2023 tentang Penetapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Karya Menjadi Perusahaan Umum Daerah Karya Lasinrang
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat UI di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822): 3. Undang-Undung Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahun Daerah (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENDIRIAN BAB III : NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV : MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, KEGIATAN USAHA, WILAYAH USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI BAB V : MODAL BAB VI : ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA BAB VII : SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA BAB VIII : PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB IX : PENGGUNAAN LABA BAB X : TARIF LAYANAN BAB XI : EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XII : PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA KARYA LASINRANG BAB XIII : KEPAILITAN BAB XIV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Karya Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2001, Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
52

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAWITTO MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SA WITTO KABUPATEN PINRANG

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

Peraturan Daerah kab Pinr...mor 3 Tahun 2023.pdf

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAWITTO MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SA WITTO KABUPATEN PINRANG

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 3

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAWITTO MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SA WITTO KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 201 7 ten tang Bad an Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sawitto Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sawitto;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENDIRIAN BAB III : NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB IV : MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, KEGIATAN USAHA, WILAYAH USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI BAB V : MODAL BAB VI : ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA BAB VII : SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA BAB VIII : PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB IX : PENGGUNAAN LABA BAB X : TARIF LAYANAN BAB XI : EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XII : PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA SAWITTO BAB XIII : KEPAILITAN BAB XIV : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA BAB XV : KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang Tahun 1990, Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
55

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download file:

Peraturan Daerah Kab Pinr...dikompresi_11zon.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.073.23

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Darah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023;
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44210); 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023;
PASAL 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. PASAL 2 : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7), diubah. PASAL 3 : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 PASAL 4 : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b PASAL 5 : Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PASAL 6 : Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PASAL 7 : Bupati menetapkan peraturan perundang undangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PASAL II : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
783

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PER'TANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN DAERAH KABUPATE...MOR 1 TAHUN 2023.pdf

PER'TANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang PER'TANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasa1 320 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Ta.bun 20l4 lentang Pemerintahan Oaerah sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnetapan Pcraturan Pcmerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menctapkan Pcraturan Daerah ten tang Pcrtanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapat.an dan Belanja Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pcmbentukan Oa.erah Tingkal II di Sulawesi \Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntang Pcnyelenggaman Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pcmbcranl.9.san Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcneeia Nomor 4286), sc:baga.imana tclah diuba.h bcbcrapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pcncl.9.pan Pcraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kcbijakan Kcuangan Negara dan S1.abilitas Sistcm Kcuangan untuk Pcnanganan Pandcmi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mcnghadapi Ancaman yang MembahayakanPerekonomian Nasional dan/ a tau Stabilitas Srstem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembruun Negara Republik Indonesia Nomor 6516), 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455), sebagaimana tclah diubah beberapa kah tcrakhir dcngan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tcntang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistcm Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {Covid-19) dan/atau Datam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lc:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65161; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 lentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daem.h dan Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Pera tu ran Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua at.as Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan peraturan Perundang-WKlangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6801); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10 Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndcneaia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 45751; I L Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenlang Sistem lnronnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnjormaei Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 12. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanraatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratir Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor I 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perube.han atas Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6847); 16. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah !Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturnn Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pcmbentukan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun Anggaran 2022 (Lembo.ran Oaerah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 7),
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANOGARAN PENDAPATAN DAN BEl.\NJA Di\ERAH TAHUN ANGGARAN 2022

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 66 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2023.pdf

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 66

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (21, Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 26 ayat {3) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengerusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan;
I. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengel!lahan Konvemri Mengenai Hak-hak Politik Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndoneeia Nomor 1653); 2. Undang-Undang Nomor 29. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengel!lahan Konvcnsi !LO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hale Asasi Manusia (Lemba.ran Negara Republik lndonesw. Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38861; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembe.ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembe.r Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapa.n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnetanai Pcmerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Repub[ik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Serita Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 254); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pel.aksanaan Pengarusutamaan Oender di Daerah sebaga.imana te!ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyclenggaraan Sistem Data Oender dan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429); 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1751; 13. Penuuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157!; 14. Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : TATA CARA DAN PENENTUAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB V : TATA CARA DAN PENENTIJAN STRATEGJ PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT BAB VI : TATA CARA PEI.AKSANAAN PERENCANMN PENGANGGARAN RESPONSIP GENDER BAB VII : PEMBERIAN PENGHARGAAN PUG DAERAH BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
71

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 65 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2023.pdf

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 65

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Kelentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional, Perlu menetapkan Peraturan Bupati 1entang Pcngelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Penetapan Besaran T'unjangan Komunasi lntensif dan Tunjangan Reses Pi.mpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional dan Belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822}; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861, 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tdah diubah bcbempa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjad.i Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administre.tif Pimpinan dan Anggota Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) scbagrumana telah diubah dengan Peraturan Pcmerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan Alas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan lA:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 6. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tcntang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Oaemh (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 8. Peraturan Oacrah Kabupatcn Pinrang Nomor 5 tahun 2021 tentang Penge!olaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5). 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Nomor 5);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAB III : BESARAN TUNJANGAN BAB IV : PEMBAYARAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 64 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN PINRANG

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2023.pdf

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN PINRANG

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 64

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembap Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pinrang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pinrang;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 1882; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42521 sebagarmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kel)a (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 lentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.imana telah diubah beberapa kalt terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 menjadi undang-undang tentang cipta kerja, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndoneeia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4485); Peraturan Oaerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bumi Lasinrang; 8. Peraturan Oacrah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Bumi Lasinrang(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 Nomor 5); 9. Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS BAB IV : TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN DIREKSI BAB V : UNSUR ORGANISASI LPPL RADIO SUARA BUMI LASINRANG BAB VI : MEKANISME DAN PERSYARATAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 63 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA

Abstrak

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 63, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 63

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA

ABSTRAK:

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), e.yat (51 dan Pau.l 99 e.yat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang· Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah bcberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sadan Usaha Milik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa. b. bahwa dalaln rangka penyesuaian kebijakan pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Perube.han Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalckaeian Dan Penyaluran Alokasi Dana DESA.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat JI di Sulawesi (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebaga.imana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Rcpubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndoneaia Nomor 5495); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kalJ terakhir denga.n Peraturan Pemcrintah Nomor 1 I Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6623): 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengc!olaan Keuangan Daerah (Lemba.ran Negara Repub!ik lndoneaia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndoncaia Nomor6322); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 7. Peraturan Dacrah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tcntang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor SJ. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tcntang Angganm Pcndapatan dan Belanja Dacrah Kabupeten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5 );
pasal 1 : peraturan bupati pinrang nomor 2 tahun 2023 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa nomor 2); pasal3 : pemerintah daerah mengalokasikan ADD pasal 4 : penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD pasal 5 : mekanisme penyaluran ADD reguler pasal 6 : penyaluran ADD reguler

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
79

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 62 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PEDOMAN PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 62

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penge\o\aan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Angga.ran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Di Sulawesi {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah drubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Peneta.pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undeng Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Pcraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan Pclaksanaan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang De&a {Lembaran Negara Republik lndoneaia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republ.tk Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Oesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor632l); 6. Pcraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Beraumber dari Anggeran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pcrubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bcrsumber dan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5864); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Sueunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 8. Pcraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5). 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5 );
pasal 1 : dalam peraturan bupati ini yang dimaksud pasal 2 : Pedoman penyusunan APBD Desa tahun anggaran 2024 pasal 3 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
93

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT