Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi Di Kabupaten
Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018
Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 6
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
ABSTRAK:
Investasi merupakan bagian penting dalam
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang
mendukung pembangunan daerah dan memajukan
kesejahteraan umum. Pemberian insentif dan kemudahan investasi
merupakan salah satu upaya menarik investor dalam
negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya
serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di
daerah. Untuk memberikan pedoman dalam pemberian
insentif dan kemudahan investasi di daerah,
diperlukan suatu pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No.5 Tahun 2006; PP No.24 Tahun 2019; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; PP No.7 Tahun 2021; PP No.10 Tahun 2021; PP No.40 Tahun 2021; PP No.41 Tahun 2021; Permendagri No.64 Tahun 2012
Dalam Peraturan Daerah Bintan ini diatur tentang Pemberian
Insentif dan Kemudahan Investasi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian
Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi Di Kabupaten
Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018
Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
2 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 57 Tahun 2022
lingkup inspektorat daerah kabupaten bintan - pedoman pelaksanaan evaluasi intern
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan
salah satu program yang dilaksanakan dalam
rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi. Untuk menilai akuntabilitas kinerja dan
tingkat kecukupan efektivitas penyelenggaraan tata
kelola dan program/ kegiatan lingkup Inspektorat
Daerah Kabupaten Bintan, diperlukan evaluasi
intern lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten
Bintan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat
Daerah Kabupaten Bintan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.23 Tahun 2007; Permenpanrb No.12 Tahun 2015; Peraturan BKN No.12 Tahun 2018; Perda Kab.Bintan No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2021; Perbup Bintan No.21 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman
Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat
Daerah Kabupaten Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa dan Kampung Wisata Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Dalam rangka menggerakkan pariwisata berbasis
masyarakat desa diperlukan upaya pengelolaan Desa Wisata
yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,pe
lestarian seni budaya dan ramah lingkungan. data jumlah pertumbuhan pokdarwis
Kabupaten Bintan setiap tahun menunjukan peningkatan.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan
tentang Pembentukan Desa Wisata atau Kampung Wisata
Kabupaten Bintan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.10 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.11 Tahun 2010; UU No.6 Tahun 2014; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.5 Tahun 2017; PP No.67 Tahun 1996; PP No.5 Tahun 2006; PP No.50 Tahun 2011; PP No.43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2021; PP No.11 Tahun 2021; PP No.87 Tahun 2021; PP No.22 Tahun 2021; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permenbudpar No.PM.04/UM.001/MKP/2008; Perda Prov.Kepri No.2 Tahun 2012; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2015; Perbup Bintan No.27 Tahun 2013; Perbup Bintan No.37 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pembentukan Desa Wisata atau Kampung Wisata
Kabupaten Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 13 Tahun 2022
tahun anggaran 2022 - pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2022
UU No.12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhi dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perpes No.104 Tahun 2021; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permendagri No.119 Tahun 2019; Permendes PDTT No.7 Tahun 2021; Permenkeu No.190/PMK-07/2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
36 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 9 Tahun 2022
narkotika dan prekursor narkotika - pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019
tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 1997; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014; UU No.35 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.25 Tahun 2011; PP No.40 Tahun 2013; PP No.17 Tahun 2018; Perpres No.23 Tahun 2010; Permenakertrans No.PER.11/MEN/VI/2005; Permendagri No.12 Tahun 2019; Permenkes No.4 Tahun 2020; Permensos No.7 Tahun 2021; Perka BNN No.5 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini diatur tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bintan
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 68 Tahun 2014)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
bantuan kabupaten bintan - petunjuk pelaksanaan pajak mineral bukan logam dan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar
pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
berjalan baik, lancar dan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perlu dilakukan perubahan
regulasi yang mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bintan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Kabupaten Bintan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab.Bintan No.1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab.Bintan No.9 Tahun 2016; Permen LHK No.4 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan Kabupaten Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati
Bintan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Bintan
(Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 68 Tahun 2014)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa
tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa - perubahan atas peraturan bupati bintan nomor 58 tahun 2021 tentang
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan capaian realisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah pada tahun 2022 perlu
dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme penyaluran
dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada
masing-masing desa.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perbup Bintan No.58 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Desa
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 53 Tahun 2022
bahan bakar minyak di kabupaten bintan tahun 2022 - petunjuk pelaksanaan bantuan langsung tunai
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Bintan Tahun 2022
ABSTRAK:
Untuk mengantisipasi dampak inflasi kenaikan
bahan bakar minyak, diperlukan kebijakan
penganggaran belanja wajib perlindungan sosial pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022.
Sebagai upaya perlindungan terhadap
masyarakat yang terdampak akibat kenaikan hara
bahan bakar minyak, Pemerintah Kabupaten Bintan
memberikan Bantuan Langsung Tunai, yang bertujuan
untuk menekan dampak inflasi dengan meningkatkan
daya beli masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan
Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak di
Kabupaten Bintan Tahun 2022.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.39 Tahun 2012; Permensos No.1 Tahun 2022; Permenkeu No.134/PMK.07/2022; Keputusan Mensos No.52/HUK/2022; Keputusan Dirjen Pemberdayaan Sosial No.158/HK.01/8/2022; Perda Kab.Bintan No.5 Tahun 2021; Perbup Bintan No.55 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Bintan Tahun 2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2022
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.1 Tahun 2022; PP No.27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.28 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan menetapakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pedoman, rencana, dan penetapan dan perubahan APBD
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2022
yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 - teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjungan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2019; PP No.16 Tahun 2022; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Bintan No.5 Tahun 2021; Perbup Bintan No.55 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjungan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten
Bintan Tahun 2021 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
