Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 66 Tahun 2023

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : TATA CARA DAN PENENTUAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB V : TATA CARA DAN PENENTIJAN STRATEGJ PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT BAB VI : TATA CARA PEI.AKSANAAN PERENCANMN PENGANGGARAN RESPONSIP GENDER BAB VII : PEMBERIAN PENGHARGAAN PUG DAERAH BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 66 Tahun 2023 tentang PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

29 Desember 2023

Tanggal Berlaku

29 Desember 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 66

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 29 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (21, Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 26 ayat {3) Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengerusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan; I. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengel!lahan Konvemri Mengenai Hak-hak Politik Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndoneeia Nomor 1653); 2. Undang-Undang Nomor 29. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengel!lahan Konvcnsi !LO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hale Asasi Manusia (Lemba.ran Negara Republik lndonesw. Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38861; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembe.ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44211; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembe.r Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah bcberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapa.n Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja Menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnetanai Pcmerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembar Negara Repub[ik Indonesia Nomor 4614); 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Serita Negara Republik Indonesia. Tahun 2009 Nomor 254); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pel.aksanaan Pengarusutamaan Oender di Daerah sebaga.imana te!ah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyclenggaraan Sistem Data Oender dan Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429); 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak {Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1751; 13. Penuuran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157!; 14. Peraturan Oaerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : TATA CARA DAN PENENTUAN STRATEGI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PEMERINTAH DAERAH BAB V : TATA CARA DAN PENENTIJAN STRATEGJ PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER OLEH PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT BAB VI : TATA CARA PEI.AKSANAAN PERENCANMN PENGANGGARAN RESPONSIP GENDER BAB VII : PEMBERIAN PENGHARGAAN PUG DAERAH BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. 71

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 66 Tahun 2023

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT