Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

Menemukan 40 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Perbup No. 10 Tahun 2022 ...Korban Kekerasan.pdf

ANAK

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD. 2022/No. 10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

ABSTRAK:

Bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta bentuk-bentuk eksploitasi baik ekonomi, seksual, penelantaran, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: - Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 6 (enam) pasal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup No. 9 Tahun 2022 T...ransportasi DPRD.pdf

TUNJANGAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD. 2022/No. 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Kabupaetn Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan ini terdiri atas 3 (tiga) bab 5 (lima) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Besar Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Rokan Hilir No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
PERBUP Kab. Rokan Hilir No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Download file:

Perbup No. 8 Tahun 2022 TPP ASN.pdf

tambahan-penghasilan

2022

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD. 2022/No. 7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2021; Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 35 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab 23 (dua puluh tiga) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pemberian dan Pengurangan TPP; Kriteria Pemerian TPP; Basic dan Perhitungan TPP; Penilaian dan Pembayaran TPP; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka: 1. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 20); 2. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 42); dan 3. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir

Download file:

Perbup No. 7 Tahun 2022 P...a bagi Mahasiswa.pdf

BEASISWA

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD. 2022/No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

Bahwa terdapat perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 79 Tahun 2021;
Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Berprestasi Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 33) diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatn Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perbup No. 6 Tahun 2022 T...angan Reses DPRD.pdf

TUNJANGAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD. 2022/No. 6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatn Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu_ diberikan hak-hak keuangan dan administrasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerinah Nomro 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) bab 17 (tujuh belas) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Keuangan Daerah ; Besaran Tunjangan Komunikasi Intensid, Tunjangan Reses dan DO; Pelaksnaan dan Pertanggungjawban DO; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
Lamp II

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Download file:

Perbup No. 5 Tahun 2022 L...Adat Melayu Riau.pdf

LEMBAGA-ADAT-MELAYU

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2022/No. 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mempertahankan, melestarikan dan memelihara nilai-nilai adat serta nilai-nilai social budaya adat Melayu Riau di Kabupaten Rokan Hilir, maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Melayu Riau di Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan ini terdiri atas 19 (sembilan belas) bab 25 (dua puluh lima) Pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pembentukan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Rokan Hilir; Susunan Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau; Falsafah dan Asas; Tujuan ; Bentuk dan Fungsi; Tugas Pokok; Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat; Peran Serta Lembaga Adat Melayu Dalam Pelestarian Budaya Daerah; Hubungan Kerja Sama; Setia Amanah Adat; Tata Cara Upacara Adat; Pemartabatan dan Pelestarian Adat Budaya; Kekuasaan dan Keanggotaan ; Pendanaan; Lambang, Tanda-tanda Kebesaran, Gelar Kehormatan dan Hari Besar Adat; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup No. 4 Tahun 2022 P.... Rohil TA. 2022.pdf

APBD

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD. 2022/No. 4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan ini terdiri atas 21 (dua puluh satu) Pasal yang menjabarkan APBD Kabupaten Rokan Hilir TA 2022 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kabupaten Rokan Hilir

Abstrak

Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pembinaan Melalui Dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kabupaten Rokan Hilir

Download file:

Perbup No. 3 Tahun 2022 P...operasi Lapangan.pdf

KOPERASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD. 2022/No. 3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pengembangan koperasi sebagai usaha_ sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dianggap perlu adanya penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL).
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 15 lima belas) bab 21 (dua puluh satu) Pasal diantaranya membahas tentang ; Ketentuan Umum; Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi; Peran Koperasi; Pembinaan Koperasi Melalui Dukungan PPKL; Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPKL; Tujuan, Sasaran dan Strategi Penyuluhan Koperasi; Ruang Lingkup; Materi Penyuluhan; Syarat dan Ketentuan PPKL; Fasilitas dan Sarana yang Dapat diperoleh PPKL; Performa Kerja, Sikap Kerja dan Kepribadian PPKL; Tugas dan Tanggung Jawab PPKL; Indikator Keberhasilan PPKL; Ketentuan Lain-lain PPKL; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Pembinaan Melalui Dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Tenaga Ahli Bupati

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup No. 2 Tahun 2022 Tenaga Ahli Bupati.pdf

TENAGA-AHLI-BUPATI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2022/No. 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Ahli Bupati

ABSTRAK:

Bahwa untuk membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada bidang tugas tertentu, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan ini terdiri atas 9 (sembilan) bab 13 (tiga belas) Pasal diantaranya membahas tentang ; Ketentuan Umum; Pembentukan; Keanggotaan; Kedudukan, Tugas dan Wewenang; Hak dan Kewajiban; Pengangkatan dan Pemberhentian; Pembiayaan; Masa Jabatan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup No. 1 Tahun 2022 R...egis 2021 - 2026.pdf

RENCANA-STRATEGIS

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2022/No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali tearkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahuun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab 4 (empat) Pasal diantaranya membahas tentang ; Ketentuan Umum; Kedudukan Renstra Perangkat Daerah; Sitematika Resntra; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2022.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT