Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Di Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 s/d 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk menetukan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman dalam waktu 10 (sepuluh) tahun yang akan datang perlu disusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kabupaten Kubu Raya sebagai dokumen perencanaan yang menjamin konsestensi kebijakan, program dan kegiatan antar waktu berdasarkan visi, misi dan arah pembangunan; bahwa penyusunan RP4D sebagai mana tersebut pada huruf a, dimaksudkan untuk mengikat komitmen masyarakat, swasta dan pihak-pihak pemegang peran (stakeholders) dan pemerintah daerah dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang perumahan dan Permukiman agar lebih fokus terhadap pencapaian visi daerah khususnya dalam hal penanganan pembangunan perumahan, permukiman kumuh (tidak layak huni) dan permukiman nelayan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Pembangaunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 s/d 2019
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No5 Tahun 1960; UU NO.16 Tahun 1985; UU No.4 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 2002; UU No.7 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.8 Tahun 2009; Kepmennpp No.9/KPTS/M/1999
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, Arah, Tahapan dan Sasaran; Kedudukan, Isi RP4D dan Dokumen Perencanaan Lain; Skala Prioritas RP4D; Evaluasi dan Pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2009.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 53 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sarjana pendamping Desa Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong dan memfasilitasi peran pemuda dalam membantu percepatan pembangunan di desa diperlukan tindakan percepatan pembangunan melalui program/kegiatan pembangunan yang lebih berorientasi keapda peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan Tenaga Sarjana Pendamping Desa; bahwa penyediaan Tenaga Sarjana Pendamping Desa diselenggarakan dalam Kelompok-Kelompok Kerja Pendamping agar lebih berhasil guna dan berdaya guna dalam menyukseskan program gerakan ekonomi kerakyatan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Sarjana Pendamping Desa di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1992; UU No.23 Tahun 1992; UU No.25 Tahun 1992; UU No.10 Tahun 2004; UU No.18 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004;UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2007; PP No.79 Tahun 2005; Perda No.2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan, Sarana dan Ruang Lingkup; Tugas Psokok dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Rekruitment; Program Kerja Sarjana Pendamping Desa; Pembiayaan; Pelaporan; Evaluasi; Pedoman Pelaksanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2009.
10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyangkut tugas camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah; bahwa dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilengkapi dengan pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat selaku perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No.2 Tahun 2008; Perbup Kubu Raya No.1 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendelegasian Sebagian Wewenang; Kedudukan, Tugas dan Wewenang Camat; Tatacara Pelaksanaan Wewengan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2009.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 50 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Ray Tahun 2010 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2014 yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya Tahun 2010; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.35 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; Perpres RI No.7 Tahun 2005; Perda Prov.Kalbar No.8 Tahun 2008; Perda Kab.Kubu Raya No.2 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika RKPD; Pengendalian dan Evaluasi; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2009.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 49 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kubu Raya Kepada Wakil Bupati Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Bupati dan Wakil Bupati sama-sama memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan; bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tugas Wakil Kepala Daerah, maka perlu didelegasikan beberapa kewenangan Bupati guna mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangungan dan kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kubu Raya kepada Wakil Bupati Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1962; UU No.18 Tahun 1997; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.109 Tahun 2000; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perbup Kubu Raya No.1 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pendelegasian Sebagian Wewenang; Tugas dan Wewenang Wakil Bupati; Tatacara Pelaksanaan Wewenang; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2009.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 48 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa unsur tempat bertugas di dalam unsur formula tambahan penghasilan yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tntang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya sesuai dengan tingkat kesulitan dan daerah terpencil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974; UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004;UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2008; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perbup No.01 Tahun 2008; Perbup No.15 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009; Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009.
3 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu dibentuk Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksaud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Terminal Penumpang Angkutan Darat sebagai Unit Pelaksana Teknis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1992; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007; Perbup No.01 Tahun 2008; Perbup No.56
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2009.
7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 46 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pajak Parkir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir perlu menetapakan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Parkir
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007; Kepmendagri No.170 Tahun 1997; Permendagri No.173 Tahun 1997; Perbup No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan; Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Penghitungan Pajak; Tempat Pembayaran dan Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan Pajak; Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Kadaluwarsa; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pajak Restoran
ABSTRAK:
bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran, maka untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraannya perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pajak Restoran
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1990; UU No.17 Tahun 1997; UU No.18 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007; Kepmendagri No.170 Tahun 1997; Permendagri No.173 Tahun 1997; Perda Kab.Kubu Raya No.5 Tahun 2009; Perbup No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Pendaftaran; Tanda Bukti Pembayaran; Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan; Pelaksanaan dan Pengendalian; Masa Pajak dan Ketetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Setoran Masa; Tata Cara Penagihan Pajak; Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Adminstrasi; Keberatan dan Banding; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluwarsa; Ketentuan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
16 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pajak Hotel perlu pengaturaan lebih lanjut; bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pajak Hotel perlu pengaturaan lebih lanjut;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1990; UU No.18 Tahun 1997; UU No.19 Tahun 1997; UU No.14 Tahun 2002; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.65 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 1996; PP No.38 Tahun 2007; Kepmendagri No.170 Tahun 1997; Permendagri No.173 Tahun 1997; Perda Kab.Kubu Raya No.1 Tahun 2009; Perbup No.01 Tahun 2008
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Pajak; Pendaftaran; Tanda Bukti Pembayaran; Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Perhitungan; Pelaksanaan dan Pengendalian; Masa Pajak dan Ketetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Setoran Masa; Tata Cara Penagihan Pajak; Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tatacara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan Banding; Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa; Kewajiban dan Larangan; Ketentuan Pengawasan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2009.
16 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
